Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahantahun 1997 merupakan penyebab utama memburuknya kondisisektor perbankan nasional. Krisis yang terparah dalam sejarahperbankan Indonesia menyebabkan banyak bank dicabut izinusahanya, dibekukan kegiatan usahanya dan dimerjer antarbank. Dampak ikutan dari penutupan bank-bank tersebut terjadirush secara besar-besaran sehingga mengakibatkan kepercayaanmasyarakat pada perbankan nasional mencapai titik terendah.Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut berbagaiupaya penyehatan perbankan digulirkan Pemerintah antara laindengan pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional, programrestrukturisasi perbankan dan pemberlakuan Program PenjaminanKewajiban Pembayaran Bank Umum (Blanket Guarantee). Denganlatar belakang permasalahan tersebut dirasa perlu menelitibagaimana pelaksanaan Program Penjaminan Bank Umum ini.Dengan pendekatan penelitian normatif yang bersifatdeskriptif analitis didapat hasil penelitian sebagai berikut.Tujuan dari diberlakukannya Program Penjaminan Bank Umum ini telah mencapai apa yang diharapkan yaitu dapat memulihkankembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terusmeningkatnya dana pihak ketiga pada perbankan nasi.onal. Saatini Program Penjaminan Bank Umum telah berlangsung lebih dari5 tahun, seiring dengan telah pulihnya kepercayaan masyarakatdan amanat Undang-Undang Perbankan tentang pembentukanLembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta persaingan usaha yangsehat maka dipandang perlu untuk meninjau kembali cakupandari Program Penjaminan ini dari jaminan yang sangat luas(blanket guarantee) menjadi jaminan yang terbatas (limitedguarantee) dan secara bertahap akan digantikan dengan LPS."

"ABSTRAKSebagai pelaksana Program Penjaminan terhadapKewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lainmelaksanakan restrukturisasi asset serta menjualasset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank dilikuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukannasabah penyimpan dana yang telah dibayarkankewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yangbelum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagaipihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalampenyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahuluhaknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnyatelah habis, sehingga kedudukan PihakTerkait yang bukan pemilik/pemegang saham bankmenjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahandalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yangtermasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukumterhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ?bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagaiLembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk menjawabpermasalahan tersebut dilakukan penelitian melaluimetode kepustakaan dengan mencari data-data yangbersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukumsekunder dan hukum tertier, serta melalui metodependekatan analisis, sehingga mendapatkan hasilpenelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proseslikuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenanganBPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, PembubaranDan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegangsaham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidakterlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalamprogram penjaminan pemerintah dihubungkan denganproses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."

"Pemerintah untuk menyehatkan sektor perbankan nasional terutama terhadap bank yang telah ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan program penyehatan melalui peningkatan permodalan sektor perbankan sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam perekonomian satu negara, makanya ketika sate negara dilanda !crisis di sektor perbankan, pada umumnya iangkah utama yang dilakukan Pemerintah dan bank sentral adalah melakukan program penyehatan perbankan yang meliputi restrukturisasi perbankan dengan fokus utama rekapitalisasi perbankan.Dengan peningkatan modal itu diharapkan bank menjadi fasilitator dari sistem pembayaran nasional yang efisien, mampu mendukung pertumbuhan sektor rill yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya Iebih banyak berhubungan dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan dipahami baik oleh aparatur pemerintah serta masyarakat luas. Semua aspek yang muncul dalam program rekapitalisasi bank tergantung kepada bagaimana peraturan-peraturan yang melingkupinya dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul serta pemecahan yang praktis dan efisien atas masalah tersebut, khususnya dalam rangka mengantisipasi program rekapitalisasi bank yang mengakibatkan persaingan tidak sempurna.Sebagaimana diketahui bersama, melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BLBI"), Pemerintah melalui Bank Indonesia daiam rangka menjaga stabilitas moneter telah memberikan bantuan kepada beberapa bank umum. Namun kenyataannya justru bantuan likuiditas tersebut, digunakan oleh bank umum untuk kepentingan usaha kelompoknya. Didasari dalam rangka upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur di sejumlah bank umum tersebut, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan restrukturisasi hutang.Sesungguhnya dengan menjadi peserta program rekapitalisasi banyak keuntungan yang diperoleh bagi bank umum. Keuntungan terbebas dari persoalan kredit macet yang sudah tentu akan membebani kondisi keuangan serta kegiatan usahanya. Kenyataan ini tentunya, sulit bagi bank umum lain yang bukan peserta program rekapitalisasi bank umum, yang apabila dalam perjalanan usahanya ternyata menghadapi persoalan kredit macet maka sebelum ditetapkan sebagai bank peserta program rekapitalisasi, bank tersebut tentunya harus menambah struktur permodalannya tanpa melalui penyertaan modal Pemerintah."