Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelanggaran fungsi "verlijden/"verleden" dalam prakteknotaris sangat sering dijumpai. Hal-hal apa saja yangmelatarbelakangi terjadinya hal tersebut dan akibatnya,baik bagi aktanya maupun bagi notarisnya sendiri, sertasejauh mana tanggung jawab seorang notaris terhadap aktanyabila terjadi pelanggaran dapat diketahui dengan melakukanmetode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Banyak alasan-alasan yang dipakai untuk menutup-nutupi haltersebut, namun dengan metode kualitatif, yang intinyameneliti fakta dan sebab-sebab terjadinya suatu gejala,akan terlihat bahwa sebenarnya yang menjadi sebab utamadari terjadinya pelanggaran tersebut adalah faktormentalitas dari para notaris itu sendiri. Ditambah lagidengan kurangnya sosialisasi mengenai sebenarnya apa yangmenjadi fungsi dan tugas dari seorang notaris dalammenjalankan jabatannya. Terjadinya pelanggaran tersebuttentunya membawa efek negatif bagi para notaris baik darisegi aktanya yang statusnya dapat berubah hanya menjadiakta dibawah tangan maupun dari segi peranan dan fungsinotaris di dalam kehidupan bermasyarakat mengingat besarnyakepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepadaseorang notaris sebagai hamba hukum. Karena pelanggarantersebut tidak tertutup kemungkinan, dengan berdasarkankeputusan pengadilan, seorang notaris dapat dituntut untukmemberikan ganti rugi kepada para pihak apabilakelalainanya tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian bagipihak tertentu. Maka dari itu selain dari pembinaan mentaldan sosialisasi fungsi dan tugas notaris juga perludiadakan pembaharuan terhadap peraturan mengenai jabatannotaris agar dapat diimplementasikan dengan situasi dankondisi yang ada sekarang ini."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besamya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut keteniuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In carrying out their duties, the Notary receives income in the form of an honorarium, so that another obligation arises for the Notary, namely paying taxes on the income he earns in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In calculating the amount of Tax Payable, a Notary as a Taxpayer can choose to use the Bookkeeping method or use the Net Income Calculation Norm method. What is the mechanism for calculating Income Tax according to the provisions of the Income Tax Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in order to determine the amount of Taxable Income for Notaries. And what are the problems that arise in practice for Notaries regarding the calculation of Income Tax, and how to solve them.

To answer this problem, the author uses empirical juridical research which emphasizes what is happening in the field. The data used is secondary data and the analysis is done qualitatively. The data analyzed are statutory regulations and data obtained from sources. An illustration is obtained that the income of a Notary which is included in the Tax Object is a service performed in relation to his duties and authorities. Notaries in calculating their tax payable prefer to use the Norms for Calculation of Net Income because it is felt to be easier and simpler than the Bookkeeping method which is considered more burdensome because high expenditure costs cannot be included in the item (Cost) reduction because they do not have official proof of expenditure."