Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agen merupakan lembaga yang dapat berperanmembantu pemasaran barang dan jasa secara efisien danberdaya saing tinggi. Di Indonesia sistim pemasaranmelalui agen/distributor berkembang setelah keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1977 denganperaturan pelaksanaannya berupa Keputusan MenteriPerdagangan Nomor: 382/Kp/XII/77, yang menyebutkanbahwa perusahaan asing hanya dapat melakukan pemasaranproduksinya ke dalam negeri dengan menunjuk perusahaanatau perorangan nasional sebagai agen. Agen adalahperorangan atau badan hukum yang menjadi perantaradengan diberi kewenangan untuk melakukan perbuatanhukum tertentu seperti promosi, negosiasi atautransaksi dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnyadengan mendapat imbalan jasa. Sejalan denganperkembangan keagenan tersebut, maka ketentuanKUHPerdata dirasakan kurang dapat diterapkan sepenuhnyapada agen, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu turutcampur dalam pelaksanaan kegiatan keagenan walaupunivsifatnya baru terbatas pada administratif proseduralyang berupa penetapan persyaratan dan tata carapenunjukan agen berdasarkan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan baru terbatas pada AgenTunggal Pupuk dan Agen Tunggal Kendaraan Bermotor/AlatalatBerat dan Alat-alat Elektronik. Dengan demikianpendaftaran keagenan di Departemen Perindustrian danPerdagangan ada yang bersifat fakultatif dan imperatif.Pada dasarnya perjanjian keagenan merupakan hubunganperdata (persoonli j k) yang ..diatur dalam KUHPerdatakhususnya Pasal 1338, namun dalam masalah keagenancampur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan "azaskebebasan berkontrak" dimaksudkan antara lain:negara/pemerintah mempunyai tugas melindungi warganyadari suatu persaingan di bidang perdagangan, sematamatauntuk menetralisir mekanisme pasar yang dapatmerugikan masyarakat, memberikan kepastian usaha."

"Depresi Besar (The Great Depression) yang menimnpa Amerika Serikat pada awal tahun 1930an telah mengantarkan sirkumstansi domestik Amerika menuju krisis nasional yang hebat. Krisis ini tidak saja berimplikasi pada bidang ekonomi namun juga menggerogoti sistem nilai dan keyalcinan bangsa Amerika yang selama ini menjadi acuannya, kapitalisme, individualism, dan demokrasi. Untuk itu, berbagai upaya dan strategi coba dijalankan guna memecahkan krisis ini.Franklin Delano Roosevelt yang naik menjadi presiden saat depresi berlangsung mengajukan formula solusi untuk menyembuhkan krisis dan ekses negatif lain akibat depresi, kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan melalui kebijakan dan sejumlah program yang disebutnya sebagai New Deal. Fokus penelitian ini adalah berkisar pada upaya dan strategi presiden Roosevelt melalui program New Deal yang merupakan bentuk legitimasi carnpur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sekaligus memberi pengaruh pada relasi lembaga kekuasaan di Amerika, yang menganut doktrin trias polifika. Doktrin ini dicirikan oleh prinsip separation power melalui metode kerja yang didasarkan pada mekanisme checks and balances tapi ketika New Deal lahir, telah memberi porsi besar dan dominannya pihak eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaannya.Menurut Roosevelt, ini hares dilakukan karena dalam realitas kehidupan masyarakat Amerika banyak ditemukan fakta bahwa sistem ekonomi yang disandarkan pada doktrin kapitalisme laissez faire selama ini malah menciptakan jurang perbedaan yang tajam di dalam struktur masyarakatnya, antara si-kaya dengan si-miskin dan pemiliki modal (usahawan) dengan buruh (pekerja). Akibatnya, kapitalisme yang filosofis dasarnya berakar pada ajaran individualism, yang saat itu diterjemahkan sebagai bentuk rugged individualism (individualisme kekar). Untuk itu, kebijakan dan program New Deal ditujukan tidak saja pada usaha dan upaya penyelarnatan nasib mayoritas rakyat Amerikatapi juga diarahkan pada pemulihan dan reformasi terhadap sistem kapitalisme itu sendiri yang dinilainya gagal mensejahterakan rakyat Amerika.Hasil dari program ini, meskipun banyak kekurangan dan dinilai menyimpang dari nilai dan tradisi bangsa selama pelaksanaannya, relatif sukses dalam memecahkan masalah depresi dan krisis yang terjadi di Amerika. Tapi bila,dicennati lebih seksama maka di balik keberhasilan ini, Roosevelt sebenamya menggunakan bahasa legitimasi yang memang secara fundamental dmilikinya sebagai seorang Presiden Amerika meskipun dalam prakteknya telah memberi porsi besar dalam pergeseran pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang lebih kuat dan sangat dominan terhadap dua cabang kekuasaan lainnya.

---

The Great Depression which fall on U.S.A in early 1930s had done brought domestic conditions to great national crisis. The crisis was not oly gave implications to economic sector but also undermined nation values system and beliefs system which all this time had become reference, capitalism, individualism, and democracy. On behalf of various efforts and strategies make an attempt to purposed solving crisis.

Franklin Delano Roosevelt who had become a president i9n depression era take place to submit solutions formula for cured these crisis and negative impact as side effect of depression, hunger, jobless, and poverty, by various policy and program means wich called New Deal. This research focus is refer to effort and strategy of President' Roosevelt by New Deal Program, which is a form of legitimacy of government intervention in economic and its influence to relation of institution power in U.S., that adopt of trias politica doctrine. This doctrine is feature by separation of power principle and framework method by basis to checks and balances mechanisms, which more portion and dominant to executive side on power implementations.

According Roosevelt, it had must to do cause in living reality of American society many fact found that economic system which leaned to capitalism laissez faire doctrine it had create different gap acute in society structure, between the have and the poor, industrialist and workers. Its consequence that philosophy capitalism which rooted from individualism doctrine, at that time retranslated as a form of rugged individualism. On behalf of New Feal policy not only as purpose for exertion and attain to fate rescue of majority American people, but also direct to recovery, and reform of capitalism system it self which valued fail to make prosperous American people.

The result from these program, even much decreased and deviated from nation value and custom on it implementation, are relatively success enough to cute off depression and crisis problem in U.S. But, if pay close attention more acurately then it behind of these successes, that Roosevelt truly used legitimacy language which belonged fundamentally as an American President. Even though have gave big portion on - displacement of implemntation of executive power so strongest and dominance over two power branch else (Congress and Supreme Court)."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konsep mengenai perjanjian keagenan yang ada di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Landasan penelitian ini adalah dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan di Indonesia untuk memberikan perlindungan lebih bagi pihak prinsipal dan agen. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian keagenan di Indonesia saat ini, konsep perjanjian keagenan di Inggris dan Prancis, dan apa saja hal-hal yang perlu diatur mengenai perjanjian keagenan di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan doktrinal. Belum diaturnya perjanjian keagenan di Indonesia secara khusus membuat para pihak dalam perjanjian keagenan yang diputus perjanjiannya secara sepihak mengalami kerugian. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak dan dengan adanya asas iktikad baik dalam hukum perdata di Indonesia, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih bagi para pihak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu minimal pemberitahuan penghentian perjanjian keagenan, alasan-alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan perjanjian keagenan, good-will sebagai ganti rugi pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak.

---

This thesis discusses the comparison of the concept of agency agreements in Indonesia, England and France. The foundation of this research is the need for special arrangements regarding agency agreements in Indonesia to provide more protection for principals and agents. Thus, the formulation of the problem raised in this research is the current concept of agency agreements in Indonesia, the concept of agency agreements in England and France, and what matters need to be regulated regarding agency agreements in Indonesia in the future. This research is doctrinal. The lack of specific regulation of agency agreements in Indonesia has made the parties to agency agreements that are terminated unilaterally suffer losses. This research finds that despite the existence of the principle of freedom of contract and the existence of the principle of good faith in Indonesian civil law, it is necessary to regulate specifically the agency agreement to provide legal certainty and more protection for the parties which regulates the rights and obligations of the parties, the minimum period of notification of termination of the agency agreement, the reasons that can be used to terminate the agency agreement, good-will as compensation for unilateral termination of the agency agreement."

"Disertasi ini membahas bagaimana campur tangan negara dalam pemutusan hubungan kerja yang mengalami berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah melindungi kaum pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik Undang-undang Dasar Sementara 1950 maupun Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan hak para pekerja untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan, putusan P4D, P4P dan Pengadilan menerapkan prinsip tersebut ? Kebijaksanaan suatu negara dalam pembangunan bangsa tergantung kepada tahap di mana negara itu berada. Indonesia sebagai negara merdeka sama dengan negara-negara lainnya memulai kemerdekaan dengan tahap mengembangkan persatuan bangsa (unifikasi), yang dilanjutkan dengan tahap industrialisasi. Setelah itu seharusnya Indonesia masuk ke dalam tahap negara kesejahteraan (welfare state). Namun sampai 1998 Indonesia masih menghadapi ancaman retaknya persatuan bangsa, krisis ekonomi yang menciptakan meningkatnya pengangguran, tetapi tetap berkeinginan mensejahterakan rakyat yang didapat dilihat dari lahirnya berbagai undang-undang untuk melindungi pihak yang lemah. Undang-undang itu antara lain: Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Boleh dikatakan seperti negara-negara berkembang lainnya Indonesia ingin mencapai tiga tahap: unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan secara serentak. Tahap pembangunan bangsa mempengaruhi kebijakan negara dalam Pemutusan Hubungan Kerja."

"Keagenan tunggal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan dai ani bidang pemasaran barang industri tertentu; d i mana pihak yang satu, merupakan pemilik dari barang tersebut, yaitu pihak agen tunggal, bertindak sebagai perantara yang barang industri pihak prinsipal kepada pihak ke tiga. yaitu pihak prinsipal, sedangkan pihak yang lain, memasar kan Di dalam hubungan ini dapat timbul masalah, apabila para pihak tunduk atau menganut sistem hukum yang berbeda; dimana pihak prinsipal tunduk di bawah hukumnya sehari-hari yaitu sedangkan pihak agen tunggal tunduk di bawah timbul berkisar hukum luar negeri/asing, hukum Indonesia. Pada umumnya masalah yang sekitar masai ah hukum yang akan berlaku dalam perjanjian perjanjian oleh para pihak, kewajiban pihak agen tunggal yang dirugikan perse1 i sihan/sengketa yang kemudian hari. Di tersebut, masalah pemutusan untuk memberi ganti rugi kepada dan jiuga masalah mengenai penyelesaian mungkin timbul di antara para pihak di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan tunggal, tetap terdapat perselisihan, peraturan meskipun demikian tidak jarang dalam praktek Oleh karena itu yang ada lebih digalakkan berlakunya, perlulah ki ranya agar para pihak dapat melaksanakan Per janjian keagenan tunggal dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia."