Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggaphanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombakpelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidakdapat mengedepankan perlindungan hak - hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat daribanyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar LembagaPemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak.Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak -hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala - kendalaapa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak, danbagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan SistemPeradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitiankepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anakyaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita - cita yang diharapkan. Halini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasaranapembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansipemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jikaingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandangNarapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat makainfrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

---

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty

only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has

not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child

Convict’s rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of

Children Correction Services on the performance of Child Convict’s rights. This research

has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict’s rights implementations in

Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child

Convict’s rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in

manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative

research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction

Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in

Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures

supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from

the family and society also from other governmental institutions. Based on the above

mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the

rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts

as God’s creature, individual and member of society, then the infrastructures of this

Children Correction services must be improved to its maximum measure."

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."