Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasiankewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepadaMenteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang BalaiLelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangjo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalamtesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis,sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukumpositif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasidengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yangada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarannya agarlebih kompetitif?. Dalam pembahasan tesis ini digunakanlandasan teori Stufentheorie Hans Kelsen dan konsepsi "Iawas a tool of social engineering" Roscou Pound, sertadilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun hasilanalisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa, pertama,apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan ajaranStufentheorie Hans Kelsen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor306/KMK.01/2002 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini namum apabila ditinjau secara sosiologisdan filosofis berdasarkan konsepsi "Law as a tool ofsocial engineering" Roscoe Pound, maka Keputusan MenteriKeuangan Nomor 306/KMK.01/2002 telah sesuai dengan teorihukum. Kedua, pengangkatan Pejabat Lelang pada Balai Lelangtidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Ketiga., pembebanan biaya administrasi lelangsebesar 1% (satu persen) memberatkan Balai Lelang.Berdasarkan analisis tersebut penulis menyarankan, pertama,landasan hukum keberadaan Balai Lelang ditingkatkan denganKeputusan Presiden. Kedua, Pejabat Lelang tidakberkedudukan pada Balai Lelang. Dan ketiga, tarif biayaadministrasi lelang ditetapkan secara regressive dengankisaran antara 0,30% sampai dengan 0,50%."

"[Di dalam praktek sehari-hari, sering kita jumpai hutang piutang antara Debitor kepada Kreditor yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hubungan hutang piutang mensyaratkan adanya kewajiban dari Debitor untuk membayar utang beserta bunganya yang menjadi hak Kreditor. Jika Debitor wanprestasi, Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaanDebitur yang dipakai sebagai jaminan hutang. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan tersebut, kalau terjadi wanprestasi, jalan keluarnya adalah dengan cara dilelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT maupun peraturan lelang. Lelang Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14. Sesuai Pasal 6, permohonan lelang harus diajukan sendiri oleh bank langsung kepada Kantor Lelang,apabila Pasal 6 tidak dapat digunakan karena barangnya diguggat pihak lain maka Lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan melalui Pengadilan (Pasal 14), dalam hal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, Balai Lelang dapat berperan sesuai dengan kesepakatan dengan Kreditur. Jika lelang melalui Pengadilan, Balai Lelang dapatmembantu Pengadilan yang bertindak sebagai pemohon, disini Balai Lelang dapat berperan dengan memberikan bantuan jasa-jasa pra dan pasca lelang kepada Kreditur untuk memperlancar pelelangan. Tetapi ternyata dalam peraturannya masih kurang jelas dan masih terdapat beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primerdan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan.;In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable to creditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligationof the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If the debtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accounts receivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relation to the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance with the provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can do under Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed by the auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be used because the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will be implemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance, Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auctionthrough the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, here Auctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auction creditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclear and there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to datacollection through primary and secondary data. To collect primary data by using interview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are then drawn conclusions., In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable tocreditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligationof the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If thedebtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accountsreceivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relationto the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance withthe provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can dounder Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed bythe auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be usedbecause the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will beimplemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance,Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auctionthrough the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, hereAuctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auctioncreditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclearand there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to datacollection through primary and secondary data. To collect primary data by usinginterview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primarylegal materials and secondary legal materials, which are then analyzed usingqualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are thendrawn conclusions.]"

"ABSTRAKSalah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perludigali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional gunamembantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yangberkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsiyang strategis dalam rangka memperlancar arus barang danmemberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusikepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikutberperan serta dalam perekonomian nasional namun belumsignifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahuidan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukanterhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukumlelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang danpungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalampraktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendalayang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakanagar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomiannasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen tdan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengankondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahapterhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebihprofesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakanprosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,dan independen dan profesional, memberikan peran lebihbesar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upayatersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi danprospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlulebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalammemasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melaluisosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.Penelitian ini mempergunakan analisis normatifdeskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancaradengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probabilitysampling)"

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya.

---

This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature.

From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit."

"Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Dalam praktek pemberian bank garansi di Bank BRI, terdapat pokok permasalahan yakni apakah pemberian bank garansi di Bank BRI telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank, kontra garansi apa yang dapat diberikan dan bagaimana bentuk pengikatannya, serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sehingga dapat menjawab terhadap permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank BRI dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia. Mantra garansi yang dapat diberikan oleh debitur adalah kontra garansi dari bank di luar negeri, setoran tunai dalam bentuk rekening setoran jaminan dan rekening simpanan, serta kontra garansi lainnya yang berupa immaterial dan kontra garansi material dalam bentuk agunan fisik. Bentuk pengikatannya dapat berupa Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie), Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak Fidusia. Adapun permasalahan dalam praktek adalah kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, tuntutan pelepasan seluruh hak istimewa serta apabila debitur jatuh pailit dalam hal bank garansi harus dicairkan."

"Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I terkait dengan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam lelang eksekusi dan non eksekusi yang dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena kedudukan Vendu Reglement dan Vendu Instructie lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan maka secara yuridis Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak dalam lelangyang dilelang di hadapannya. Tetapi dilihat dalam praktek, ternyata tidak ada Pejabat Lelang yang melakukan pembelian barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie tersebut kurang efektif. Pejabat Lelang cenderung mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat hasil penelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah adalah Vendu Reglement dan Vendu Instructie, sebab kedua aturan tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang terutama mengenai Pejabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif.

---

This research related to the auction juridical issues, which aims to determine whether the Auction officials are authorized to purchase the moving goods which auctioned in front of him. This research is normative juridical which equipped with field research. Legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. juridical issues between Vendu Reglement and Vendu Instructie and rules implementing i.e., the Finance Minister Regulation Number 93/PMK.06/2010 About the auction officials to purchase moving goods in execution and non-execution auction which led by him and it can concluded that because the position of Vendu Reglement and Vendu Instructie are higher than the Finance Minister regulation, hence in juridical way, auction officials areauthorized to purchase moving goods whether in execution and non execution auction. practically, there are no auction officials who purchase moving goods which auctioned in front of him. Thus the Vendu Reglement and Vendu Instructie regulation are less effective. The Auction officials tend to adhere the finance minister. Regarding to these research result, the authors has an opinion that Vendu Reglement and Vendu Instructie should be changed, because those regulations are the regulations product of Dutch East Indies era. Regulations regarding with the Auction officials should be regulated in the Act that has been customized with the situation, conditions and time developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance with the personality and culture of Indonesian people so that regulation is more reflective of the justice in community so hopefully the enforceability will be more effective."

"ABSTRAKPelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakatmenuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendahsehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yangmempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalandalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untukselanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadappelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yangterlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesisini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenanganKPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelangdengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruhdan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangangula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkanketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yangmenyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolanuntuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tenderdengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua)per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelangeksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksapelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACTAn auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 hasraised many critics from society. The society demanded that the auction to becancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesiaeconomy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it wasconsidered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee(“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was aviolation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of1999 and punished parties related to the auction. There are two major issuesregarding the auction which are the legality of the auction and the competency ofKPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif(library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have aholistic and integrated information regarding the auction. The data sources are fromsecondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source ofdata. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements seton Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance,and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers,KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as anauction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction isclassified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation andFair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority inexamining the auction."

"ABSTRAKPelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakatmenuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendahsehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yangmempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalandalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untukselanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadappelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yangterlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesisini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenanganKPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelangdengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruhdan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangangula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkanketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yangmenyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolanuntuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tenderdengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua)per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelangeksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksapelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACTAn auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 hasraised many critics from society. The society demanded that the auction to becancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesiaeconomy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it wasconsidered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee(“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was aviolation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of1999 and punished parties related to the auction. There are two major issuesregarding the auction which are the legality of the auction and the competency ofKPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif(library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have aholistic and integrated information regarding the auction. The data sources are fromsecondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source ofdata. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements seton Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance,and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers,KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as anauction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction isclassified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation andFair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority inexamining the auction."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi oleh pemenang lelang dalampelaksanaan lelang pada balai lelang swasta (Studi Kasus IBID-PT Balai LelangSerasi Pekanbaru). Dalam pelaksanaan lelang, seharusnya pemenang lelangmenyelesaikan pembayaran lelang. Namun dalam prakteknya, ternyata dijumpai banyak kasus dimana pembeli lelang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu termasuk dalam pelaksanaan lelang di balai lelang. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tata cara pelaksanaan lelang serta kendala-kendala yang ditemui dan bentuk wanprestasi oleh pemenang lelang serta penyelesaiannya, khususnya di balai lelang IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dalam hal pemenang lelang yang wanprestasi akan hangusnya uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Blacklist selama 6 (enam) bulan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tort by winning bidders of auctions conducted bya private auction house (a case study of the IBID-PT Balai Lelang Serasi, anauction house in Pekanbaru). In an auction, the winning bidders should fulfill allof the payment in of the auction on time. However, in practice, there were many cases where the winning bidder did not fulfill their obligations on time (tort), including in auctions at auction houses. Therefore, the problems discussed in this thesis are the implementation procedure of auction and constraints encountered and kind of default by the auction winner and its completion, particularly at auction IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. The research methods used in this thesis is Juridical Sociology. The technique of collecting data used in this research are interviews and documents study. The theses found that in case the winning bidder is in default, the deposit money, in this case Rp. 5.000.000,- (five million rupiah), will be forfeited by the auction house and the winning bidder will be blacklisted for 6 (six) months"