Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusiaadalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalahApakah dasar hukum dari jaminan Fidusia atas barang persediaan Apakah kedudukan Jaminan fidusia akan berubah denganberalihnya barang persediaan Bagaimana bentuk perlindungen hukum bagi kreditur dengan beralihnya barang persediaan jika debitur ingkar Janji (wanprestasi)Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative yang tidak saja menganalisa peraturan perundang-undangan tetapijuga putusan pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah:Pengaturan masalah jaminan fidusia atas barang persediaan masalah jaminan fiduasa ates barang persediaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 9 dan 20 No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidussa Kedudukan jaminan fidusia tidak berubah dengan beralihnya barang persediaanUntuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menerima berang maka pemberi fiduals diwajibkan mengganti barang persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan bende yang senilai atau setars Hal ini harus secara tegas disebutkan dalam akta notaris"

"Para pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur guna menjamin hutangnya dengan ketentuan debitur tetap menguasai secara fisik benda obyek jaminan tersebut. Kontruksi tersebut untuk selanjutnya disebut Fidusia, adalah suatu lembaga jaminan yang pengaturannya dahulu didasarkan pada yurisprudensi, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mampu menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut apakah mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia, karena obyek jaminan fidusia dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia antara lain perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk akta notariil, adanya pendaftaran jaminan fidusia, dilarang memberikan jaminan fidusia ulang, titel eksekutorial dan sanksi pidana. Tetapi para kreditur Penerima Fidusia masih tetap merasa kurang aman dengan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, sehingga para kreditur melakukan upaya tambahan lain untuk melindungi obyek jaminan fidusia yaitu dengan memblokir Surat-Surat yang tersimpan di instansi yang mengeluarkan Surat tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian bagi kendaraan bermotor (BPKB) atau menahan invoice (faktur) bagi mesin-mesin atau alat-alat pabrik."

"Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam bentuk Benda Persediaan merupakan pemberikan kredit yang sangat fleksibel karena pengusaha dapat memperoleh pinjaman dana untuk menambah modalnya dengan tetap dapat melaksanakan transaksi perdagangannya akan tetapi di sisi lain, sangat rentan terhadap resiko bagi kreditor. Kepastian hukum bagi Penerima Fidusia, tanggungj awab debitor sebagai Pemberi Fidusia untuk menjaga nilai Jaminan Fidusia dari kemungkinan terjadinya kerugian dan klausul-klausul pada Akta Jaminan Fidusia yang dapat menjamin kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam bentuk Benda Persediaan merupakan masalah pokok yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder didukung dengan bahan hukum tertier. Kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan diberikan oleh UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya melalui Pendaftaran Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan segala akibat hukumnya. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk mengelola, memelihara dan bertanggungjawab atas keadaan dari setiap kehilangan, kehancuran, pembusukan, turunnya nilai, atau kerusakan pada Barang-barang itu; memberikan laporan berkala atau sewaktuwaktu diminta oleh Kreditor beserta dokumen-dokumennya; mengasuransikan Benda Persediaan dengan hak klaim asuransinya dilimpahkan kepada Kreditor serta menanggung kerugian dan semua biaya yang timbul karenanya. Klausul-klausul pokok yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor antara lain klausul yang merupakan janji Debitor untuk menjalankan kewajibankewajibannya. Disarankan agar Debitor diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan pasar."

"Dalam dunia bisnis, terutama di era globalisasi yang serba cepat dengan itensitas yang tinggi sehingga kerap kali memerlukan dana segar, yang seyogyanya dapat diperoleh dalam waktu yang cepat namun dengan resiko yang relatif kecil. Oleh karena itu dalam praktek pinjam-meminjam dana tumbuh lembaga fidusia sebagai jalan keluar dari benturan kewajiban penyediaan barang tetap dan optimalisasi barang bergerak sebagai modal produksi yang dijadikan agunan tanpa menyerahkan fisik barang tersebut kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,yang dalam prakteknya benda-benda yang dibebani jaminan fidusia kerap kali menimbulkan varianvarian bila debitur wanprestasi. Permasalahan disini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan undang-undang Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia; Apakah pendaftaran fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia; Apa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia.Penelitian ini menggunakan tipe hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan dan analisis. Landasan teori penulisan thesis ini adalah UU. No. 42 Tahun 1999, Yurisprudensi, PP. No. 86 Tahun 2000, PP. No. 87 Tahun 2000, Keppres No. 139 Tahun 2000. Melalui pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF telah memberi perlindungan dengan asas publisitasnya, bagi yang melanggar ketentuan UU Jaminan fidusia dikenakan tindak pidana atau denda sedangkan bagi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai kekuatan perlindungan hukum eksekutorial yang mempunyai kekutan hukum tetap. Sebagai hak kebendaan jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia yaitu hak didahulukan dari kreditur preferen lainnya, untuk mengambil pelunasan utangnya atas dasar eksekusi benda dan hak tersebut tidak akan hapus bila terjadi kepailitan pada debitur.

---

In business world, especially in globalization era with high intensity where . fresh fund frequently needed, which could be obtained in short time but relatively minimum risk. Therefore, fiducia is created as a solution from obligation to provide permanent goods and optimalisation of movable goods as capital which taken as collateral without delivering physical of the goods to creditor as stated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee that in practice of goods that subjected with fiduciary guarantee often generates variants if the debtor defaults.

Based on matters which previously mentioned, the main problems of this research are: How Law on Fiduciary Guarantee protects fiducia beneficiary; Does fiducia registration provide legal protection to fiducia beneficiary; What are the obstacles in fiducia registration. In order to analyze the problems, the writer used legal normative method with law and analysis approached.

The writer used the Law Number 42 of 1999, Jurisprudence, Government Regulation Number 86 of 2000, Government Regulation Number 87 of 2000, Presidential Decree Number 139 of 2000 as fundamental theories. Fiducia Registration as ruled in Law Number 42 of 1999 provides protection with its publicity principle, so that if any person or subject breaches the law then it will be charged with criminal act or fined while for fiducia guarantee which is not registered will not have executorial legal implication that legally binding. As a property right, fiducia guarantee provide a legal protection to creditor with privilege rights than other preference creditors, to take repayment of his debts based on goods and rights even if any insolvency occurs to the debtor."

"Kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi isu penting, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan hak-hak kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, ditegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan terkait wanprestasi antara kreditur dan debitur atau melalui penetapan pengadilan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memperkuat perlindungan terhadap debitur dengan memastikan adanya mekanisme keberatan dalam proses eksekusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut mengubah orientasi eksekusi jaminan fidusia dari yang sebelumnya berfokus pada kepentingan kreditur menjadi lebih berimbang dengan memperhatikan hak debitur. Namun, perubahan ini memunculkan tantangan berupa potensi keterlambatan dan peningkatan biaya eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi hak-hak debitur. Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi menghadirkan reformasi hukum yang penting dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, harmonisasi regulasi tetap diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur.

---

Legal certainty and protection for creditors in the execution of fiduciary guarantees have become significant issues, particularly following the Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019 and No. 2/PUU-XIX/2021. These decisions have significantly impacted the mechanism for executing fiduciary guarantees in Indonesia, especially in balancing the rights of creditors and debtors. This study aims to analyse the influence of these decisions on legal certainty and creditor protection in fiduciary guarantee executions. This research employs a normative juridical approach, referencing statutory regulations, legal doctrines, and court rulings. Constitutional Court Decision No: 18/PUU-XVII/2019 stipulates that the execution of fiduciary guarantees by creditors can only be conducted if there is an agreement on default between the creditor and debtor or through a court ruling. Meanwhile, Constitutional Court Decision No: 2/PUU-XIX/2021 reinforces debtor protection by ensuring an objection mechanism during the execution process. The analysis reveals that these decisions have shifted the orientation of fiduciary guarantee executions from being creditor-centric to a more balanced approach that considers debtor rights. However, this shift introduces challenges, including potential delays and increased execution costs. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty for creditors while protecting debtor rights. In conclusion, the Constitutional Court Decisions represent significant legal reforms in fiduciary guarantee executions. However, regulatory harmonization is still required to achieve a balance between legal certainty for creditors and fairness for debtors."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjaminan fidusia atas objek barang persediaan kemudian dibandingkan dengan penerapannya di Malaysia. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Kedua, pembahasan mengenai hasil penjualan serta eksekusi atas jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Penelitiani ini meggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dapat disepadankan dengan floating charge atas inventory di Malaysia. Keduanya memiliki berbagai kesamaan serta perbedaan dalam pengaturannya. Dari segi kedudukan hasil penjualan atas objek jaminan berupa barang persediaan, tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam eksekusi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Malaysia, sebelum floating charge dieksekusi, terdapat suatu proses bernama crystallization yang memberikan pelindungan kepada kreditur.

---

This thesis discusses about fiduciary security over inventory in Indonesia and compared to its application in Malaysia. There are two main focuses in this thesis. First, the regulation of fiduciary security over inventory in Indonesia and Malaysia. Second, the proceeds and execution over inventory as a fiduciary security object in Indonesia and Malaysia. The method of this study is is normatieve-juridical research which most of the data are based on related literatures.

The results of this study stated that the regulation regarding fiduciary security over inventory in Indonesia is commensurate with floating charge over the inventory in Malaysia. Both have several similarities as well as differences. There are no differences in the proceed of the collateral, however there is a significant difference regarding the execution. In Malaysia, prior to the execution of floating charge, there is a process called crystallization, which provides protection to creditors."

"Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Kreditur selaku Penerima Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia serta kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dalam suatu Perjanjian Kredit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian Eksplanatoris Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun Jaminan Fidusia merupakan Lembaga Jaminan yang memiliki kekuatan yuridis dan eksekusi yang sama dengan Hak Tanggungan, namun Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Utama/Primer dalam suatu Perjanjian Kredit.

---

This thesis discuss on the Notary role on making Fiduciary Deed on Inventory. Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law in Indonesia to the Creditor as the Fiduciary Recipient in the Fiduciary Deed and also the position of Fiduciary Deed on Inventory on a Credit Agreement. This research is using Normative Explanatory research method with Qualitative Analysis done by studying secondary data which supports the discussion. Given arguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Fiduciary Deed on Inventories shall not be made as the primary collateral on a Credit Agreement given by the fact Inventories have certain characteristics which may escalate the collateral risk however Fiduciary Deed has the same juridical and execution force as Security Right on land."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."