Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerahdi seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapatmeningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing denganmengandalkan keuangan yang berasal dari kantong sendiri.Dana yang dibutuhkan salah satunya bersumber dari PajakDaerah. Salah satu pungutan yang merupakan pemasukan darisektor Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan sebagai akibatperalihan hak milik kendaraan bermotor.BBNKB di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 1998, tentang BBNKB. BBNKB sendiri ada dua, yakni BBNI KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotorpertama dan BBN II KB, mengenai peralihan hak milikkendaraan bermotor bekas pakai.Dalam administrasi perpajakan BBNKB dilaksanakan olehPemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini oleh DinasPendapatan Daerah (Dipenda), bekerja sama dengan pihakkepolisan DKI Jakarta (Polda Metro jaya) dan PT. JasaRaharja cabang Jakarta, untuk secara bersama-sama melaksanakan pelayanan balik nama kendaraan bermotor. Untukitu dibentuklah apa yang disebut dengan SAMSAT (SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan InstruksiBersama tiga menteri terkait, Menteri Pertahanan Keamanan,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.Pajak Daerah berupa BBNKB, khususnya BBN II KB, sangatpenting bagi pemasukan daerah, khususnya di DKI Jakarta,maka perlu kiranya untuk ditinjau efektifitas balik namakendaraan bermotor tersebut di DKI Jakarta. Di mana dalammengukur efektifitas ini digunakan beberapa ukuran;Pertama, berdasarkan administrasi perpajakannya; Kedua,membandingkan antara rencana dan realisasi pemasukan dariBBN II KB, dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI);Dan Ketiga, berdasarkan Law Enforcement-nya. Di samping ituperlu pula dilihat apakah BBN II KB ini telah sesuai denganasas-asas perpajakan yang berlaku pada umumnya, sepertiEquality, Certanty, convenient, Economic of Collections."

"Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor. Administrasi perpajakan khususnya administrasi pajak Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor sebagai bagian dan sistem perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah umumnya dan pajak Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimana administrasi BeaBalik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor pada unit SAMSAT DKI Jakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannyanya serta apakah pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama (BBN-II) Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan dan menganalisis administrasi Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor, faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan serta penerapan azas-azas pemungutan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adaah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait (baik terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan). Analisis yangdilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dariKebijakan, Undang-undang dan Administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut baik yang berasal dan dalam maupun dan luar (wajib Pajak). Hal ini menyebabkan peningkatan penerimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor dapat terganggu atau mengalami penurunan. Penerapan azas-azas perpajakan dalam administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya azas kepastian hukum belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang Bea Balik Nama II (BBN-Il) Kendaraan Bermotor karena kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama II (BBN-II) KendaraanBermotor seharusnya memenuhi azas-azas perpajakan. Dengan dilksanakannya azas kepastian hukum dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakankewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penenimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya serta Pajak Daerah pada umumnya."

"ABSTRAKDengan adanya penyerahan Pajak-pajak Negara oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, terutama Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969, merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama para pemiltik kendaraan bermotor. Untuk menelaah lebih lanjut mengenai hal tersebut, di lakukan penelitian baik melalui studi kepustakaan (library research) maupun studi lapangan (field researcb). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya penyerahan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) kepada Daerah, terutama bagi Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan dampak positip, terlebih dengan adanya upaya penyempurnaan terhadap mekaniame pemungutan pajak tersebut. Di mana Pemerintah DKI Jakarta adalah pemrakarsa terwujudnya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap bagi pengurusan penyelesaian Pajak BBN-KB, sehingga untuk wilayah DKI Jakarta te1ah di1aksanakan sejak 1 September 1974, sedangkan Daerah-daerah lainnya baru dilaksanakan pada awa1 tahun anggaran 1978/1979 yaitu 1 April 1978, yaitu setelah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menhankam/Pangab cq.Polri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negri Nomor: Pol: PSP/13/XII/1976, Kep-1693/MK/IV /12/1976, 311 Tahun 1976. Keberhasilan sistem tersebut (SAMSAT) antara lain terlihat dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah DKI Jakarta, bahkan dalam urutan penerimaan Pemerintah DKI Jakarta pajak BBN-KB menempati urutan teratas. Di sampingitu juga dengan adanya SAMSAT te1ah memberikan berbagai kemudahan bagi para pemiiik kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak tersebut. Dengan diterapkannya SAMSAT juga telah memberikan dampak positip bagi pelaksanaan administrasi dan manajemen perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumbangan Pajak BBN-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta cukup besar dan sangat dominan."

"Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat baser sekali artinya bagi pembangunan Nasional, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, untuk wilayah DKI Jakarta PKB dan BBN-KB merupakan sumber penerimaan yang cukup besar peranannya dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Dalam operasionalisasinya PKB dan BBN-KB didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 1dan 2 tahun 1998 tentang PKB dan BBN-KB yang berlandaskan pada Undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997.Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk rnengetahui secara analisis empirik peran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengungkap data tentang penerimaan PKB dan BBN-KB serta penerimaan PAD, dilakukan studi lapangan, dalam rangka untuk pengumpulan data tentang potensi jumlah Kendaraan Bermotor, jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB serta PAD, sedangkan pengumpulan data untuk kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui kuesioner yang menekankan pada tingkat pelayanan pembayaran.Melalui analisis kuantitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa peran potensi jumlah Kendaraan Berrnotor terhadap jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB, selama kurun waktu lima tahun rata-rata memiliki kontribusi 44.28%, pada kurun waktu yang sama jumlah penerimaan pajak-pajak tersebut di atas memiliki kontribusi terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB rata-rata sebesar 55.78%, dan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki sumbangan rata-rata sebesar 31.02 %. Secara keseluruhan peran jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap penerimaan Pendapaan Asli Daerah, selama kurun waktu lima tahun, diperoleh angka rata-rata sebesar 40,82%.Hasil analisis menunjukkan pula bahwa peran penetapan jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap jumlah penerimaan PKB dan BBNKB, melalui tingkat ketercapaian antara rencana dan realisasi selama kurun waktu lima tahun rata-rata memiliki tingkat ketercapaian sebesar 117,10%. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang penekanannya pada pelayanan pembayaran juga mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan teratasinya kendala-kendala yang ada dilapangan seperti tingkat pelayanan, profesionalisme petugas, penyederhanaan prosedur membayar pajak dan sosialisasi UU perpajakan, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.Selanjutnya dari hasil temuan tersebut, disarankan bahwa perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-undang pajak seiring dengan peningkatan pelayanan dari petugas pajak yang profesional."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"Penelitian ini membahas pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan McMaster, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi PAD Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta antara lain kurangnya kesadaran dari pemilik/pengelola gedung akan pentingnya proteksi kebakaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana yang belum memadai, serta prosedur pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The focus of this study is to analyze the management of fire protection?s inspection charge in DKI Jakarta Province. Recently, fire disaster is becoming one of urban?s serious problem. This is related with rapid increase of urban population. The synergy system between local government and population nearby is needed to overcome this problem and upgrade fire protection?s inspection service that could be financed from fire protection?s inspection charge.The purpose of this study are to analyze the background of fire protection?s inspection charge, the management of fire protection?s inspection in DKI Jakarta Province based on theory of local tax and charge management by Mc.Master, and also analyze set of problems on fire protection?s inspection charge management.The research?s approach is the quantitative approach, the method data?s collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.The result of this study suggest that there are two arguments of fire protection?s inspection charge. First, providing an encouragement to residents to anticipate fire disaster and second, the need for contributions to DKI Jakarta?s province local own revenue. The management system is not accordance with enforce government rule. The problems on fire protection?s inspection charge are careless of fire protection system, lack of human resources, limited amount of facilities, and also different procedure of payment which is not accordance with government rule."