Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dewasa ini membawapengaruh terhadap penggunaan media elektronik dalammenyelenggarakan kegiatan bisnis dan pemerintahan menjadisuatu alternatif karena adanya suatu keyakinan bahwapemanfaatan teknologi informasi dalam tingkat lintasbatas wilayah di tingkat nasional maupun antar negaraatau internasional (borderless world) akan dapatmeningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraanbisnis dan pemerintahan. Hal ini juga terjadi dalampelaksanaan tugas sehari-hari seorang notaris. Penggunaanperangkat modern tersebut, baik dalam bentuk hardware dansoftware tidak saja menghemat biaya personil namun jugadiharapkan mampu menghasilkan produk akta yang lebihakurat dengan waktu yang relatif lebih cepat. Pembuatanakta melalui media ini membutuhkan suatu perangkat hukumyang memadai yang diharapkan mampu melindungi paranotaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabatpublik dan menghasilkan akta yang diharapkan baik oleh para penghadapnya. Perangkat hukum ini harus pulamemberikan bentuk baru terhadap pembuatan akta otentiksehingga akta-akta tersebut tidak hanya akan memilikiotentisitas berdasarkan bentuk yang telah ada sampai saatini. Salah satu kemajuan teknologi yang mungkin dapatdipergunakan adalah penggunaan tanda tangan digital untukmenyatakan kehadiran dan persetujuan dari para penghadap.Namun tanda tangan digital ini juga membutuhkansertifikasi dari Certification Authority agar dapatdipergunakan dalam suatu bentuk akta otentik."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Hukum pembuktian indonesia sampai sekarang belum mengakui keabsahan tanda tangan digital, karena hukum pembuktian Indonesia masih masyarakatan alat bukti tertulis berbasis kertas"

"Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems."

"Tanda tangan elektronik merupakan inovasi untuk menjawab tantangan keamanan dan keabsahan dokumen di dunia digital. Tanda tangan elektronik merupakan metode persandian menggunakan algoritma kriptografi Infrastruktur Kunci Publik. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen akan membantu mempercepat, mempermudah, memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk mengesahkan dokumen - dokumen strategis berbagai sektor. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan metode algoritma kriptografi mampu menjamin keamanan dokumen dan validasi data yang ditransaksikan. Saat ini tanda tangan elektronik menjadi salah satu kunci dalam menjalankan inovasi pelayanan publik pada sektor pemerintahan berbasis digital. Dengan menerapkan tanda tangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi, performa layanan dan transparansi layanan publik. Implementasi tanda tangan elektronik yang lazim berjalan adalah model Client Signing. Metode ini menjamin privasi dokumen tetapi kurang memiliki aksesibilitas untuk melakukan tanda tangan elektronik dimanapun. Model selanjutnya adalah Cloud Signing. Metode ini memiliki aksesibilitas yang baik untuk tanda tangan elektronik dimanapun tetapi tidak cukup menjamin privasi dokumen yang dikirimkan ke server Cloud Signing. Oleh karena itu dipilihlah model tanda tangan elektronik Remote signature untuk mendapatkan keamanan privasi dan aksesibilitas tanda tangan elektronik yang dapat diimplementasikan pada perangkat mobile. Pada penelitian ini bertujuan mengembangkan implementasi tanda tangan elektronik pada perangkat mobile menggunakan proses rekayasa keinsinyuran profesional. Kemudahan dan aksesibilas tanda tangan elektronik secara langsung dirasakan melalui genggaman pengguna. Pendekatan implementasi yang digunakan, yaitu teknologi Remote signature untuk menjamin privasi dokumen pengguna, sehingga tanpa perlu mengirimkan dokumen secara utuh kepada pihak ketiga penyedia layanan tanda tangan elektronik. Dari pengembangan didapatkan hasil akhir berupa modul tanda tangan elektronik berbasis mobile dengan mengedepankan aspek profesionalisme, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta kode etik insinyur.

---

Digital signatures are an innovation to answer the challenges of document security and validity in the digital world. Digital signature is an encoding method using the Public Key Infrastructure cryptographic algorithm. Implementing digital signatures on documents will help speed up, simplify, and provide flexibility for users to ratify strategic documents in various sectors. Certified digital signatures using cryptographic algorithm methods can guarantee document security and validation of transacted data. Currently, digital signatures are one of the keys to implementing digital-based public service innovation in the government sector. By implementing digital signatures can improve the efficiency, service performance, and transparency of public services. The most common implementation of digital signatures is the client-signing model. This method guarantees document privacy but lacks the accessibility to perform digital signatures anywhere. The next model is Cloud Signing, this method has good accessibility for digital signatures anywhere but does not sufficiently guarantee the privacy of documents sent to the Cloud Signing server. Therefore, the Remote signature model was chosen to obtain privacy security and digital signature accessibility that can be implemented on mobile devices. This research aims to develop the implementation of digital signatures on mobile devices using professional engineering processes. The convenience and accessibility of digital signatures can be felt directly in the user's hand. The implementation approach used is Remote signature technology to ensure the privacy of user documents. So, there is no need to send the complete document to a third-party digital signature service provider. From the development, the final result is a mobile-based electronic signature module that prioritizes aspects of professionalism, occupational safety, health and environment as well as the engineer's code of ethics."

"Tanda tangan yang dibuat secara elektronik seharusnya dapat diterapkan dalam pembuatan akta autentik oleh notaris di Indonesia. Karena pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dapat diterapkan pembuatan dokumen secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Kewenangan dari notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada larangan untuk notaris apabila akta autentik dibuat dan ditanda tangani secara elektronik. Sementara di Perancis akta autentik elektronik sudah diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis Tahun 2016 dan tidak ada keraguan dari notaris untuk menerapkan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan penerapan dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik baik di Indonesia maupun di Perancis dan Notaris Indonesia harus tetap berhati-hati dalam proses pengesahan dan pembukuan tanda tangan elektronik oleh para pihak agar tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

---

Signatures made electronically should be applied in making authentic deeds by notaries in Indonesia. Because the Law on Electronic Information and Transactions can already be applied to make documents electronically signed electronically. The authority of the notary specified by the Notary Public Office Law does not prohibit the notary from making and signing authentic deeds electronically. While in France electronic authentic deeds have been applied in the French Civil Code of 2016 and there is no hesitation from notaries to apply electronic authentic deeds with electronic signatures. This research uses a comparative study method. The result of the research is that there are differences in the application in making authentic deeds electronically signed electronically both in Indonesia and in France and Indonesian Notaries must remain careful in the process of authorizing and recording electronic signatures by the parties so as not to be considered unlawful and cause the agreement to be invalid."

"Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUPT.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company."