Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."

"ABSTRAKIndependensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, pengkajian ulang atas makna independensi, akuntabilitas dan transparansi bank sentral diperlukan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia baik dalam fungsinya sebagai pelaksana dan penanggungjawab otoritas monetern menurut desain sistem ekonomi Indonesia, maupun dalam kedudukan politis dan legalnya menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.Pokok-pokok persoalan yang akan diteliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: mengapa bank sentral harus memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya di bidang moneter?; dalam aspek apa saja independensi, akuntabilitas dan transparansi harus diberikan kepada suatu bank sentral; bagaimana bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini? Apakah bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini.Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer terutama mengenai peraturan perundang-undangan tentang bank sentral. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Dokumen yang diteliti tidak terbatas pada keterangan resmi pemerintah dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang dicatat dalam notulen rapat saja, tetapi juga dilakukan terhadap keterangan pemerintah atau pejabat pemerintah sebagaimana ditulis dalam surat kabar. Dokumen lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan sebagai dokumen yang membicarakan amandemen terhadap UU No. 23 tahun 1999 serta Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat."

"Pembahasan mengenai independensi bank sentral sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, meskipun hanya terbatas di dalam seminar dan rapat kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mulai direalisasikan dengan diubahnya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan peranan dan fungsi bank sentral pada umumnya, kedudukan, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia yang independen berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 dan independensi Bank Indonesia dalam masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan penelitian preskriptif dan problemfinding, sehingga dari hasil penelitian ini akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Tugas dan fungsi bank sentral yang paling utama adalah dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan moneter untuk menciptakan dan memelihara kestabilan. Dalam masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedudukan yang tidak independen BI dalam menentukan sasaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan moneter serta adanya intervensi dari pemerintah telah menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan BI. Sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaannya. Upaya Penyelesaian dari penyimpanganpenyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara hukum dan politis. Secara hukum BI telah berstatus independen sejak disahkannya UU No.23 tahun 1999, namun dalam kenyataannya masih banyak ketentuan di dalam perundangan tersebut yang masih memerlukan berbagai penyempurnaan."

"Penelitian ini menjelaskan dampak kredibilitas Bank Sentral terhadap inflasi di Indonesia. Dampak kredibilitas Bank Sentral dianalisis pada tingkat produsen maupun konsumen. Untuk mengukur kredibilitas Bank Sentral, penelitian ini menggunakan indeks kredibilitas bernilai 0 (zero credibility) hingga 1 (perfect credibility). Metode Generalized Method of Moments (GMM) digunakan untuk menganalisis dampak kredibilitas Bank Sentral terhadap inflasi. Berdasarkan hasil empiris, kredibilitas Bank Sentral cenderung lebih memengaruhi inflasi pada Indeks Harga Produsen (IHP) dibandingkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan deflator Produk Domestik Bruto (PDB). Kredibilitas Bank Sentral lebih memengaruhi inflasi inti dibandingkan dengan inflasi umum. Dari hasil empiris diketahui bahwa kredibilitas Bank Sentral lebih memengaruhi inflasi pada sisi produsen dibandingkan konsumen.

---

This study is intended to explain the impact of central bank credibility on inflation in Indonesia at the producer and consumer level. In this study, Central Bank Credibility is measured using an index with values between 0 (zero credibility) and 1 (perfect credibility). Generalized Method of Moments (GMM) method is used to analyze the impact of central bank credibility on inflation. Based on the results, central bank credibility can reduce inflation on both producer and consumer price. Central bank credibility is more sensitive towards producer price index compared to Gross Domestic Product (GDP) deflator and wholesale price index while at the consumer level, central bank credibility is more sensitive towards core inflation compared to headline inflation."