Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agama etnis China adalah agama China atau Hoa Kauw, yang selama ini disalahtafsirkan sebagai gabungan dari Agama Khong Hu Cu, Agama Tao, dan Agama Buddha. Agama China telah ada sejak awal peradaban China, yakni sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Agama ini amat mementingkan lingkungan secara built-in dan bulit-up dalam sistem nilainyam namun karena beberapa faktor eksternal, dewasa ini penganutnya tampak tidak memerharikan lingkungan. kerusakan lingkungan di China dan Indonesia terutama disebabkan oleh korporasi di mana pada hampir setiap korporasi di Indonesia, selalu terlibat etnis China. Etis China yang amat mementingkan leluhur dn keturunan, secara ideal seharusnya amat memerjatikan kesejahteraan generasi mendatang, namun tampaknya mereka tidak menyadari apa yang sedang berlangsung dan berproses dalam diri kelompoknya. melalui penelitian akan sistem nilai mereka ini, ditemukan faktor penyebab pengabaian akan lingkungan, yakni penindasan vertikal oleh negara dan penindasan horisontal oeh ormas Buddhis dan lembaga lain selama beberapa dekade. Agama China dilarang, dan umatnya diwajibkan menganut agama yang tidak sesuai dengan sistem nilainya. Akibatnya, terjadi distorsi dalam memandang kehidupannya, namun hal ini tidak sampai mengubah sistem nilainya. Apa yang berubah hanyalah perilaku pengamalan atau operasional sistem nilainya saja. perubahan ini disebabkan karena mereka dihadapkan pada keadaan antara mati dan hidup yang menyangkut persoalan survivalitasnya, sehingga tidak ada pilihan lain. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor penyebab, mengingat etnis ini mengandaikan adanya hukum yang tegas senagai panduan dan acuan. Dalam sistem nilai mereka, penguasa adalah panutan. Mereka amat realistik. Dari pengalaman hidup mereka, penguasa adalah hukum dan izin. Perusakan lingkungan tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan penguasa. Akan tetapi, walau pun mereka mengabaikan lingkungan alam pada lokasi bisnisnya, namun kepedulian akan lingkungan alam di bidang kehidupan sehari-hari masih tetap dianut, sedangkan keperdulian akan lingkungan binaan dan lingkungan sosial, justru semakin meningkat. Alangkah baiknya jika lingkungan alam di mana beroperasi bisnis mereka, juga diperdulikan. Ini dapat dilakukan melalui pengungkapan secara eksplisit akan sistem nilai mereka dan sebab yang memengaruhinya sehingga dapat dicarikan cara untuk merestitusikannya. Berbeda dari agama budiyawi, Agama ini berwatak amat sangat alamiah, sehingga tidak mempunyai pendeta dan kebaiktian berjamaah atau khotbah agama, dan tidak memiliki jadwal tertentu untuk beribadah, juga tidak mementingkan pengwacanaan kitab suci. Ketiadaan beberapa hal, telah menimbulkan kendala dalam pentransferan nilai karena selama beberapa dekade, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui bahan bacaan berbaha Mandarin yang dilarang itu. Agama mereka berasal dari pengalaman hidup, bukan dari doktrin baku yang diturunkan oleh sosok pribadi yang berwibawa dan pandai.

---

The region of Chinese is the Chinese religion or Hoa kauw, that as long be misinterpretend as a mix between confucianist, Taoist, and Buddhist religion. The Chinese has been being existed since the beginning of Chinese civilization, i.e. since around 7.000 thousand years ago. This religion concerns the environment built-inly and built-uply in their values system, but because of some external factors, now adays, the adherences seem like they do not care about the environment. The damafe of environment in China and Indonesia, mainly caused by corporations where in almost every company in Indonesia, always involves the Chinese.

The Chinese ethnic who is very emphasizing on ancestors and offsprings, ideally should concern about their future generations, but it seems like they do not aware of what is going on and processed in their group's personality. Through this research of their values system, it is found the factors thaht caused thier negligence, viz. vertical oppression by the state and horizontal oppression by Buddhist organization and other institutions for several decades. Chinese religion was restricted and the adherences is forced to adopt religion that was not suitable for their balues system. As a result, occurred distortion in viewing this very life but this did not change their values system. Changes is taking place merely in their behaviour in implementing or operating their values system. These was because the faced a live or dead situation that related to their survivality's matters, so they have no other choice.

Besides, weak law enforcement is also one of the caused factors, as this ethnic is assuming the existance of strict law as their quidance and reference. In their values system, the authority is the law and permit. The destruction of environment is impossible to be happened without the authority knowledge. Although the neglect natural environment in their daily life is still adopted, in the other hand, their concern in artificial and social environment are augmented. It is very good when the natural environment where their business is operating, also be paid attention by them. This can be done through discovering explicity their values system and the influencing factors in rder to find the way to restitute it. Different from cultural religions, this religion is very natural, so it has no clergy and common praying or sermon, and does not have certain praying schedule, also does not care about discussion of holy scripture. The absence of these matters, has created an obstacle in values transfer, because in these several decades, they could not communicate with outside world through publication in once ever restricted Mandarin language. Their religion was initiated from life experience, not from a standarized doctrine that transmitted from an charismatic and intelligible personality."

"Pada Skripsi ini akan dibahas tentang masalah perkreditan, terutama terkait kredit bermasalah pasca bencana alam. Dalam skripsi ini terdapat batasan ilmiah dalam objek pembahasan skripsi yang dikaji, yakni peristiwa Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ? Kabupaten Nias (Sumatera Utara) akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 serta serta Gempa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta-Sekitarnya pada tahun 2006. Kedua bencana alam tersebut merupakan kejadian bencana alam yang berskala nasional sehingga berdampak buruk terhadap multisektor. Dampak buruk tersebut, mulai dari tingginya angka korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga lumpuhnya sendi-sendi kehidupan, terutama kegiatan atau aktivitas ekonomi dan bisnis. Serangkaian dampak buruk tersebut pun menyebabkan dunia perbankan, terutama aspek perkeditan terkena pula imbas negatif. Dalam situasi dan kondisi tersebut maka, nasabah debitur perbankan pun mengalami kesulitan, atau bahkan kegagalan dalam membayar utang (kewajibanya) terhadap pihak bank. Dalam skripsi ini menitikberatkan pada perlakuan khusus dalam upaya penanganan kredit bermasalah bagi nasabah debitur perbankan pasca bencana alam. Bentuk perlakuan khusus tersebut terdiri atas upaya penyelamatan kredit bank melalui Regulasi Bank Indonesia, seperti penilaian kualitas aktiva, restrukturiasasi kredit, dan pemberian fasilitas kredit/dana lain baru. Selanjutnya, dalam beberapa hal tertentu, yakni terjadinya portofolio kredit macet yang tidak dapat terselamatkan pasca bencana alam, maka diupayakan melalui penyelesaian kredit bermasalah (program penghapusan kredit macet) sesuai ketentuan yang relevan. Skripsi ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif, yaitu penelitian tersebut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis.

---

This research explains about credit matters issue, concerned at non performing loan in post- natural disaster. The focus of this research is in the case of earth quake and tsunami in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)? Nias regency (North Sumatra) at the end of 2004 and early 2005 and earth quake that happened in and around Daerah Istimewa Yogyakarta at 2006. Both of those natural disasters were one of national scale natural disasters that caused bad impact on multi-sector. The bad impact comes from high number of victims, infrastructure damage, until paralyzed of social order, especially in economic and business activities. Accumulation of the bad impacts caused local banking area issue, especially in credit matters aspect as core of business in bank. In this situation and condition, banking debtor customers is also suffering trouble, or even default in bank payment.

This research is focus on special treatments in handling credit problems for banking debtor customers in post-natural disaster. The special treatments consist of effort in saving bank credit through Bank Indonesia regulations such as assessment of assets quality, credit restructuring, and other new credit/fund facilities given. In some cases, there is happened bad-debt portfolio which could not be saved in post-natural disaster; therefore, this non performing loan can be done through write-off program along with other relevant regulations. This research is using juridicial-normative method that refer to positive law or written norms law."

"ABSTRAKBank BNI merupakan salah satu BUMN yang tidak termasuk dalamkategori Bank dilikuidasi, sehingga masih memiliki peluang untuk dapatberkembang dalam industri jasa perbankan di Indonesia.Masalah utama yang dihadapi oleh Bank BNI, yaitu adanyaperubahan lingkungan strategi perusahaan. Kondisi politik dan ekonomiyang relatif stabil sebelum pertengahan tahun 1997, kini telah berubahtotal. Oleh karena itu dalam kondisi Iingkungan strategis perusahaansedang berubah dan dengan sumber daya yang terbatas, agar dapatmelaksanakan misinya diperlukan suatu strategi yang tepat.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi (kaji ulang)strategi yang sedang dijalankan oleh Bank BNI dan menjelaskan strategialternatif yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan dayasaing pada masa mendatang.Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi Iingkunganinternal dan eksternal perusahaan. Dalam menganalisis tersebut digunakanmetode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk membobot derajat kepentingansetiap faktor. Sedang untuk menentukan posisi bersaing Bank BNIdigunakan General Electric Matrix.Dari uji PHA dan GE Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNIpada kuadran Il GE Matrix yang artinya Bank BNI berada di area usahagrowth and build (tumbuh dan bangun). Berdasarkan posisi bersaingtersebut dengan melihat , kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanserta tujuan perusahaan maka alternatif strategi yang cocok adalahstrategi penetrasi pasar.Setelah strategi ditetapkan, untuk menyusun program ataupenjabaran strategi yang lebih detil diberikan usulan strategi fungsionalnya.yaitu strategi untuk memperkuat setiap fungsi dalam perusahan.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai tying arrangement dalam produk perbankan di bidang perkreditan ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah semakin banyaknya produk perbankan di bidang perkreditan yang diikatkan dengan produk asuransi dimana hal tersebut berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan ketentuan tying arrangement dalam kasus produk perbankan di bidang perkreditan pada hukum persaingan di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan konsep kekuatan ekonomi dalam menganalisa suatu kasus tying, keberadaan undang-undang khusus dan lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kasus tying arrangement di sektor perbankan; serta kriteria-kriteria yang perlu dibuktikan dalam suatu kasus tying dalam produk perbankan di bidang perkreditan yang diatur dalam Pedoman Pelaksaan Pasal 15 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

The focus of this study is tying arrangement of banking products in the credit sector reviewed under competition law. The background of this research is the spread of banking products in credit sector, which many of those are tied to insurance products whereby has the potential to violate competition law. This research used a normative judicial approach with qualitative descriptive method of data analysis. The results showed that there are several differences in the implementation of tying arrangement provision in the credit banking products in Indonesia and USA competition law, which are the approach method and the economic power concept used by the trial in solving tying cases, the existence of special law and special institution to regulate and supervise tying arrangement issues in banking sector; and the criterias has to be proved in a case of tying in banking product in credit sector which has been arranged in the implementation of Article 15 Law No. 5 Year 1999 guidelines issued by the Commission. "

"Kredit macet merupakan salah satu masalah yang masih terjadi dalam sektor jasa keuangan, terutama perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan informasi perkreditan nasabah debitur untuk mengenal calon nasabah terlebih dahulu dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa kredit. Penyediaan informasi perkreditan di Indonesia sendiri dalam praktiknya dilakukan oleh OJK sebagai pemerintah dan LPIP sebagai swasta. Adapun kegiatan pertukaran informasi perkreditan melalui LPIP rentan terhadap penyalahgunaan, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap nasabah perbankan dalam kegiatan tersebut. Penulisan ini mengkhususkan pembahasan untuk mencari tahu bagaimana pengaturan perlindungan nasabah perbankan dalam kegiatan pertukaran informasi perkreditan melalui LPIP, serta bagaimana implementasi kewajiban perlindungan informasi perkreditan nasabah perbankan oleh PT. Pefindo Biro Kredit sebagai LPIP menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, pengaturan perlindungan nasabah perbankan dalam kegiatan pertukaran infomasi perkreditan melalui LPIP tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dengan pengaturan utama terdapat di dalam Pasal 32 UU Bank Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam POJK No. 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang kemudian mengacu kepada ketentuan perundangan informasi dan transaksi elektronik, kemudian dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang diatur berupa kewajiban, larangan, kebolehan, serta sanksi bagi LPIP dalam melakukan pengelolaan terhadap informasi perkreditan. Kewajiban LPIP tersebut terkait dengan pengelolaan data, meliputi serta kegiatan lainnya. Kedua, PT. Pefindo Biro Kredit sebagai LPIP telah memenuhi kewajibannya terkait perlindungan informasi perkreditan menurut peraturan perundang-undangan.

---

Non-performing loan is one of the problems that still occur in the financial services sector, especially banking sector. One thing that can be done to prevent that problem is by using debtor credit information to know more about the customers and apply the precautionary principle in providing credit services. The provision of credit information in Indonesia itself in practice is carried out by the OJK as government representative and the LPIP as the private sector. The activity of credit information exchange through LPIP is vulnerable to abuse, therefore this study discusses about the protection of banking customers in that exchange. This thesis focuses on finding out how the regulation of banking customer protection are held in credit information exchange activities through LPIP, and how the implementation of banking customer credit information protection obligations by PT. Pefindo Credit Bureau as LPIP according to statutory regulations. This study uses normative juridical approach with descriptive evaluative research methods. The conclusions of this study are first, the regulations of banking customer protection in credit information exchange activities through the LPIP are scattered in several laws and regulations, with the main regulation contained in Article 32 UU Bank Indonesia and further regulated in POJK No. 42/POJK.03/2019 about Credit Information Management Institutions which then refers to the statutory regulations about information and electronic transactions, then in the Banking Law as amended by Law No. 10 of 1998, and Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The protection that is regulated are in the form of obligations, prohibitions, permissions, and sanctions for LPIP in managing credit information. The LPIP obligations are related to data management, including the collection, processing and distribution of data, as well as other activities. Second, PT. Pefindo Credit Bureau as LPIP has fulfilled its obligations related to the protection of credit information according to statutory regulations."

"Fasilitas kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debiturnya, dimana bank wajib melakukan penyediaan uang atau tagihan sedangkan debitur berkewajiban untuk mengembalikan hutang beserta bunga sesuai dengan waktu yang disepakati. Kemudian Undang-Undang memerintahkan kepada setiap bank baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat agar memiliki keyakinan terhadap itikad dan kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana Bank (X) mendapatkan keyakinan tersebut dengan metode penilaian 5C, dan bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dalam mendapatkan keyakinan terhadap calon debiturnya maka Bank (X) menerapkan penilaian 5C kedalam kebijakan kredit yang dimilikinya, dan dalam menyelesaikan kredit bermasalah maka dapat ditempuh melalui cara negosiasi, eksekusi jaminan, maupun proses litigasi.

---

The loan facility is an agreement between the bank and the debtor, where the bank is obligated to provide cash or while the debtor is obliged to return the debt with interest in accordance with the agreed time. Then Act ordered to each bank of commercial banks and rural banks in order to have faith and confidence in the debtor's ability to repay its debts.This research will discuss about how Bank (X) gain the confidence 5C assessment methods, and how to resolve the problem loans that happen. This study uses normative juridical method. The author uses the primary legal materials, secondary, or tertiary, using a qualitative approach.In getting the confidence of prospective debtors Bank (X) apply 5C assessment into its credit policy, and in solving the problem loans can be reached by way of negotiation, execution guarantees, and litigation process."