Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keterbatasan dana dalam negeri dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah kegiatan di bidang eksplorasi sumber daya alam, terutama kegiatan operasi pertambangan, yang bersifat padat modal, padat karya, sarat teknologi, sarat (high cost, high tech, dan high risk. Oleh karena itu peranan investor asing sangat dibutuhkan untuk mengolah dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemerintah mengundan investor asing melaui kontrak kerjasama, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban antara investor dan pemerintah. Pada tahun 1982 Pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B). Salah satu kewajiban investor yang diatur dalam PKP2B tersebut berkaitan dengan promosi kepentingan nasional adalah divestasi saham/indonesianisasi saham. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah dan berlarut-larut antara lain dikarenakan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin memiliki 51% saham PT KPC sampai dengan Transaksi akuisisi off shore PT Bumi Resources terhadap saham induk PT KPC. Penundaan tersebut tentu saja sangat merugikan pihak Indonesia, karena dengan semakin tertunda investor semakin banyak menarik keuntungan dari kekayaan alam Indonesia . Dengan semangat jiwa otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana sumber daya alam yang dikeruk berasal dari Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki otonomi seluas-luasnya atas kekayaan alam di daerahnya, sehingga berhak untuk mendapatkan prioritas dalam divestasi tersebut. Transaksi off shore PT BR terhadap saham induk PT KPC tersebut pun tidak dapat menghilangkan kewajiban PT KPC untuk melaksanakan divestasi saham sesuai dengan PKP2B, karena PT KPC tetap berstatus PMA dan mandiri terlepas dari induknya yakni PT BR, meskipun PT BR adalah Badan Hukum Indonesia.

---

Indonesia as a development country is lack of capital, knowledge, and technology to explore its natural resources, especially in mining operation. Mining operation characteristic is high cost, high tech, dan high risk. Therefore foreign investor role in Indonesia is needed to process and explore Indonesia’s natural potential. The Government of Indonesia invites foreign investors by joint venture contract, in the contract there were ruled the rights and the obligations beetween investors dan the government of Indonesia. In 1982 the government of Indonesia with PT Kaltim Prima Coal signed Coal Contract of Work. One of the obligation of PT KPC as a contractor in the contract in connection with promoting the national interest is divestment share to the Indonesian/Indonesianisation share. However the implementation is not easy, because of the willingness of PT KPC postpone it, the demand of the Government Province of Kalimantan Timur who wants 51% share of PT KPC until the off shore acquitition transaction of PT Bumi Resources to hold 100% share of PT KPC’s holding in Caymand Island. Posponing it could disadvantage the Indonesian, because the investor could take more advantages from Indonesia’s natural resources which in Indonesian Constitution year 1945 article 33 Indonesian Natural Resources authorized by Indonesian Government for the welfare of Indonesian people. With the spirit of autonomy the Government Province of Kalimantan Timur who has the natural resources and where the exploration and exploitation of PT KPC takes place, by the Law No. 32 year 2004 about provincial autonomy, is given wider autonomy on its natural resources in its area, so that the Government Province of Kalimantan Timur has the right to get priority in the divestment obligation of PT KPC. The off shore acquitition transaction PT BR doesn’t erase the obligation of PT KPC in implementing the divestment policy as ruled by ariticle 26 in the Coal Contract of Work altough PT BR is an Indonesian participant."

"Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah diantaranya batubara, yang dapat memberikan kontribusi yang cukup significant terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama energi nasional. Mengingat besamya potensi dan peranan batubara dalam menunjang pembangunan energi Indonesia, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan pertambangan batubara di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam kerangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dihubungkan dengan adanya perubahan global dan domestik yang cukup substansial. Di tingkat global paling tidak ada dua phenomena mendasar yang berpengaruh besar pada industri pertambangan batubara yaitu semakin tingginya tuntutan standar pengelolaan lingkungan dan menguatnya pengaruh (tekanan) liberalisme ekonomi yang berpengaruh pada perubahan paradigma negara dalam mengelola industri tambang batubara. Sementara di tingkat domestik perubahan dari pola sentralistik ke otanomi daerah dan privatisasi serta demonopolisasi industri energi Indonesia mau tidak mau telah membawa dampak yang cukup berarti dalam pengelolaan industri pertambangan nasional, khususnya batubara. Dalam konteks pembahasan yang difokuskan pada pertambangan batubara, effisiensi dan kesinambungan (sustainability) merupakan dua esensi yang sangat mendasar. Hanya dengan terjaminnya dua hal tersebut rnaka eksistensi suatu usaha pertambangan dapat dipertahankan. Dengan pembahasan ini dicoba untuk memberikan suatu sumbang pikir dalam mengurangi keruwetan yang terjadi dan mengurangi kegagalan pengelolaan hal yang sama di kemudian hari dengan membahas permasalahan tentang (i) bagaimana prinsip-prinsip dasar pengaturan pertambangan batubara di Indonesia, dikaitkan dengan efektivitasnya dalam mendukung tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu untuk memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam, yang dalam konteks ini adalah batubara, (ii) sejauh mana efektivitas PKP2B sebagai suatu contractual arrangement antara negara sebagai pemilik hak atas batubara dan kontraktor sebagai pihak yang mengeksplorasi dan mengeksploitasinya dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan ekonomi nasional sekaligus tetap menjadikan investasi di sektor pertambangan batubara tetap menarik (attractive) bagi investor asing. Disamping juga menciptakan suatu kepastian hukum dan adanya jaminan kontrak tetap dihormati (sanctity of contract) dan (iii) bagaimanakah sebaiknya pasal-pasal dalam PKP2B dituangkan untuk menghindari keruwetan pelaksanaan program divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional di masa datang. Dalam pendekatan dan analisa masalah akan dicoba untuk menggunakan landasan teoritik dan konseptual hukum yaitu dengan menggunakan teori Critical Legal Studies (CLS) dan diakhiri dengan pembaltasan kasus dari dunia pertambangan khususnya tentang perselisihan dalam pelaksanaan program divestasi saham di PT Kaltim Prima Coal. Dengan penggunaan teori di atas akan dicoba untuk dianalisa efektivitas ketentuan hukum, baik yang berupa peraturan perundang¬-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara maupun klausula-klausula kontrak PKP2B, bagi optimalisasi pencapaian tujuan ekonomi yaitu kemakmuran orang banyak dalam arti luas."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang implementasi strategi pencegahan pencurian aset pada salah satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur, yaitu PT. Kaltim Prima Coal yang merupakan Objek Vital Nasional. Dalam melakukan operasi penambangan batubara, PT. KPC juga sering kali mengalami ancaman dan gangguan keamanan, contohnya seperti pencurian aset. Dengan menggunakan data sekunder, tulisan ini menunjukkan bahwa PT. KPC telah melakukan strategi pengamanan yang sesuai dengan tahapan manajemen sekuriti, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Tulisan ini juga menggunakan teori situational crime prevention dan Physical Protection Design (PPS) untuk menjelaskan implementasi strategi pencegahan pencurian aset melalui hubungan antara kehadiran manusia (petugas sekuriti) dan peralatan penunjang pelaksanaan pengamanan untuk melindungi aset yang terdapat di perusahaan.

---

This final project discusses the implementation of asset theft prevention strategies at one of the coal mining companies in East Kalimantan, namely PT Kaltim Prima Coal which is a National Vital Object. In conducting coal mining operations, PT KPC also often experiences security threats and disturbances, such as asset theft. Using secondary data, th is paper shows that PT KPC has carried out a security strategy in accordance with the stages of security management, namely planning, organising, directing, supervising and controlling. This paper also uses situational crime prevention theory and Physical Protection Design (PPS) to explain the implementation of asset theft prevention strategies through the relationship between human presence (security officers) and equipment supporting the implementation of security to protect assets in the company."

"Penelitian ini mengenai tenaga kerja yang melakukan mobilitas berkaitan dengan aktifitas kegiatan pertambangan PT Kaltim Prima Coal. Perilaku ini dilatarbelakangi oleh adanya kesempatan kerja akibat peningkatan aktiitas pertambangan, yaitu seiring peningkatan produksi. Dan kemungkinan adanya faktor pendorong dari daerah asal untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian dihitung seberapa besar perpindahan penduduk dari luar daerah yang dituju. Persentase orang yang keluar dari Region I (Kec. Bengalon dan Kec. Sangatta) sangatlah kecil, dan sebaliknya orang yang masuk jauh lebih banyak. Selanjutnya hubungan antara peningkatan aktifitas kegiatan tambang dan laju orang yang migrasi ke daerah tersebut diuji dengan trend polynomial regression dan linear regression.

---

This study is concerning about the labor mobility related to mining activities of PT. Kalimantan Prima Coal. This behaviour is motivated by the job opportunities due to mining activities increase and production increases. And the possibility of motivate factors of the origin area to get a better prosperity. Then calculated how much the migration people from outside of designated area. The percentage of people who come out from Region 1 (sub district Bengalon and district Sangatta) is very small, otherwise people who come are much more. Furthermore the relation between mining activities increases and the rapid of migration people into the area tested with polynomial regression and linear trend regression."

"ABSTRAKKondisi-kondisi operasional alat ? alat berat yang beroperasi di daerahpertambangan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) secara konstan terpapar bahaya ke akaranyang disebabkan oleh situasi operasionalnya. Dimana ke akaran peralatan tambang tidakhanya berakibat pada keselamatan manusia, tetapi juga nyebabkan kerusakan pada asetperalatan dan kerugian produksi. Untuk mengatasi risiko-risiko kritis pada pengelolaanalat berat yang beroperasi tersebut, pengkajian risiko kebakaran perlu dilakukan dengansasaran dapat memastikan adanya kontrol yang diperlukan (sistem proteksi) dan jugamencakup ruang lingkup pemastian tidak adanya kebocoran bahan yang mudah terbakardan tersekatnya pemantik api yang umumnya berasal dari sumber panas dan listrik,Sehingga perlu dianalisis seberapa besar tingkatan ris ko terhadap bahaya kebakaran yangdapat timbul pada alat berat yang beroperasi. Tahapan penelitian ini dilakukan yaitu dengan menganal is risiko-risiko kemudianmengevaluasi serta membuat rangking untuk kemudian menentukan tingkat risiko.Variabel-variabel yang diobservasi meliputi faktor penyalaan api yaitu sumber bahanbakar, sumber panas dan oksigen serta manajemen sistem kebakaran terdiri dari sistemdeteksi dini dan sitem proteksi kebakaran dan sistem evakuasinya.Elemen faktor penyalaan api dievaluasi secara semikuantitatif, dihitung nilai risikopenyalaan apinya (X) sesuai dengan derajat risiko yang telah ditetapkan dalam klasifikasirisiko penyalaan api berdasarkan kemampuan penanggulangan oleh sistem manajemenkebakaran yang tersedia. Tahap selanjutnya menganalisi dan menghitung nilaiproteksinya (Y) meliputi sistem pendeteksi dini, sistem pemadaman api sistemevakuasinya. Dari kedua nilai tersebut akan didapatkan nilai risiko faktual yang ada( ) dari penjumlahan nilai risiko penyalan api (X) dan nilai sistemproteksinya (Y). Hasil penjumlahan dibandingkan dengan justifikasi nilai risiko faktualuntuk menyimpulkan risiko secara keseluruhan.Hasil penelitian didapatkan nilai risiko penyalaan api keseluruhan sebesar .Tingginya nilai risiko penyalaan api pada alat berat disebabkan oleh jumlah dan sifatsumber bahan bakar yang setiap saat dapat terbakar kar berada diatas titik nyalaapinya. Untuk nilai sistem proteksi secara keseluruhan didapatkan nilai sebesar .Tingginya kemampuan sistem proteksi yang dimiliki perusahaan dapat menggambarkanproses meminimalkan risiko kebakaran telah diterapkan ada pengelolaan alat berat yangberoperasi. Berdasarkan penjumlahan nilai diatas didapatkan nilai risiko faktual sebesar. Nilai ini jika dibandingkan dengan justifikasi nilai risiko faktual( ), didapatkan interpretasi risiko sebagai yaituditerjemahkan sebagai aktifitas kegiatan alat berat dapat diteruskan dengan memperbaikisistem yang ada.

---

Abstract Equipment operating conditions - heavy equipment operating in the mining areaof PT. Kaltim Prima Coal (KPC) is constantly exposed to fire azards caused bythe operational situation. Where mining equipment fires not only result in humansafety, but also cause damage to property and loss of production equipment. Toovercome the critical risks in the management of operating heavy equipment, thefire risk assessment needs to be done with the target an ensure the necessarycontrols (protection system) and also covers the scope of assurance of the absenceof leakage of flammable materials and are generally lighter tersekatnya derivedfrom sources of heat and electricity, so we need to an e how much the level ofrisk of fire hazard that can arise in operating heavy equipment.Stages of this research is to analyze the risks and th evaluate and rank to makeand then determine the level of risk. Observable variables include factors thatburning fuel source, heat source and oxygen as well as the management systemconsists of fire detection systems, fire protection system and the systemevacuationElements of fire ignition factors evaluated by semikuantitatif, the fire ignition riskscores calculated (X) in accordance with a predetermined degree of risk in the fireignition risk classification based on the ability of f re prevention managementsystem available. The next stage of analyzing and calculating the value fprotection (Y) includes an early-detection systems, fire suppression systems andevakuasinya system. From these two values will be found that there are factualrisk values (existing risk score) of the sum value penyalan risk of fire (X) and thevalue system of protection (Y). The sum compared with risk of factualjustification to conclude that the overall risk.The results found that the overall risk of fire ignition for 130. The highvalue of the risk of fire ignition in the heavy equipment due to the amount andnature of the source of fuel that can burn at any time because it is located abovethe flame point. For the value of the protection system as a whole showed a valueof 292. The high ability of the company's protection system ca describe theprocess of minimizing the risk of fire has been applie to the management of heavy equipment operating. Based on the sum of the values obtained abovefactual risk scores for 130 + 292 = 422. This value is compared with the factualjustification for the amount of risk (existing risk va ue), obtained as a SubstantialRisk of interpretation of risk that is translated as the activity of heavy equipmentcan be forwarded by improving the existing system."

"Dalam era otonomi daerah keterlibatan kontraktor dan pekerja lokal pada kegiatan pertambangan umum cenderung meningkat, sementara pendidikan dan pengalman mereka kurang memadai sehingga kecelakaan tambang juga cenderung meningkat dan pada umumnya melibatkan mereka.Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengkajian terhadap program K3,menganalisa statistik kecelakaan tambang selama lima tahun (1997-2001) serta melakukan survai dengan menggunaka kuesioner terhadap tiga tingkatan jabatan sebagai responden yaitu Pekerja,Pengawas Lini serta Middle/top Manajemen , dengan mengambil PT Kaltium Prima Coal dan PT INCO sebagai studi kasus.Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman K3 dari pekerja kontraktor masih rendah, untuk itu perlu melakukan upaya yang sesegera mungkin agar kecelakaan bisa diminimalkan dengan cara membuat program K3 yang khusus untuk kontraktor mulai dari tahap penseleksian, pembinaan serta pengawasan pada saat mereka bekerja.

---

In line with era of local autonomy, involvement of contractors and local employees in general mines are prone to increase whereas local employees? education and experience are less than adequate. This condition leads to a tendency of increasing mine accidents that in majority involve local workers.

The thesis is aimed to find out a solution to cope with above issue. The research methodology applies assessment of safety & health programs, analysis of a five-year mines accident statistic (1997-2001), and survey using questionnaire toward respondents of three position levels; i.e. Employees, Line Supervisors, and Middle/Top Management. Respondents are taken from PT Kaltim Prima Ccal and PT INCO as case studies.

The findings show that safety & health awareness and understanding of contractor employees are still low. Continuous efforts shall be immediately made to minimize accidents by establishing specific safety & health programs for contractors; from phase of selection, guidance, and close supervision when they are performing jobs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai yurisdiksi Majelis Arbiter berdasarkan Konvensi ICSID dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi Majelis Arbiter dalam mengadili suatu sengketa ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, ketentuan ratione materiae dan ratione personae. Pentingnya ketiga persyaratan tersebut untuk dipenuhi dalam menentukan yurisdiksi Majelis Arbiter dapat dilihat dalam perkara Pemda Kaltim melawan PT Kaltim Prima Coal dkk. Dalam perkara tersebut, ketentuan ratione personae tidak terpenuhi sehingga Majelis Arbiter ICSID menyatakan diri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

---

This research is aimed to describe and analyze the rules regarding the Arbitral Tribunal`s jurisdiction based on the ICSID Convention and its implementation. The result of this research shows that based on Article 25 of the ICSID Convention, the ICSID Arbitral Tribunal`s jurisdiction is determined by the consent of the disputing parties, requirements ratione materiae and ratione personae. In GPEK v. PT Kaltim Prima Coal and others, it is obvious that the compliance of those requirements is very fundamental in determining the Tribunal`s jurisdiction over the dispute. In the mentioned case, requirements ratione personae were not fulfilled. Consequently, the Tribunal lacks of jurisdiction over the dispute."