Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam buku membahas secara lebih spesifik tentang aspek hukum pidana."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film lelah berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya.

---

This thesis focuses on the progrcss of Intellectual Property Rights protection in Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect ntovie piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are affective or not. Research for this thesis uses the normative law method which focuses on reviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related to movies/films. theTRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy Rights Cor movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta. This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several factors such as economic. social and culture."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan HakKekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film danfaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karyafilm dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film telah berjalanefektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifyaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnyakarya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yangterkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang HakCipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal iniditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secaraterang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakanhukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belumoptimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial danbudaya.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the progress of Intellectual Property Rights protection inIndonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect moviepiracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are effective ornot. Research for this thesis uses the normative law method which focuses onreviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related tomovies/films, the TRIPs-WTO Agreement and international conventions in CopyRights for movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerningwhich is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta.This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to severalfactors such as economic, social and culture"

"Perkembangan perdagangan yang meningkat pesat telah meningkatkan nilai suatu Merek bagi Para pelaku usaha. Merek bukan sekadar alat pembeda namun telah menjadi aset yang berharga. Untuk itu perlindungan hukum terhadap Merek bagi pelaku usaha sangat penting. Upaya mendapatkan perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun tidak semua pendaftaran dapat diterima karena ketentuan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Untuk memberikan upaya hukum yang maksimal maka dapat dilakukan banding terhadap penolakan pendaftaran Merek melalui Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek. Dalam ketentuan tersebut, Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen namun dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya terlepas dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Komisi Banding Merek ditinjau dari fungsi dan tugasnya, temyata bertugas layaknya pengadilan sehingga Komisi Banding Merek dapat dikategorikan sebagai peradilan semu, yaitu tidak seratus persen merupakan badan peradilan murni yang termasuk kekuasaan Kehakiman, tetapi juga tidak seratus persen merupakan organ administratif sebab memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu sengketa Komisi Banding Merek ini secara struktural organisatoris masih merupakan bagian dalam unsur pemerintah, sehingga putusan yang diambil oleh Komisi Banding Merek masih dapat digugat dalam suatu Peradilan murni. Dalam kaitannya dengan good governance, Komisi Banding Merek harus dilaksanakan sama dengan tuntutan terhadap Pengadilan pada umumnya yaitu berdasarkan pada asas peradilan yang babas, mandiri atau independen, tidak memihak (imparsial), memiliki akuntabilitas, kompeten (berkualitas), cepat dan sederhana. Untuk mewujudkan hal tersebut maka mereka yang akan ditempatkan sebagai anggota dari Komisi Banding Merek harus memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga anggota Komisi Banding Merek dapat bersikap profesional."