Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Perkembangan teknologi internet telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyediakan layanan internet banking. Meskipun internet banking sarat dengan risiko, bank lebih melihat internet banking sebagai tantangan dan peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank banyak mengeluarkan peraturan, termasuk peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan internet banking. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Bank yang beroperasi dengan baik dan dinilai sehat, baik langsung maupun tidak langsung dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah. Namun sayangnya, apabila ditelaah lebih jauh mengenai praktek penyelenggaraan Internet banking masih banyak ditemui adanya hal-hal yang sangat merugikan konsumen, seperti misalnya pencantuman klausula terms and conditions yang hanya memperhatikan kepentingan bank. Hak hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh bank ternyata belum sepenuhnya mendapat perhatian yang semestinya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila bank mulai memperhatikan kepentingan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The emergence of internet technology has adopted by banks to create the internet banking services. Actually, banks realized that internet banking is hazardous, but hanks considered internet banking as challenges and opportunities to improve their business. Bank Indonesia as banking regulator and overseer created many regulations, included regulations related with internet banking operation. The regulations aim to give the rule for banks, so banks do their business based on prudential banking and good corporate governance. A good business of banks, directly or indirectly, will establish the consumer protection. Unfortunately, if we evaluate more detail about the operation of internet banking, we can find many factors that disservice to many innocent consumers, such as terms and conditions clauses that only created in banking perspective. According to Consumer Protection Law, consumer rights should be established by banks."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan olehOtoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembagaperbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengaturdan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebihterintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsipengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan banksehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikiandapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini olehpemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahanyang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan danpengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas JasaKeuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukanstudi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untukmendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapipenulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwaOJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankanmempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baikserta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensipermasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izindan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bankbertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas JasaKeuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions.After the transfer of duties set up and oversee banking institution by BankIndonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulationand supervision that more integrated institutions necessary against who runs thesupervisory function on banking industry and the financial industry is not bank sothat the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achievedfinancial system stability. This integrated institutions by the government this manwas born in the form of financial services authority. The main issues discussed inthis research comparison duty regulations and supervision of banking institutionsas well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridicalnormative by conducting the study documents and using methods data analysisqualitatively. To support the content of this research is also an interview forcompleting the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 )PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the duesto the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) ofthe UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation andsurveillance functions better and more customer and consumer protection andpotential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licencesand the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banksadding that affects the customers."

"ABSTRAKMasalah bank yang diteliti adalah kekuatan apa yang menjadi landasan layanan jasa di bidang internet banking. Penelitian dilakukan dengan menganalisis persepsi nasabah pada 5 variabel kualitas layanan yakni keamanan, keandalan, responsif, kemampuan fisik, dan jaminan. Sebanyak 10 informan yang merupakan pengguna internet banking dari bank di Indonesia telah diwawancarai mengenai persepsi mereka terhadap kualitas layanan internet banking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 6 kekuatan yang melandasi kualitas layanan jasa internet banking yakni komunikasi, saluran partisipasi nasabah, fasilitas layanan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan norma. Keenam kekuatan layanan internet banking tersebut merupakan dimensi kekuatan bersaing dalam industri perbankan."

"Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk blanket guarantee untuk mencegah terjadinya bank run dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menganalisis pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi LPS nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPS. Hasil penelitian adalah dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan oleh LPS sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit yang menggantikan kebijakan blanket guarantee sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan, yang saat ini berdasarkan Pasal 13 UU LPS berlaku sistem flat rate premium dengan pengenaan premi yang sama untuk setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah sistem flat rate premium menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteria kuantitatif yang dinilai oleh LPS dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritas pengawas perbankan.

---

As a result of the monetary crisis in 1997, the Indonesian government established a financial safety net in the form of a blanket guarantee to prevent a bank run and restore public confidence, especially in the banking industry. This study aims to identify deposit insurance in the banking system in Indonesia based on Law Number 24 Year 2004 on the Indoensia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and analyzed the regulation of risk-based premiums that will be applied in the banking system in Indonesia, as well as possible constraints faced by LPS later when the premium is applied. This research is a normative juridical literature. Data were collected by literature study and interviews with IDIC. The study is by the publication of the IDIC Act, the deposit guarantee in Indonesia conducted by LPS as a form of explicit deposit insurance system that replaces the previous policy of blanket guarantee. In order to carry out his duties as a guarantor of deposits, IDIC establish and impose insurance premium to each member bank guarantee, which is currently based on Article 13 of the Act applies IDIC flat rate premium system with the imposition of premiums the same for every bank. Under the IDIC Act Article 15, it is possible to change the flat rate premium system to become riskbased premium system, which is the premium rate is different between one bank and another bank based on the scale of the risk of bank failures with the assessment criteria are assessed by quantitative and qualitative criteria IDIC assessed by the banking supervisory authority."

"This research analyzes the customer's perception towards the application of e-banking service system applied by Bank Mandiri, starting from the end of the year 2005. The respondents of this research are Bank Mandiri Costumers living in Jakarta. This research used quantitative approach.

The result shows that the majority of the respondents generally gave a positive response towards the indicators used in this research. Even so, some indicators, such as responsiveness, promotion, product variety, and information intake for the customers, are still not seen in particular by the respondents. This means the majority of bank customers in Jakarta think that the quality of Bank Mandiri?s e-banking system and products are good, even though there may be some weaknesses in some fields. As a whole, there is a different perception of the customers toward what they want and what they get."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Sejalan dengan perkembangan dan praktek bisnis kartu kredit yang semakin marak dan beragam, temyata pengajuan dan pencairan kredit mclalui kartu kredit tidak didukung oleh sistem aturan hukum didalamnya. Sebagaimana layaknya pengajuan dan pencairan kredit kepada nasabah yang sarat dengan peijanjian_ maka kartu kredit pun tentunya adalah sarat dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukannya.Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kartu kredit. seringkali memberikan potensi tindak pidana dan kerugian yang sering dialami oleh nasabah kartu kredit, sebagai akibat kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan penerbit kartu kredit yang bekeijasama dengan pihak merchant atau pelaku usaha, demi mengejar target keuntungan bisnis. Alangkah ironisnya apabila melihat praktek bisnis perhankan yang sarat teknologi, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat hukum sebagai aturan yang menunjang dalam mengatur dunia perbankan sebagai bagian dari institusi perekonomian.Melihal gejala praktek bisnis bank yang demikian adalah sangat disayangkan apabila praktek bisnis bank dalam kartu kredit dilakukan tanpa adanya pedoman atau acuan yang berlandaskan pada aturan hokum. Masih segar dalam ingatan ketika muncttlnya gerakan Sumarlin atau Paket Oktober "88 yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru dan berbagai kemudahan yang diberikan bagi hank-bank yang tclah ada untuk membuka kantor-kantor cabang justru menjadikan dunia pcrbankan semakin terpurtlk oleh karena tidak didukung aleh pranata hukum yang ada.Sejauh ini walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan operasional produk bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-ui.dang perbankan dan peraturan Bank lndonesia,akan tetapi ternvata produk layanan jasa bank khususnya pada kartu kredit beltml dilakukan dukungan atau landasan yang kokoh sebagai aeuan hokum untuk melaksanakan praktek bisnis bank yang sehat.Sementara itu Bank penerbit kartu kredit dan pihak pelaku usaha selalu bcrlindung dibalik scjumlah aturan yang diciptakan dalam sistem operasionalisasi kartu kredit serta pcrjanjian kerjasama yang dilakukan diantara mereka. ArLinya. Bank penerbit kartu Kredit dan Pelaku Usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari ketidaknyamanan kartu kredit yang diterbitkannya dalam bertransaksi. Dengan demikian timbul persoalan sebagai bcrikut:1. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan pada bank penerbit kartu kredit ?2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia telah diterapkan dalam proses pelaksanaan kartu kredit pada bank ?"