Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum danmekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh PartaiGolongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmenKonvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesisini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara KonvensiNasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengankonsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik PartaiDemokrat maupun Partai Republik.Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategorideskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dataprimer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Prosesanalisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini.Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaankonvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembanganisu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidakbaku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidakdiataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di AmerikaSertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baikPartai DemokratmaupunPartai Republik.Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahappemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memilikikedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkankonvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat(partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memilikikekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnyakembali.Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaanKonvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, jugapelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan muliad£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telahmerampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yaknikedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitiapenyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaankonvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatananpolitik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat diAmerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapatdikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tigadimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseitadan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tigadimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."

"Dalam berbagai kajian teori politik, selalu ditegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Secara teoritis, demokrasi tidak bisa dibangun dalam suatu negara tanpa adanya partai politik yang menjadi wahana agregasi kepentingan segenap warganya. Tetapi pada kenyataannya, partai politik tidak selamanya berfungsi secara maksimal dalam proses demokratisasi. Inilah kondisi yang terjadi di Indonesia pada masa transisi dan konsolidasi demokrasi yang berlangsung sejak 21 Mei 1998 hingga ditulisnya tesis ini (akhir tahun 2003).Transisi politik yang terjadi di Indonesia dimulai sejak 21 Mei 1998. Pada masa ini telah lahir puluhan partai politik, di samping tetap eksisnya partai yang sudah ada sejak sebelum proses transisi berlangsung.Setelah "Pemilu Perintis" pasca transisi dilangsungkan, 7 Juni 1999, seharusnya Indonesia sudah memasuki tahapan konsolidasi demokrasi. Tapi pada kenyataannya, proses transisi berlangsung terus disebabkan karena tidak berjalannya proses konsolidasi demokrasi.Tesis ini mengkaji peranan salah satu dari partai-partai politik yang tumbuh pada era transisi dan konsolidasi di Indonesia, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dipilih sebagai obyek kajian karena partai ini dipersepsikan banyak kalangan sebagai partai reformis: didirikan di atas platform yang reformis, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang reformis.Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah content analysis yakni dengan cara analisis kualitatif yang secara teknis mencakup klasifikasi, penggunaan kriteria sebagai dasar klasifikasi, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan konklusi. Dalam merumuskan konklusi ditetapkan tiga macam kriteria: (i) legitimasi, yakni konklusi yang memperkuat data-data sekunder serta temuan-temuan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya; (ii) verifikasi, yakni peninjauan ulang terhadap data-data sekunder dan temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya; dan (iii) prediksi, yang berupa proyeksi ke depan yang beranjak dari kondisi obyektif yang ada di masa lalu dan masa sekarang.Ada tiga teori yang digunakan dalam tesis ini, yakni teori-teori transisi politik, konsolidasi demokrasi, dan fungsi partai politik.Dari metode yang dipakai, dan teori-teori yang menjadi rujukan, kajian tesis ini menemukan kesimpulan bahwa partai-partai politik pada umumnya, dan PAN khususnya, belum mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu 1998 hingga 2003.Menurut tesis ini, ada empat faktor yang menyebabkan PAN kurang mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama karena partai yang dideklarasikan 23 Agustus 1998 ini kurang konsisten dengan platform yang telah ditetapkannya. Kedua, seperti umumnya partai politik, PAN juga dilanda konflik internal yang berkepanjangan. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan PAN pada Amien Rais sebagai tokoh simbolik. Keempat, disebabkan karena perolehan suaranya yang tidak signifikan dalam Pemilu 1999, PAN tidak memiliki bargaining yang memadai untuk menjadi motor penggerak demokratisasi. PAN masih tersubordinasi oleh kekuatan-kekuatan partai lain yang perolehan suaranya jauh lebih besar.(Rincian isi Tesis: x + 229 halaman; Daftar Pustaka:75 buku, 3 artikel jurnal, 1 makalah, 27 majalah, 5 tabloid, 32 surat kabar, 4 media online, 12 orang nara sumber, tahun buku-buku yang digunakan: 1988 s/d 2003)."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada framing yang dilakukan TVRI terhadap siarantunda konvensi Partai Demokrat pada 13 September 2013 lalu, kemudianmenuangkan hasil analisis framing tersebut kedalam scenario dan foresightintelijen guna mengetahui sejauh mana implikasi penayangan siaran tundatersebut memberi pengaruh terhadap positioning Partai Demokrat dalam Pemilu2014 baik dari segi popularitas dan elektabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI sebagai media televisi yangtelah bertransformasi dari bentuknya sebagai stasiun televisi pemerintah menjadilembaga penyiaran publik tetap tidak bisa lepas dari kulturnya yang lama, yaknicenderung sebagai alat propaganda pemerintah. Dalam hal pemberitaan mengenaiPemilu, ditinjau dari historis dan perkembangannya, TVRI mengindikasikankeberpihakannya pada partai-partai penguasa pada masanya; termasukkeberpihakannya kepada Partai Demokrat yang saat ini merupakan partai orangnomor satu Indonesia. Penayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat yangdilakukan TVRI menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, salahsatunya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjatuhkan sanksi lisan dantulisan kepada TVRI. Implikasi dari penayangan siaran tunda ini kemudiandianalisis dan dituangkan kedalam metode scenario dan foresight gunamengetahui langkah-langkah kebijakan bagi Partai Demokrat dalam halpositioning popularitas serta elektabilitas partai pada Pemilu 2014. Modelscenario yang digunakan adalah tehnik skenario sumbu, dan ada empat modelskenario yang dihasilkan dari tehnik skenario sumbu ini. Dari empat model yangada, dipilih salah satu model yang dinilai paling dapat membawa Partai Demokratkepada kondisi yang paling diharapkan pada Pemilu 2014.Dari hasil penelitian disarankan agar TVRI memulihkan nama baiknyadengan cara menjadi lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan prinsipprinsippenyelenggaraannya yang independen, netral, tidak memihak, danmelayani asas kepentingan publik. Di samping itu, hasil penelitian jugamenyarankan agar partai-partai politik, bukan hanya Partai Demokrat, selalumenjalin hubungan media dengan media-media televisi tidak hanya pada saatpemilu. Masyarakat juga dihimbau agar cerdas dalam menerima terpaan isi media,dalam hal ini pemberitaan mengenai pemilu.

---

ABSTRACTThis study focuses on the framing is done TVRI broadcast delay to theDemocratic convention on 13 September 2013, then pour the framing analysisresults into scenarios and foresight intelligence to determine the extent to whichthe implications of the delayed broadcast aired give effect to the positioning of theDemocratic Party in the 2014 election either in terms of popularity andelectability.The results showed that TVRI television as a medium that has beentransformed from its shape as state television into public broadcasters still cannot escape from the old culture, which tends to be a government propaganda tool.In reporting on the election, and review of the historical development, TVRIindicates inclination to authority parties at the time; including its inclination ofDemocratic Party as the party that is currently the number one in Indonesia.Delayed broadcast aired Democratic convention made TVRI received variousreactions from various circles of society, one of the Indonesian BroadcastingCommission (KPI) which penalize both spoken and written to TVRI. Theimplications of this delayed broadcast aired later analyzed and poured intoscenarios and foresight methods to determine policy measures for the DemocraticParty in terms of positioning the popularity and electability of the party in the2014 election. Scenario model used is axes scenario technique, and there are fourmodels of scenarios generated from this axis scenario techniques. Of the fourexisting models, selected one of the models that assessed the Democrats can bringthe most to the conditions expected in the 2014 election.From the results of the study suggested that TVRI restore his good name bybeing a public broadcaster in accordance with the principles of implementationindependent, neutral, impartial, and serving the public interest principle. Inaddition, the results also suggest that political parties, not just the Democrats,always maintained relations with the television media not only at election time.Citizens are also urged to be smart in receiving exposure to media content, in thiscase the news about the election."

"ABSTRAKMerkuri merupakan salah satu unsur logam yang termasuk sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun B3 berdasarkan PP No, 74 tahun 2001, yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, yang menarik perhatian global kemudian melatarbelakangin dibentuknya Konvensi Minamata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan merkuri, mulai dari perdagangan illegal merkuri, pertambangan batu cinnabar, serta penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk juga berpartisipasi dalam mengendalikan emisi dan lepasan merkuri secara global, maka pada tahun 2017 lalu Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Minamata kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata. Skripsi ini juga akan membahas apa yang kemudian yang perlu diatur dalam Rencana Aksi Nasional dari Konvensi Minamata. Metode penulisan dari skripsi ini adalah yuridis normatif. Analisis dari skripsi ini kemudian mencapai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata sehingga perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan serta memuat langkah-langkah strategis dalam Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan serta menghapuskan penggunaan merkuri.

---

ABSTRACTMercury is one of metallic substance that include as toxic and hazardous material based on Government Regulation No.74 year 2001, which can adversely affect the environment and human health. The case of mercury contamination in Minamata Bay, Japan, attracted global attention and as one of the background to form Minamata Convention. This objective of this convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury. Indonesia became one of the countries experiencing problems in the utilization of mercury, from illegal trading of mercury, cinnabar mining and artisanal small scale gold mining. As a form of Indonesia 39s commitment to participate in controlling global emissions and mercury releases globally, in 2017 Indonesia ratified the Minamata Convention. This undergraduate thesis discusses the obligations that arise for Indonesia after ratifying the Minamata Convention and then analyzing existing legislation in comparison with the obligations contained in the Minamata Convention. This undergraduate thesis will also discuss what then needs to be regulated in the National Action Plan of the Minamata Convention. The research method used in this writing is a normative juridical research. The analysis of this writing then reaches the conclusion that the existing legislation is still inadequate when compared with the obligations contained in the Minamata Convention so that the need for revision of regulations and contains the strategic steps in the National Action Plan for controlling and eliminating the use of mercury. "

"Kegiatan gugus kendali mutu di rumah sakit merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Walaupun kegiatan tersebut telah diterapkan sejak tahun 1986 ternyata hasil lomba gugus pada Konvensi Nasional I memperlihatkan sebagian besar gugus memiliki kinerja yang kurang.Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja gugus kendali mutu di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan total sampel. Unit analisa pada penelitian ini adalah gugus kendali mutu dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 72 gugus peserta Konvensi Nasional II. Pengumpulan data untuk memperoleh informasi tentang tingkat kinerja gugus di dapat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh juri pada konvensi nasional dan gambaran faktor yang berhubungan dengan kinerja gugus diperoleh dari data yang tercantum dalam risalah yang dibuat oleh gugus kendali mutu.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 72 gugus yang diteliti ternyata 69,4% memiliki kinerja yang kurang; 68,7% pada rumah sakit di Jawa; 80,6% pada rumah sakit pemerintah; 58,3% didukung oleh pimpinan rumah sakit; 86,7% dengan anggota terbanyak 7 orang; 55,6% dengan tema perbaikan di bidang administrasi; 68,1% bertemu lebih dari dua belas kali untuk menyelesaikan sebuah tema perbaikan; 54,2% membuat program pelatihan gugus; 54,2% memiliki fasilitator bidang atau perawat; 55,6% belum pernah mengikuti Konvensi Nasional.Dari 9 variabel yang berhubungan dengan kinerja gugus, ternyata variabel yang menunjukan adanya hubungan bermakna yaitu :lokasi rumah sakit dengan nilai p = 0,001 dimana gugus yang berda pada rumah sakit di Jawa memiliki kinerja yang lebih baik dari pada di luar Jawa; dukungan pimpinan rumah sakit dengan nilai p = 0,01, dimana gugus yang didukung oleh pimpinan rumah sakit memiliki kinerja yang lebih baik dan pada gugus yang tidak mendapat dukungan dari pimpinan rumah sakit; program pelatihan gugus dengan nilai p = 0,02 dimana gugus yang membuat program pelatihan memiliki kinerja yang lebih baik dari pada gugus yang tidak merencanakan program pelatihan dan pendidikan fasilitator dengan nilai p 0,04. dimana gugus yang dibimbing oleh fasilitator berpendidikan sarjan muda atau sarjana memiliki kinerja yang lebih baik dari pada gugus yang dibina oleh fasilitator berpendidikan bidan atau perawat.Kesimpulan secara umum adalah gugus kendali mutu di rumah sakit memiliki kinerja yang kurang dan disarankan kepada: Rumah Sakit untuk meningkatkan komitmen pimpinan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung kegiatan gugus, membuat rencana pelatihan bagi anggota gugus; dan mengangkat fasilitator yang memiliki pendidikan minimal sarjana muda.Bagi Pusdiklat Kesehatan disarankan untuk: membuat pedoman pelatihan dan pedoman penilaian bagi gugus kendali mutu di rumah sakit, mengupayakan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada rumah sakit khususnya bagi rumah sakit di luar Jawa; membuat program pelatihan untuk meningkatkan kesdaran pimpinan dalam mendukung kegiatan gugus.

---

Factor connecting With Quality Control Performance in a Hospital, Participant of Second National ConventionQuality control activities in a hospital is one of activities in improving service quality in the hospital. Although the activity has been applied since 1986 in fact the result of control competition of the first National Showed most of the control performances are below the standard convention.

The purpose of this convention research is to find out information about factor connecting with the quality control performance in the hospital. These research uses survey with total sample, with the total amount of population samples are 72 controls, members of the second National Convention. Collecting data to get the control performance is found from mark assessed by juries and the description of factor relating with the control performance is found from summaries made by the control performance.

The experiment result showed of the 72 controls searched factually 69,4% have inferior performances; 68,7% on hospital in Java; 80,6% on state-on red hospital; 58,3% supported hospital chairmen's; 86,7% with members mostly 7 person; 55,6% with their titles in improving in administration division; 68,1% met move then twelve times to complete an improvement theme; 54,2% made control training program; 54,2% have nurse to delivers facilitator; 55,6% have yet no attended National Convention.

From 9 variables connecting with the control performance, in reality the variable showed a content correlation is geographic location of the hospitals with p=0,001, performance of quality control in the hospital in Java is better than out of Java; supported hospital chairmen's p=0,01. performance of quality control with supported hospital chairmen's is better than no supported chairmen's; the control training program with the p=0,02, performance quality control have training program is better than without training program; facilitator education p=0,04, performance quality control with facilitators having minimum formal education, i.e. Diploma is better than nurses

The summary in general is the quality control performance in the hospital has inferior performance and suggested to: The Hospital should improve commitment of the leadership of the hospital to intensity the quality and the quality of human resources and of supporting control-activity resources, make a training plan for control members, and to promote the facilitators having minimum formal education i.e. Diploma

For the center of the health of education and training advised to make training and grading standards for the quality control in the hospital, to accomplish enhancement of the quality of human resources in the hospital especially for the hospitals out of Java; make training program to a reich the leadership awareness since supporting the control activities."