Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ATM Bersama yang diselenggarakan oleh PT. ArtajasaPembayaran Elektronis merupakan perwujudan perkembanganteknologi komputer, telekomunikasi dan informasi. Menjadianggota dari ATM Bersama merupakan suatu usaha dari bankuntuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah banktersebut sekaligus upaya untuk mengoptimalkan ATM yangdimilikinya dan memperoleh tambahan pendapatan. Didalampenggunaan ATM Bersama, terkadang terjadi permasalahan yangmerugikan nasabah, yaitu: transaksi yang gagal tetapi danatetap terdebet, kartu ATM yang tertelan, dan transaksikarena fraud. Jika terjadi permasalahan tersebut bagaimanapenyelesaiannya? Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahuluhubungan hukum yang terjadi dari para pihak dalampenggunaan ATM bersama. Dengan demikian akan terlihat hakdan kewajiban para pihak didalam penyelesaian suatumasalah. Skripsi ini juga meninjau upaya apa yang dapatdilakukan nasabah terhadap penyelesaian masalah tersebut,dan bagaimana dasar hukum keberadaan ATM Bersama ini.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalahpenelitian yuridis normatif dan tipe penelitiannya ialahpenelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis,dasar hukum keberadaan ATM Bersama bisa menggunakanperaturan yang sudah ada, kemudian hubungan hukum antarabank dan Artajasa dalam penggunaan ATM Bersama merupakanhubungan sewa menyewa, pemberian kuasa, dan melakukan suatujasa tertentu. Sedangkan hubungan hukum antara bank dannasabahnya sebagai pengguna ATM Bersama adalah pinjammeminjam uang dengan bunga, pemberian kuasa, dan melakukansuatu jasa tertentu. Terhadap permasalahan yang ada telahdiatur prosedur penyelesaiannya pada perjanjian keanggotaanATM Bersama. Hasil penyelesaian ketiga masalah itu sendiritergantung dari hasil investigasi yang dilakukanberdasarkan prosedur tersebut. Jika nasabah mengalamiketiga permasalahan itu, nasabah harus membuat pengaduankepada banknya, dan jika nasabah tidak merasa puas terhadaphasil penyelesaian dari pengaduan tersebut maka nasabahbisa mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasiperbankan dan BPSK"

"Bahasan pokok penulisan skripsi ini adalah eksistensi Hukum Kebendaan Bergerak dalam praktek pemakaian jaminan kebendaan bergerak di bank-bank maupun Perusahaan Jawatan Pegadaian."

"Perekonomian Indonesia dijalankan dengan menggunakan sistem ekonomi campuran, dimana perekonomian digerakkan oleh 3 pelaku yaitu : usaha negara, usaha swasta dan koperasi. Ketiga pelaku tersebut mempunyai fungsi yang berbeda - beda. Dan ketiga pelaku tersebut, usaha negara atau perusahaan negara memiliki fungsi yang sangat vital bagi rakyat, yakni mengelola kekayaan alam dan bidang - bidang yang terkait dengan kepentingan orang banyak, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejakteraan rakyat. Perusahaan Negara di Indonesia lebih dikenal dengan nama BUMN (Badan Usaha Mink Negara), yang dalam penyelenggaraan kepentingan umum dibagi lagi menjadi 3 bentuk yaitu : PERUM, PERJAN, PERSERO. Kepentingan umum disini adalah kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang bersifat strategis.Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang termasuk kedalam usaha strategis antara lain : Pengadaan air, listrik, telekornunikasi, pelabuhan, dst. Pengadaan dan penguasaannya menjadi monopoli negara, dimana hal tersebut dimaksudkan agar tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala besar, dapat dinikmati orang banyak. Permasalahan pads pengelolaan BUMN akhirnya timbul, seiring dengan ruang lingkup BUMN yang cukup luas dan membutuhkan subsidi yang besar. Kemudian ditambah pula dengan kompleksitas permasalahan dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan pemerintah tidak lagi dapat untuk berjalan sendiri dalam penyelenggaraan BUMN. Mulai bermunculan berbagai macam strategi untuk memecahkan persoalan pengelolaan BUMN, mulai clan Joint Venture, Kerja Soma Operasi sampai pada Privatisasi. Khusus mengenai privatisasi BUMN, dilakukan berdasarkan pada kebijakan IMF yang tertuang dalam LoI (Letter of Intent) yang mau tidak mau merupakan satu kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Salah satu BUMN yang terkena kebijakan untuk diprivatisasi adalah PT. INDOSAT Thk (Persero).Penjualan saham Indosat dilakukan dengan cara direct placement atau private placement yaitu mengundang para strategic partner untuk mengikuti `tender' dalam proses penjualan saham milik pemerintah (divestasi) di Indosat. Strategic Partner yang akhirnya menang dalam proses divestasi ini adalah sebuah perusahaan Singapura, yakni Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd. Dalam proses penjualan saham ini ternyata dinilai banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak transparan dan pemerintah kurang bersikap hati - hati. Oleh karena itu, hal ini segera mengundang reaksi dari seluruh komponen bangsa, balk yang pro maupun yang kontra. Akhirnya, sebagian pihak menilai proses divestasi Indosat 'cacat hukum'. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa para eksekutor penjualan saham Indosat tidak mengacu dan tidak mempedulikan Tap MPR No. X Tahun 2001. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa privatisasi harus..."