Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari, dalam lalu lintas hukum Perdata, selain dikenal adanya akta-akta Notaris, dikenal juga adanya akta-akta PPAT yang merupakan alat bukti tertulis dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Sejak dahulu akta-akta Notaris dikenal sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sedangkan akta-akta PPAT, diantara para praktisi hukum masih meragukan kedudukan akta tersebut sebagai alat bukti tertulis yang otentik,hal itu dikarenakan PPAT sebagai Pejabat yang membuat akta-akta itu masih diragukan kedudukannya apakah sebagai Pejabat Umum atau sebagai Penjabat yang membuat akta-akta dalam rangka membantu Menteri Agraria yang sekarang menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekalipun anggota masyarakat yang menggunakan jasa PPAT tidak mempermasalahkan apakah akta-akta PPAT itu otentik atau tidak, yang penting perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta itu sah, dan mengikat pihak ketiga. Hal inilah yang membuat penulis menganalisa apakah PPAT itu sebagai Pejabat Umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata, dan apakah akta-akta PPAT itu merupakan akta otentik,dengan menggunakan metode penelitian normatif dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodelogis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan data kepustakaan yang terbatas yang meliputi bahan hukum primer, sekunder atau pun tertier. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Pembuat Undangundang untuk membuat akta-akta tanah yang berada dalam daerah kerjanya, dan akta tersebut merupakan akta otentik."

"Tantangan perbankan dimasa mendatang dalam era globalisasi dan pasar bebas cukup berat. Risiko tetap harus menjadi pertimbangan yang penting walaupun pada saat industri perbankan dan perekenomian Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi agar tidak menjadi potensi masalah kredit macet dan kerugian yang terakumulasi di waktu mendatang. Ada risiko-risiko kegiatan usaha perbankan yang dapat menimbulkan kerugian bank, antara lain Risiko Hukum yang harus dikendalikan (control) dan dikelola (manage) sehingga dapat melindungi kepentingan bank dari segi hukum. Mitigasi Risiko Hukum bagi perbankan terkait antara lain dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian pelengkapnya. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan, yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Penggunaan perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian pelengkapnya dalam bentuk akta otentik membantu dalam penerapan manajemen risiko bagi bank umum dengan memitigasi Risiko Hukum yang disebabkan oleh antara lain adanya gugatan hukum dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, Dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, Hakim menganggap akta perjanjian kredit dan perjanjianperjanjian pelengkapnya yang dibuat sebagai akta otentik adalah mengikat kedua belah pihak karena mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materill sehingga memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak Bank.

---

In the future, challenges for banks in the era of globalization and free trade market are quite hard. Risk still must be an important consideration although at the time when the banking industry and the Indonesian economy are experiencing quite high growth in order to prevent potential non performing loans and accumulation of losses in the future. There are risks involved in the banking business activity which can cause bank loss, one of the risks is Legal Risk that must be controlled and managed in order to protect the bank from legal side.

Mitigation of Legal Risk for banks is related to the agreements made by notary as the competent authority to make authentic deed in the making of credit agreement and its accessory agreements. Metodology of Research in this thesis is normatif research,which stress the use of secondary data or in the form of written legal norms and interview with the informan.

The use of credit agreement and its accessory agreement in the form of authentic deed helps in the implementation of risk management for commercial banks by mitigating the legal risk caused among others by law suit in the case of dispute in the court. In the case of dispute in the court, judges make presumption that the credit agreement and its accessory agreements in the form of authentic deed are legally binding to both parties because these authentic deeds have the strength of evidence in appearance, formal and material so that provide legal certainty and protection to the bank."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."

"Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna.

---

The development of information technology has significantly changed the conventional economic system into the digital economy. This digital system allows the business to do a transaction using electronic media more offers convenience, speed and efficiency. Issues raised and regulated in the Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures In this study from the juridical point of its kind that is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or a form of legal norms written. Data processing method was qualitative, resulting analytical data are descriptive.

With the enactment of Law ITE, electronic evidence has been recognized and accepted as valid evidence. Electronic evidence is viewed as an extension of the existing evidence in a judicial procedure in Indonesia. In practice the current evidentiary value of electronic evidence as evidence only the beginning, unable to stand alone in a sufficient threshold of evidence, thus should be supported by other evidence, one of them with expert witness testimony, which belong to the presupposition Judge thus the nature strength of proof is free (vrij bewijskracht). Later, with improvements UU ITE through its Government Regulation, electronic evidence in the form of an electronic document that has been authenticated by the competent institutions can be compared as authentic evidence to prove the value of perfect"

"ABSTRAKPesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologikomunikasi telah membawa kita memasuki era baru yangdisebut sebagai era digital (digital age). SuratElektronik, baik dalam bentuk e-mail, layanan pesansingkat (SMS) ataupun hasil cetak komunikasi yang telahdilakukan dengan menggunakan alat elektronik telahmemiliki andil yang besar dalam setiap kehidupan manusia.Perkara pidana yang diatur dalam KUHP dan yang diaturdiluar KUHP yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dan TindakPidana Korupsi, memerlukan suatu upaya yang maksimaldalam hal penanganan dan pemberantasan. Beberapa perkarapidana akhir-akhir ini ditemukan karena adanya suratelektronik antara para pihak yang terkait. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi pasal 26 A dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah mengaturtentang alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, selainyang diatur dalam KUHAP, juga termasuk alat bukti lainyang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterimaatau disimpan secara elektronik dengan alat optik.Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, semakinmaraknya perkara pidana dan sesuai dengan yang telahdiatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka suratelektronik adalah sebagai salah satu alat bukti petunjuk.Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitiankepustakaan dengan metode penulisan menggunakanpendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang bersifatEvaluatif-Deskriptif-Analitis."

"Wakaf tunai uang pada dasarnya merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan bangsa dan mengentaskan kemiskinan ?khususnya umat Islam di Indonesia? jika dikelola secara profesional dan efektif oleh lembaga-lembaga pengelola yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Masalahnya adalah banyaknya kendala dalam manajemen pengaturan ?termasuk Undang-undang sebagai dasar hukum utamanya?dan mekariisme pengeloaannya yang belum berjalan sesuai pengaturan yang ada di Indonesia. Saat ini belum ada dan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang wakaf oleh departemen agama. Dalam hal ini didasarkan pada keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Manajemen wakaf tunai pengelolaannya diserahkan kepada badan profesional dalam hal ini Bank Baitul Mal Muamalat atau Bank Syari'ah yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Nasional. Agar pelaksanaan wakaf uang tunai tidak mengalami kendala birokrasi yang korup dan menjadi distorsi yang melumpuhkan perkembangan wakaf itu sendiri, manajeman pengelolaan wakaf tunai uang perlu dilaksanakan oleh suatu badan wakaf nasional sebagai lembaga khusus yang kredibel, yang kinerjanya mendapat pangawasan efektif dari pemerintah dan DPR. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari berbagai nara sumber di Jakarta. Wakaf uang tunai dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, berperan dalam pembangunan pendidikan, sosial dan pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana kemasyarakatan, perbaikan sarana dan sektor ekonomi di Indonesia."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."