Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104492 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Koemoro Warsito
"ABSTRAK
Salah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perlu
digali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional guna
membantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsi
yang strategis dalam rangka memperlancar arus barang dan
memberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusi
kepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikut
berperan serta dalam perekonomian nasional namun belum
signifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahui
dan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukan
terhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,
serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukum
lelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang dan
pungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalam
praktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendala
yang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakan
agar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomian
nasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen t
dan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahap
terhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebih
profesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakan
prosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,
dan independen dan profesional, memberikan peran lebih
besar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upaya
tersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi dan
prospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlu
lebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalam
memasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melalui
sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.
Penelitian ini mempergunakan analisis normatif
deskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancara
dengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probability
sampling)"
2003
T37715
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Hidayat Setiaputra
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S22904
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayahanita K.
Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Inayah
"Eksekusi merupakan langkah akhir dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Salah satu jenis eksekusi adalah penghukuman kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang dengan cara menjual harta kekayaan milik termohon eksekusi. Penjualan ini dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara. dan dipimpin oleh seorang Pejabat Lelang. Objek yang dilelang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tetapi pada umumnya objek lelang eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan negeri lebih banyak berupa benda tidak bergerak daripada benda bergerak. Dalam prakteknya, pelaksanaan lelang eksekusi sering menimbulkan masalah arena lelang eksekusi dilakukan secara paksa. Masalah tersebut bisa disebabkan faktor objek lelang yang tidak jelas maupun adanya bantahan atau gugatan dari termohon eksekusi atau pihak ketiga sehingga menimbulkan adanya sengketa baru. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai aspek yuridis pelaksanaan lelang benda tidak bergerak berupa tanah dalam rangka eksekusi putusan pengadilan negeri dan analisis permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan alat pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Skripsi ini diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga lelang tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21099
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sri Mulyani Indrawati
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Nursaman
"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.
Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.
Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.
Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.
Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.
For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.
The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.
The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.
An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.
The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.
To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 10867
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : sekretariat Dewan kelautan indonesia, 2009
387.2 IND a (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aristyo Rahadiyan
"[Di dalam praktek sehari-hari, sering kita jumpai hutang piutang antara Debitor kepada Kreditor yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hubungan hutang piutang mensyaratkan adanya kewajiban dari Debitor untuk membayar utang beserta bunganya yang menjadi hak Kreditor. Jika Debitor wanprestasi, Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan
Debitur yang dipakai sebagai jaminan hutang. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan tersebut, kalau terjadi wanprestasi, jalan keluarnya adalah dengan cara dilelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT maupun peraturan lelang. Lelang Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14. Sesuai Pasal 6, permohonan lelang harus diajukan sendiri oleh bank langsung kepada Kantor Lelang,
apabila Pasal 6 tidak dapat digunakan karena barangnya diguggat pihak lain maka Lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan melalui Pengadilan (Pasal 14), dalam hal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, Balai Lelang dapat berperan sesuai dengan kesepakatan dengan Kreditur. Jika lelang melalui Pengadilan, Balai Lelang dapat
membantu Pengadilan yang bertindak sebagai pemohon, disini Balai Lelang dapat berperan dengan memberikan bantuan jasa-jasa pra dan pasca lelang kepada Kreditur untuk memperlancar pelelangan. Tetapi ternyata dalam peraturannya masih kurang jelas dan masih terdapat beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer
dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan.;In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable to creditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligation
of the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If the debtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accounts receivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relation to the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance with the provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can do under Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed by the auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be used because the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will be implemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance, Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auction
through the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, here Auctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auction creditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclear and there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to data
collection through primary and secondary data. To collect primary data by using interview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are then drawn conclusions., In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable to
creditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligation
of the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If the
debtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accounts
receivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relation
to the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance with
the provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can do
under Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed by
the auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be used
because the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will be
implemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance,
Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auction
through the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, here
Auctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auction
creditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclear
and there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to data
collection through primary and secondary data. To collect primary data by using
interview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primary
legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed using
qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are then
drawn conclusions.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44457
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
C.F.G. Sunaryati Hartono, 1931-
Bandung: Binacipta, 1975
340.598 SUN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>