Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia semakin giat menggalakkan peranan pariwisata untuk menunjang perekonomian nasional sejak tahun 1980-an. Investasi dan promosi dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan. Skripsi ini mencoba untuk melihat dan menduga prospek pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian nasional dan sebagai penghasil devisa terbesar Indonesia seperti apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua serta melihat dampak perekonomian dalam dan luar negeri terhadap perkembangan pariwisata nasional. Metode penelitian yang dilakukan adalah pertama-tama dengan menganalisa karakteristik wisatawan mancanegara (dari 13 negara asala wisatawan terbesar) dan kemudian menggunakan model makroekonomi struktural Tzong-Biau Lin - Yun-Wing Sung (1983). Model ini pada awalnya digunakan untuk menganalisa peranan pariwisata dalam perekonomian Hong Kong. Kemudian model ini disesuaikan dengan kondisikondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Berdasarkan analisa karakteristik terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia adalah pendapatan per kapita dari penduduk negara asal wisatawan serta harga relatif berwisata di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dan perhitungan dengan menggunakan model makroekonomi pariwisata. Perekonomian dalam negeri dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh terlalu besar dalam peningkatan daya tarik terhadap wisatawan mancanegara. Ini menunjukkan bahwa pengambil kebijakan tidak memiliki kemampuan yang cukup berarti untuk mengontrol pariwisata mancanegara. Karakteristik wisatawan mancanegara tersebut berarti bahwa selama ini wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebagian besar mencari liburan yang murah. Sedangkan dan sudut pandang penawaran, Indonesia tidak mempunyai keunikan khusus yang cukup kuat untuk menciptakan keterikatan bagi pengunjungnya. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya proporsi pengunjung mancanegara yang datang berulang dibandingkan dengan pengunjung yang pertama kali. Pesaing Indonesia dalam pariwisata, khususnya di Asia Tenggara, menawarkan produk yang serupa dengan Indonesia. Sehingga persaingan pada alchirnya terletak pada persaingan harga. Dilihat dari pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara, pengeluaran wisatawan yang bertujuan untuk berlibur mempunyai nilai terendah apabila dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata wisatawan dengan tujuan lain, terutama tujuan bisnis. Pengeluaran rata-rata untuk tujuan bisnis mempunyai nilai tertinggi. Apabila Indonesia berhasil meningkatkan pariwisata MICE (meeting, incentive, convention dan exhibition), maka diharapkan dapat meningkatkan perolehan devisa dari sektor pariwisata."

"The objective of the study was to evaluate impact on the increasing numbers of enterprise's size to the growth of production (value added0,investment,labor absorption,technology inproven and economic growth by comparing between the small and medium entrepeses(UKM) with the large entreprises (UB)

---

."

"PT TASPEN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan Peraturan Pernerintah Nomor 26 tahun 1981 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, PT TASPEN (PERSERO) diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dinyatakan, bahwa setiap Pegawai Negeri sipil kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departernen Pertahanan keamanan adalah menjadi peserta program asuransi sosial. Pegawai Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN) memenuhi unsur-unsur sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga pegawai Perusahaan. Negara Jawatan termasuk menjadi peserta. Seluruh Perusahaan Negara Jawatan yang secara hukum menjadi peserta, telah mengalami perubahan bentuk baik menjadi Perusahaan Negara Umum (PERUM) maupun menjadi PERSERO. Dengan perubahan bentuk Perusahaan Negara Jawatan rnenjadi PERUM maupun PERSERO telah merubah status pegawai, dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan, yang mengakibatkan sifat kepesertaannya telah berubah dari wajib menjadi suka rela, sehingga secara hukum tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dinyatakan, bahwa Pegawai BUMN dapat menjadi peserta program Asuransi Sosial yang diselenggarakan PT TASPEN (PERSERO) dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Peraturan Pemerintah yang mengatur kepesertaan Pegawai BUMN belum ada, sehingga kepesertaan pegawai BUMN dalam program Asuransi Sosial PT TASPEN (PERSERO) belum mempunyai dasar hukum. Dalam rangka melanjutkan kepesertaan Pegawai BUMN dalam Program Asuransi Sosial, maka PT TASPEN (PERSERO) mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMN yang Pegawainya telah menjadi peserta program Asuransi Sosial sejak BUMN bersangkutan masih berbentuk PERJAN. Untuk melanjutkan kepesertaan pegawai negeri yang telah menjadi pegawai BUMN dan pegawai BUMN murni dalam program Asuransi Sosial diatur dengan Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam kontrak asuransi kumpulan dikatakan sebagai polis induk, yaitu satu polis meliputi seluruh anggota dari suatu kumpulan, misalnya kumpulan pegawai dari suatu BUMN."

"Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis tentang legalitas eksistensi dan kewenangan Badan Penyehatan Perbankan (untuk selanjutnya disingkat BPPN). Tidak lama setelah BPPN terbentuk pro dan kontra seketika bermunculan. Berdasarkan kontroversi yuridis yang timbul dikalangan praktisi hukum maka penulis membagi dalam 3 (tiga) permasalahan. Pertama, bagaimanakah legalitas eksistensi BPPN berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN, kedua, apakah BPPN dalam penjualan aset-aset Bank Dalam Penyehatan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketiga, bagaimana pendapat Mahkamah Agung terr.adap kewenangan extra judicial BPPN melalui mekanisme hak uji material terhadap PP No 17 tahun 1999 tentang BPPN.Setelah dilakukan penelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum, sebagai hasil akhir penelitian disimpulkan pertama, bahwa dengan diundangkannya Keppres Nomor 27 tahun 1999 maka eksistensi BPPN adalah sah, meskipun jika ditinjau dari hirarkhis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dianggap kurang tepat. Kedua, telah terjadi ketidakharmonisan antara UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PP Nomor 17 tahun 1999 dengan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena PP Nomor 17 tahun 1999 itu telah menghilangkan sama sekali hak pemegang saham selaku pemilik aset-aset yang akan dijual. Ketiga, Mahkamah Agung (MA) secara tidak langsung mengakui bahwa kewenangan yang diatur dalam PP No.17 tahun 1999 banyak menimbulkan kontradiktif dan ketidakharmonisan dengan undang-undang lainnya, sehingga MA menyarankan melalui putusannya dalam perkara Hak Uji Material yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Advokat Indonesia, secepatnya PP No '17 tahun 1999 ditingkatkan menjadi undangundang sehingga memperkokoh legitimasi extra judicial dari BPPN sendiri."