Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini merupakan laporan penelitian tentangimplementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS)setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selamakurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektifpada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikaninformasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumahsakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakitkepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yangtepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahandalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasionaldi bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahanketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara laindicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UUPNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitupenerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengansistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskansemua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negarasedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melaluisistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagiberjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehinggaDepartemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuanganagar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dariketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UUyang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet(Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RSini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan UsahaMilik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentukPerjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegasmencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan denganperkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukanpenyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalampengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk BadanHukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga dilingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini."

"Persepsi Pimpinan RSKD terhadap rencana perubahan status dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan merupakan informasi relevan untuk digali sebagai masukan guna persiapan pelaksanaan kebijaksanaan yang baru. Informasi ini terasa panting karena kebijakan perusahaan jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 merupakan hal yang baru dalam rangka penyesuaian organisasi RSKD agar momiliki otonomi kewenangan, memperpendek birokrasi yang berdampak pada peningkatan mutu dan pendapatan tanpa meninggalkan fungsi sosial. Dalam masalah penelitian persiapan perubahan belum digali secara baik. Untuk ini perlu informasi sebagai data diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh persepsi pimpinan RSKD mengenai perusahaan jawatan sebelum pelaksanaan perubahan terjadi.Metode penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus perubahan status RSKD dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan dengan subyek penelitian pimpinan RSKD, khususnya persepsi pimpinan tentang perubahan status RSKD dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan dengan topik utama :Informasi PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, persepsi pimpinan RSKD pada indikator perusahaan jawatan meliputi : visi, misi & tujuan, organisasi dan manajemen, sumber daya manusia, keuangan, sistem informasi, mutu dan strategi, komunikasi, dampak yang terjadi dan harapan-harapan pimpinan RSKD terhadap perubahan status menjadi perusahaan jawatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui rencana perubahan status. tetapi belum mendalam karena penyebarluasan rencana perubahan belum mendetail, perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses perubahan. Hasil studi kelayakan belum selesai dinilai oleh Depkes dan Depkeu. Perception the RSKD Directors toward the plan to change the status of the Government Hospital into Private Corporation is relevant information to be obtained as input for preparation of the implementation of the new policy. This information is important because the Corporation based on the Government Law No. 6 Year 2000 is something new in adjustment of the RSKD organization in order to have autonomous authority, to simplify the bureaucracy that in turn will increase the quality and income without reducing the social functions. In an effort to study the preparation of the change of status it has not been explored appropriately, therefore, data and information is needed to identify the extent to which the perception of the RSKD Directors regarding The Corporation before the implementation of the change is occurred.

The research method is qualitative in nature with case study of the change of status of RSKD from Government Hospital into Corporation, with the subject of the study the RSKD Directors, especially their perception regarding the change of status of RSKD form government hospital into Corporation with the main topic :

Information from Government Regulation No. 6, Year 2000 regarding Corporation, Perception of the RSKD Directors on the Corporation indicators such as vision, mission, organization, management, human resource, finance, information system, quality, strategy, communication, and what are the expectations of RSKD Directors towards the change of status into Corporation.

The results of study indicate that most of the RSKD Directors have known about the change of status, but it is not in-depth, because the distribution about change is not detail, that a supporting means is needed. The feasibility study for the change process has not been finished by the Department of Health and Department of Finance."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap perubahan status badan hukum Rumah Sakit Pemerintah Pasar Rebo dari suatu Unit Pelaksana Teknis menjadi sebuah Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta wawancara. Pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan dampak yang akan dialami oleh konsumen sebagai pasien dari rumah sakit Pasar Rebo akibat perubahan status badan hukumnya. dimana dalam kasus tersebut Pemerintah Daerah secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khusunya Undang-undang tentang Peraturan Daerah, serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis is try to analyze the impact of the alteration the Pasar Rebo Hospital body corporate from Governor Technical Implementation Unit to Limited Liability Company through the consumer protection law aspect. The method of this thesis is a normative legal study using law and regulations, also Case approach and using a directed interview with eligible person. The discussion for this thesis concerned to the impact of the alteration of the hospital body corporate in Pasar Rebo hospital for consumer as a patient at the hospital. In the related case where the Governor is irresponsible shift their obligation and duty indirectly appropriate to the regulation especially Indonesian law for Local Government and consumer protection law."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 116-128 tahun 2000 tentang pendirian 13 rumah sakit menjadi Perusahaan Jawatan. Dasar pertimbangan perubahan status rumah sakit dari unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan atau Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Perjan adalah dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan pada era globalisasi dan guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan rumah sakit secara ekonomis serta diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.Perubahan status rumah sakit dan instansi pengguna PNBP menjadi Perjan mengundang perbedaan persepsi bagi seseorang atau sekelompok orang, menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan baik pejabat Depkes maupun rumah sakit juga kalangan ilmuwan.Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan persepsi/pendapat dengan melakukan penelitian pada kelompok manajemen keuangan di RSUP Fatmawati.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi kelompok manajemen keuangan RSUP Fatmawati terhadap perubahan status dari instansi pengguna PNBP menjadi Perjan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari manajemen puncak, menengah dan operasional yang bertindak sebagai subjek dan objek dari perubahan status.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya informan setuju terhadap perubahan status, namun diperlukan persiapan dan sosialisasi terhadap karyawan tentang Perjan mengenai kebijakan, struktur organisasi serta perencanaan anggaran dan laporan keuangan.Peneliti berkesimpulan bahwa untuk perubahan status menjadi Perjan rumah sakit harus merubah paradigma, kebijakan dan struktur organisasi, kultur pegawai serta sistem pengelolaan keuangan.Peneliti menyarankan agar dalam perubahan status menjadi Perjan perlu dilakukan perubahan visi dan misi sehingga mampu mamanuhi kepuasan pelanggan dan dapat memenuhi misi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, budaya kerja mencerminkan corporate culture dengan menggabungkan sifat pegawai dengan misi organisasi rumah sakit, perlu perubahan sistim akutansi serta perlu adanya strategi perubahan kearah terbentuknya pengelolaan secara profesional.

---

Perception of Financial Management Group towards Modification of Hospital's Status from a Recipient of Non Tax State Fund Institution into Jawatan Company 2001Referring to Government Regulation no. 6, 2000, about Jawatan Company (Perjan), a Government Regulation no. 116-128, 2000 was issued on the establishment of 13 hospitals to become Perusahaan Jawatan. The rational of modifying the status of hospitals from technical implementation unit or Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) into Perjan was in the attempt to improve the services for having better capacity towards globalization era. Furthermore, this is also to ensure an economical hospital management as well as to provide best services to community.The conversion of hospital's status from PNBP into Perjan has triggered different perception either from individuals or group of people, resulted different opinions among Health Ministry officials, hospital personnel as well as scientists.Based on the above situation the researcher was interested to search for the difference among various perception/opinion by conducting research to the division of financial management at Public Hospital Fatmawati.Objective of this research was to gain information on different perception within the group of financial management at Public Hospital Fatmawati with regard to conversion of status from PNBP into Perjan.The research was applying qualitative approach of which the data was collected through in-depth interview from 10 respondents consisting of high and medium level management and operation who are subject and object of the modification of status.The data showed that the respondents were aware and agreed on the modification of status, however they consider the need for preparing the change and dissemination issues regarding Perjan covering the policy, the organization structure as well as budget allocation and financial reportThe researcher concluded that for changing the status into Perjan, the hospital should adapt the paradigm, policy and organization structure, staff culture and system for financial management.The researcher recommended that for changing the status into Perjan requires adaptation of vision and mission who could fulfill clients satisfaction in providing health services, reflect corporate culture by combining character of staffs with hospitals' mission, lead towards professional management through adaptation of accounting system."

"Kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelayanan pasien merupakanfenomena pelayanan yang mencerminkan kualitas. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan sta-tus kelembagaan rumah sakit terhadap kualitas pelayanan pasien.Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dan metode explanatory sur-vey. Metode analisis meliputi regresi linier multipel dengan uji validitas pro-duct moment pearson, uji reliabilitas teknik alpha cronbach, uji hipotesispath analysis dan uji statistik (t), serta transformasi data skala likert denganalat ukur method of succesive interval. Populasi adalah pegawai rumahsakit sebanyak 1.072 orang dan sampel sebanyak 92 orang yang diten-tukan dengan teknik stratified random sampling. Data dikumpulkan denganwawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan wawancara pasien se-bagai counter informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasikebijakan perubahan status kelembagaan rumah sakit secara signifikanterbukti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pasien sekitar 66,31%dan faktor lain berpengaruh sebesar (e) 33,69%. Berbagai faktor yangberpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan meliputi faktorkomunikasi (0,49%), sumber daya (0,25%), sikap pelaksana (0,32%), danstruktur birokrasi (0,33%). Faktor lain yang memengaruhi kualitaspelayanan adalah faktor budaya kerja sebagai norma implementasi kebi-jakan perubahan status kelembagaan rumah sakit.Comfort, safety, and satisfacton of patient care is a phenomenon that re-presents service quality. This research intends to uncover effects on imple-mentation of the changing of institutional status towards quality of patientcare. Ths research used quantitative research design with explanatory sur-vey method. Analysis method including multiple linear regression with pear-son product moment test validity, reliability test techniques and test hy-potheses alpha cronbach path analysis, and testing statistic (t), and also da-ta transform likert scale which uses method of successive interval tool. Theresearch population is 1.072 employees and 92 person sample taken bystratified random sampling. Data collected by structured interview usingquestionnaire and patient interviews as counter informan. Results showedthat the implementation of policy change on institutional status of hospitalproven the of significant influence on the quality of patient cares at 66,31%and other factors influenced (e) 33,69%. Various factors that affect signifi-cantly positive on quality service including communication factor 12,49%; re-sources 0,25%; attitude of the implementers 0,32%; and bureaucratic struc-ture 0,33%. Another concept that influenced of quality care is job behaviorfactor as implementation of policy change on institutional status of hospitalnorm."

"Indonesia merupakan produsen minyak yang terpenting di Timur jauh, tetapi sekarang ini Indonesia menghadapi suatu kenyataan yang pahit bahwa negara kita terus menerus kehilangan tempatnya di pasaran minyak selama 20 tahun terakhir. Di tahun 1938 Indonesia menghasilkan 48% dari keperluan minyak di Asia, Australia dan Afrika Utara ..."

"Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT."