Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai saat ini hampir tidak satupun wilayah di Indonesia yang tidak mengenal konflik, baik dari konflik yang sifatnya Un Manifest (belum muncul ke permukaan) maupun konflik yang Manifest (sudah menjadi konflik terbuka). Di daerah Sentani dapat terlihat bahwa implikasi teoritis dan praktis dari saling pengaruh antara hukum negara (nasional) dan hukum adat (lokal) mengakibatkan konflik tanah adat antara sesama komunitas adat Sentani, antara warga dan pendatang, antara warga dan pemerintah, antara pemerintah setempat dengan pemerintah yang lebih besar (tinggi). Konflik yang terjadi di daerah Sentani merupakan konflik laten maupun konflik kekerasan yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada jenis-jenis konflik, akar penyebab pemicu konflik, sumber-sumber penyebab konflik, bentuk dampak dari konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Di dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai prosedur yang tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dari individu serta organisasi secara holistik (utuh).Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan tanah adat dan potensi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sentani, masyarakat adat Sentani dan pendatang maupun masyarakat dan pemerintah serta pemerintah dan pemerintah di daerah Sentani dengan desain penelitiannya adalah studi kasus.Dengan adanya konflik atau sengketa tanah adat memungkinkan pandangan-pandangan yang selama ini dianggap baik, diperdebatkan kembali sehingga muncul pandangan baru. Hal yang tebih penting lagi yaitu untuk menguji gagasan dan nilai kinerja kelompok institusi-institusi yang ada dalam masyarakat adat Sentani sehingga penanganan konflik atau sengketa yang dilaksanakan selama ini secara sadar dan pemecahannya dapat diterima oleh semua pihak, dapat memberikan sumbangan yang berupa pola-pola atau pegangan-pegangan baru dalam penyelesaian konflik atau sengketa di daerah Sentani.Akibat adanya konflik-konflik tanah adat tersebut memunculkan dampak konflik negatif dan konflik positif di daerah Sentani yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan komunitas lokal itu sendiri antara lain : retaknya hubungan sosial, terhambatnya fungsi sosial masyarakat, dan rapuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada masyarakat Sentani, adanya inovasi (pembaharuan) dan perkembangan-perkembangan dari kebudayaan lokal (adopsi) serta pranata sosial di dalam komunitas adat Sentani itu sendiri maupun pemerintah Kabupaten Jayapura.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat, menyuluruh serta terpadu (komprehensif) di dalam komunitas adat Sentani (struktur dan sistem adat) maupun di pihak pemerintah (mengimplikasikan kepentingan-kepentingan adat setempat) dengan memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait tersebut.(VI Bab, xxiv, 303 Halaman, 3 Tabel, 1 Peta, 4 Bagan, 3 Foto, Bibliografi : 58 Buku, 4 Peraturan Pemerintah, 2 Tesis, 2 Skripsi, 7 Makalah, 3 Jurnal, 2 Lampiran)"

"Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah yang ada. Tanah menjadi sumber-sumber ekonomis bagi semua pihak. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang sebaiknya diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bentuk penyelesaian yang telah dilakukan selama konflik ini terjadi dan bagaimana peran 'Ninik Mamak' dalam menyelesaikan konflik ini sebagai bagian dari kearifan lokal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini adalah masalah pengukuran tanah yang tak kunjung dilakukan terkait tanah yang diklaim. Disamping itu, wibawa Ninik Mamak didepan anak-kemenakan mengalami penurunan fungsi, sehingga konflik ini belum bisa diselesaikan di tingkat nagari. Mediasi yang juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten pun nyatanya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Konflik ini sebaiknya diselesaikan dengan baik dan bijaksana, sehingga konflik ini tidak menjadi lebih berbahaya. Peran negara melalui pemerintah daerah menjadi sangat penting agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara win-win solution.

---

Land issue is an issue that should receive serious attention. It is inseparable from economic value of the land that increase from day to day. In one hand, the land does not increase. On the other hand, the population of the people increase from day to day. Therefore, the society become aware of that issue, the existing land. The land becomes the new economic sources for all parties. Consequently, conflict that occured in the regency of West Pasaman specicifically at Tongar, Nagari Air Gadang should be settled in a manner beneficial to all parties. In this research, the writer tries to find forms of conflict settlement that has been done during this conflict occurs and how the role of 'Ninik Mamak' in settling this conflict as a part of local wisdom.

This research was conducted by using descriptive analytic method by way of elaborating and analyzing. The results of this research show that conflict occuring at Tongar, Nagari Air Gadang is caused by some factors. One of the factors causing this conflict is land measurement problems that never be made ​​related land claimed. Besides that, the influence of Ninik Mamak in front of child-nephew undergoes function decline. With this regard, the conflict can not be resolved in the nagari level. Mediation conducted by the local government apparently has not shown the maximal result. This conflict should be settled satisfactorily and wisely, so that this conflict does not become more dangerous. The role of state via the local government becomes significant in order that this conflict can be solved by way of win-win solution."

"Kajian ini menarasikan perempuan adat, hak ulayat, hutan adat dan terpinggirnya status perempuan dalam konflik-konflik agraria di nusantara. Hutan tak hanya sumber daya alam, tetapi bagi masyarakat adat dipandang sebagai sebuah budaya. Sungai dan rawa tak hanya sumber pangan. Ia juga budaya warga. Sungai-sungai dan rawa itu tempat perempuan-perempuan adat mengajari anak-anak mereka menyelamatkan diri dan bertahan di air. Sejak hadirnya perkebunan monokultur, tambang, dan lain-lain, kemudian mereka kehilangan kosmologinya. Tak hanya keindahan yang hilang, juga pencemaran lingkungan yang akut berdampak pada kelahiran bayi-bayi yang kemudian cacat."

"ABSTRAK Salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada hingga saat ini adalah kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lebong. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan pegunungan Bukit Barisan. Mereka hidup dari hasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu seluas +/-1.368.000 Ha, menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-11/1999, tertanggal 14 Oktober 1999 Ditetapkan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu dengan luas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam putuh tujuh perseribu) hektar.Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, kedudukan Masyarakat Hukum Adat serta Hak Ulayat yang dimilikinya secara tegas diakui. Akan tetapi dalam UU No. 41/1999, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi beberapa syarat, artinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam satu wilayah teritorial di Indonesia diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan keberadaannya harus diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya implementasi penyetenggaran otonomi daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan kesejahteraan' Masyarakat Hukum Adat akibat pelaksaaan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 192/Kpts-II/1996 yang menetapkan kawasan TNKS sebagai kawasan cagar biosfer, belum memberikan tingkat kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang maksimal dikarenakan ketika terjadi pembatasan akses terhadap Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan, hal tersebut tidak diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Hukum Adat yang tinggal sekitar kawasan hutan."

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"Banyaknya perhatian yang diberikan pada masalah pengelolaan hasil hutan kayu dewasa ini menimbulkan kesan seolah-olah aspek hasil hutan nonkayu telah dikesampingkan. Padahal, dari berbagai sumber diketahui bahwa hasil hutan nonkayu memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Menurut Repetto (1988:12), hasil hutan nonkayu umumnya dianggap sebagai hasil hutan minor dan hanya mendapat sedikit sekali perhatian dalam hal promosi maupun pengembangannya, namun nilai keseluruhannya masih sangat besar. Dalam membandingkan sumberdaya kayu dan nonkayu, Myers (1988) menyimpulkan bahwa sebuah kawasan hutan seluas 500 kilometer persegi dapat dengan pengetahuan efektif, "menghasilkan tanaman pangan liar yang mampu memperbaharui diri dengan nilai potensial sedikitnya $ 10 juta per tahun, atau sedikit lebih dari $ 200 juta per ha. Menurut Gradwohl dan Greenberg (1992:132), hasil hutan ikutan atau produk nonkayu di kumpulkan oleh masyarakat hutan tropis di seluruh dunia. Mereka ( Gradwohl & Greenberg, ibid) jugs menyatakan bahwa produk nonkayu ikut melengkapi hasil pertanian, membentuk dasar bagi industri rumah tangga dan mungkin menyumbangkan jutaan dollar setiap tahunnya dari perdagangan luar negeri."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."