Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan kota tepian pantai (waterfront city) yang disusun Pemerintah Kota Bandar Lampung memunculkan resistensi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan jika masalah utamanya adalah model perencanaan yang lebih berorientasi pada aspek infrastruktur semata. Proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Model perencanaan kota tepian pantai idealnya tidak hanya sebuah gaya kota untuk menjawab kompetisi yang berorientasi pada aspek infrastruktur atau visual saja. Namun, perencanaan kota pantai harus mendorong transformasi perencanaan teknik yang dikombinasikan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana yang disusun harus komprehensif, terpadu, multidisiplin, partisipatif dan memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

---

The planning of waterfront city was designed by the Bandar Lampung goverment raises public?s resistance. This research concluded if the main problem is the model planning only infrastructure aspect oriented. The waterfront city planning drafting and implementation also did not invite public participation. The waterfront city planning is not only a style of city to answer the competition. But, it is more than that, the coastal city development plans should also support the transformation of planning techniques that is combined with social, economic, and environment. The waterfront city?s planning must be comprehensive, integrated, multidisciplince, public participation and ensure sustainable development."

"Batam adalah salah satu pulau yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pada tahun 1973, Pemerintah Indonesia nwnetapkan pulau Batam sebagai daerah industri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973. Hal itu diikuti dengan dibentuknya Badan Otorita Batam selaku pengelolanya. Sejak ditetapkannya Batam sebagai daerah industri, kemajuannya relatif pesat. Bahkan kini Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 telah berstatus sebagai daerah otonom yang berbentuk Kbta, yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Batam. Untuk mengantisipasi perkembangannya, kegiatan-kegiatan berupa reklamasi pantai telah dilakukan. Salah satunya adalah reklamasi pantai di wilayah Teluk Tering yang merupakan hasil dari perjanjian antara Pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai. Persoalannya adalah dengan perubahan status Batam sebagai sebuah Kota yang mempunyai pemerintahan sendiri disatu pihak dan masih diakuinya kedudukan Otorita Batam sampai saat ini menimbulkan permasalahan mengenai siapa yang berwenang dalam hal pengelolaan tanah di Batam. Untuk menguraikan persoalan tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan tampak bahwa perjanjian antara Pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai adalah kurang tepat jika ditinjau baik dari segi hukum pertanahan maupun dari segi hukum perikatan."

"Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tingkatan ancaman bencana tsunami yang tinggi, hal ini dikarenakan posisi Kota Bandar Lampung yang relatif berada dekat lokasi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang relatif aktif. Selain ancaman bencana gempabumi dan Gunung Krakatau yang juga berpotensi membangkitkan gempa yang disertai dengan tsunami. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa potensi bahaya bencana tsunami di pesisir Kota Bandar Lampung diperoleh prediksi jarak run up rendaman tsunami mencapai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut, mencakup 4 kecamatan yaitu (Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Timur). Metode yang digunakan adalah Cell Based modelling menggunakan tool model builder dalam Arc GIS dengan analisa grid raster 1 meter sehingga dapat menampilkan dan menjelaskan secara details atribut yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi eksisting penggunaan lahan dapat dilihat dari citra Quick Bird yang memiliki resolusi tinggi 0,6 meter.Hasil analisis Tingkat kerentanan terhadap tsunami di Kota Bandar Lampung, di Kecamatan Bumi Waras memiliki tingkat kerentanan tertinggi pada kelurahan Bumi Waras seluas 85,62 Ha. Kecamatan Panjang di kelurahan Pidada seluas 30,16 Ha. Kecamatan Teluk Betung Selatan memiliki tingkat kerentanan tertinggi pada kelurahan Pesawahan seluas 0.02 Ha dan Kecamatan Teluk Betung Timur di kelurahan Kota Karang seluas 32,11 Ha.

---

Bandar Lampung is an area in Indonesia which has a high level of Tsunami threat. It is due to the position of Bandar Lampung which is located relatively near the meeting point of Indo-Australian plate dan the Eurasian plate; both are plates are relatively active. Other causes are earthquake threat and the existence of Krakatoa which is potential to generate earthquakes which are followed by a Tsunami. The data analysis showed that the potential Tsunami hazard in the coastal city of Bandar Lampung is the predicted distance run up the marinade tsunami that reached a height of 20 meters above sea level. Potential hazards include four districts, i.e. Bumi Waras District, Panjang District, South Teluk Betung District, and East Teluk Betung District. The research method is Cell-Based modeling, the one using the tool model builder in Arc GIS with 1 meter raster grid analysis, which can show and explain in detail the attributes that exist in the region. From Quick Bird image that has of 0.6 meter resolution, the existing condition of the land use can be clearly seen.The results of the analysis showed the vulnerability of Tsunami in the city of Bandar Lampung. The results showed that Bumi Waras District has the highest vulnerability level at Bumi Waras Subdistrict with an area of 85.62 Ha. Panjang District has the highest level of vulnerability at Pidada Subdistrict with an area of 30.16 ha. South Teluk Betung District has the highest level of vulnerability at Pesawahan Subdistrict with an area of 0,02 Ha. East Teluk Betung District has the highest level of vulnerability at Kota Karang Subdistrict with an area of 32.11 Ha."

"Fungsi posyandu bagi masyarakat sasaran adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan, umur harapan hidup, dan status gizi_ Namun, dari hasil pemantauan perkembangan posyandu menunjukkan penurunan mutu kerja yang ditandai dengan meningkatnya jumlah posyandu strata pratama. Kondisi ini terjadi disebabkan kader yang tidak aktif melaksanakan kegiatan posyandu. Keaktifan kader di posyandu sangat menentukan kualitas fungsi dan kinerja posyandu, karena unsur utama dalam pelayanan posyandu adalah kader.Berkaitan dengan hasil tersebut di atas penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang patut diduga berhubungan dengan keaktifan kader posyandu atau penurunan aktivitas kader posyandu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah ada hubungan antara keaktifan dengan faktor-faktor : umur, pendidikan, status perkawinan, pengetahuan, sikap, motivasi, pelatihan, penghargaan, insentif, dan peran TP-PKK.Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Instrumen utama yang digunakan separangkat kuesioner. Responden penelitian adalah seluruh kader yang ada dan sedang melaksanakan pelayanan posyandu yang berjumlah 150 orang kader aktif dari seluruh posyandu yang ada di kecamatan Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung, sebagai populasi yang diteliti sekaligus merupakan sampel penelitian.Analisa data dengan menggunakan program SPSS versi 10.0.Analisis univariat untuk distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik, uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.Hasil penelitian, berkaitan dengan kehadiran kader posyandu di kecamatan Teluk betung Barat ternyata 66,7% kader posyandu aktif melakukan kegiatan posyandu yang diadakan. Sedangkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader, didapatkan enam faktor yang secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna/signifikan yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, pelatihan dan TP-PKK.Disarankan kepada institusi pembina posyandu di kelurahan/kecamatan bahwa semua posyandu dapat memiliki kader yang mampu aktif dan melakukan kegiatan posyandu apabila memilih calon kader yang berusia lebih dan 35 tahun, berpendidikan minimal SMP, diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, pembinaan dan bimbingan oleh TP-PKK setiap bulan untuk mempertahankan sikap, motivasi kerja, dan semangat kerja kader posyandu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader sekiranya perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lainnya dengan rancangan yang berbeda dan kelompok sampel yang lebih banyak/ lebih luas.

---

Factors Related to The Activity of Posyandu Cadres at Teluk Betung Barat Subdistrict of Bandar Lampung CityThe main function of posyandu for the target community is to improve health quality, life expectancy, and nutrition. The monitoring of the development of quality performance of posyandu showed that there was a decline of the performance quality of posyandu indicated by the increasing number first strata posyandu. This might be caused by the inactivity of the cadres in implementing posyandu services, while in fact the cadre absences is very influential in determining the quality of posyandu performance because the cadres are the main element of the posyandu services.This research attempts to identify what factors than can be assumed to correlate with the activity of posyandu cadres and factors that might hinder the cadre activities. The main objective of the research is to answer the question whether there are any correlations between the cadre performances, and factors such as age, education, marital status, knowledge, attitude, motivation, training, incentive, award, and TPPKK.This research is a descriptive analysis using cross-sectional design. The main instrument used to gather the data is a set of questionnaires. The respondents are all available cadres who are still in posyandu services. The number of respondent is [50 cadres from all posyandus in Telukbetung Barat Sub-District of Bandar Lampung city who function both as the population as well as the sample.The data were analyzed using Efi Info version 6.4 and SPSS version 10.0. Univariate analysis for frequency distribution and bivariate analysis using Chi Square Correlations in order to find out whether there are any correlations between the independent variables and the dependent variable.The results show that in relation to the general performance of the posyandu cadres in Teluk Betung Sub-District, 66,7% of the posyandu does have absence cadres to provide services for the community. Statistical analyses show that there are five factors that correlate significantly with the cadre performance. The factors are: age, school, knowledge, attitude, training, and TP-PKK. It is recommended that the institutions in charge of managing the posyandus in villages and sub districts to provide the posyandu with cadres aged over 35 years, organizing trainings to develop the skills and knowledge of the cadres, supporting 1P-PICK every month to maintain the cadres attitude, and enhancing the motivation and working spirits of the cadres. In order to get a more comprehensive picture of the factors related to the performance of the cadres, it is also suggested that other research studies with different research design with bigger and wider groups off samples be conducted."

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum sebagai teori utama. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara peraturan daerah yang mengatur tentang pajak parkir di Bandar Lampung dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung belum memenuhi asas kepastian hukum, dari aspek kepastian objek pajak dan penghitungan dasar pengenaan pajaknya. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah target pajak parkir yang tidak tercapai dan penurunan potensi pendapatan bagi perhotelan.

---

This research discusses the certainty parking taxes on hotel?s parking space in the municipality of Bandar Lampung. This research uses the principle of certainty theory as the main theory. This research uses quantitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this research indicate that there is a contradiction between local regulations of parking taxes in Bandar Lampung and the tax laws. In result, the parking taxes on hotel?s parking space does not comply the principle of certainty, based on the uncertainty of the tax object and the calculating of tax bases. Implications arising from this uncertainty are parking tax target is not achieved and the potential of hotel?s revenue is decreased."

"This project seeks (a) to decribe the pattern of nexus executives-bureaucracy in Bandar Lampung municipality....."

"Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014. Analisa yang dilakukan dalam Skripsi ini terhadap reklamasi Teluk Jakarta akan mencakup isu hukum tanah, perizinan, dan juga lingkungan hidup yang memiliki kaitan erat dengan hukum pertanahan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Isu hukum tanah akan mencakup status tanah yang timbul akibat reklamasi dan juga cara developer dapat memperoleh tanah tersebut. Isu perizinan mencakup variasi izin yang diperlukan dan juga kewenangan penerbitan izin dalam reklamasi Teluk Jakarta. Terakhir, isu lingkungan hidup akan menilai dampak negatif dari reklamasi dan dibandingkan dengan dampak positifnya, sesuai pengaturan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kemudian, Skripsi ini juga akan melakukan perbandingan proyek reklamasi Teluk Jakarta beserta pengaturan reklamasi di Indonesia dengan praktik-praktik reklamasi di Negara lain yang telah melaksanakan reklamasi, seperti Singapura, Jepang, dan Korea.

---

Land reclamation as a way in obtaining land become a major issue nowadays in Indonesia, especially Jakarta, noting the recent reclamation plan of Teluk Jakarta consisting of 17 islands on the coast of North Jakarta. In order to assess the legitimacy of the project, this Undergraduate Thesis will observe the regulations regarding reclamation, starting from Law No. 27 Year 2007 to Ministry of Seas and Fisheries Regulation No. 28 Year 2014. The analysis of this Undergraduate Thesis will consists of land law issues, permit, and environmental issues, which are inextricably related to land law issues as mentioned in Article 15 of Indonesian Land Law. The land law issue will cover the land status that is created by virtue of reclamation and the method on how developers could obtain them. The permit issue will cover the types of permit required and the respective entitled institutions that could issue them. Finally, the environment issue will compare the negative and positive impacts the reclamation will generate, by virtue of Article 34 of Law No. 27 Year 2007. Furthermore, this Undergraduate Thesis will also compare different international reclamation projects in other countries including their respective regulation, such as Singapore, Japan, and Korea, with the Teluk Jakarta reclamation in Indonesia."

"Fenomena yang dijadikan latar belakang masalah penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung yang dianggap menarik untuk dikritisi. Dengan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perekrutan warga masyarakat menjadi PPK dan PPS; mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS; dan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Penelitian menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data primer kualitatif dari Informan Penelitian menggunakan Teknik Wawancara. Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan. Pengolahan data menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Mekanisme dan sarana partisipasi warga masyarakat menjadi PPK dan PPS dalarn penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung mencakup proses pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian untuk menjadi anggota PPK. atau PPS; dan proses pelaksanaan tugas dan fungsi PPK di tingkat kecamatan dan pelaksanaan mgas dan fungsi PPS di tingkat kelurahan. Pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian tersebut merupakan suatu mekanisme dan sarana partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS yang berlaku secara terbuka bagi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bersumber dari kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap suatu program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS terjalin melalui pendekatan institusional; pendekatan fungsional; dan pendekatan Sistem nilai. Karakteristik warga masyarakat yang menjadi anggota PPK dan PPS terdiri dari warga yang bexpendidikan SLTA hingga yang berpendidikan perguruan tinggi; keanggotaan PPK dan PPS mencakup berbagai suku dan agama.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain tampak dari keikutsertaan warga masyarakat dalam merencanakan pembentukan KPPS, penyiapan TPS, teknis pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan suara. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecarnatan Panjang telah melibatkan 387.871 warga masyarakat yang memberikan suara; dan sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalarn penyiapan 608 bilik suara di 7 wilayah kelurahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Teluk Betung Utara telah melibatkan 43.324 warga masyarakat yang memberikan suara. Sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalam penyiapan 596 bilik suara di 10 wilayah kelurahan.Faktor internal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah motivasi warga masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah hubungan sosial dan tradisi sosial di antara sesama warga masyarakat. Hubungan sosial ini tidak terbatas hanya dalam pengertian kultural saja, tapi mencakup juga pengertian struktural. Sedangkan tradisi sosial adalah pola hubungan sosial antar individu dan antar kelompok yang terbentuk dari proses kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Tradisi sosial ini dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat melalui kelembagan masyarakat yang ada di tingkat lokal. Aktualisasi hubungan sosial sebagai faktor pendukung adalah kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu lingkungan sosial, kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu organisasi, dan kedekatan sosial antar warga masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Aktualisasi tradisi sosial sebagai faktor pendulcung adalah nilai-nilai budaya lokal atau adat istiadat setempat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS lebih banyak bersifat teknis seperti keterlambatan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara, kendala jarak dan lokasi tempat pemungutan suara, kendala lemahnya koordinasi antar pihak dan minimnya dukungan anggaran untuk menyiapkan tempat pemungutan suara."