Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemerosotan moral menyebabkan terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik serta jabatan sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum, keadilan, kebenaran bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, itu sebabnya lembaga notariat dan lembaga kepercayaan menjadi satu.Notaris dalam melaksanakan kepercayaan dari masyarakat untuk membuat akta-akta memerlukan pengawasan agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang mendasari dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Dengan pengawasan segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasarnya senantiasa berada diatas rel, bukan saja rel hukum tapi juga etika dan moral, sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Pasal 50 sampai 60 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) juncto Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VI1/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dikalangan profesi hukum juga mempunyai kode etik.Demikian pula dengan organisasi profesional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik - kode etik profesi masing-masing merupakan kompas. Ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini yaitu penelitian kepustakaan dan keadaan di lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan keadaan di lapangan untuk mengecek penerapannya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa pengaturan secara hukum jauh daripada memadai dan tidak mencapai sasaran. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan secara langsung yang efektif, dan disisi lain kemerosotan moral menyebabkan terjadinya penyimpangan / Penyelewengan."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik sebagai alat terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadi sengketa. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris. Pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat serta anggota Majelis Pengawas Pusat yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan dan aturan hukum lainnya serta meliputi perilaku Notaris.Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja seorang Notaris sebagai pejabat umum, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas."

"Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation."

"Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan.

---

The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT

This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present."

"ABSTRAKPelanggaran fungsi "verlijden/"verleden" dalam prakteknotaris sangat sering dijumpai. Hal-hal apa saja yangmelatarbelakangi terjadinya hal tersebut dan akibatnya,baik bagi aktanya maupun bagi notarisnya sendiri, sertasejauh mana tanggung jawab seorang notaris terhadap aktanyabila terjadi pelanggaran dapat diketahui dengan melakukanmetode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Banyak alasan-alasan yang dipakai untuk menutup-nutupi haltersebut, namun dengan metode kualitatif, yang intinyameneliti fakta dan sebab-sebab terjadinya suatu gejala,akan terlihat bahwa sebenarnya yang menjadi sebab utamadari terjadinya pelanggaran tersebut adalah faktormentalitas dari para notaris itu sendiri. Ditambah lagidengan kurangnya sosialisasi mengenai sebenarnya apa yangmenjadi fungsi dan tugas dari seorang notaris dalammenjalankan jabatannya. Terjadinya pelanggaran tersebuttentunya membawa efek negatif bagi para notaris baik darisegi aktanya yang statusnya dapat berubah hanya menjadiakta dibawah tangan maupun dari segi peranan dan fungsinotaris di dalam kehidupan bermasyarakat mengingat besarnyakepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepadaseorang notaris sebagai hamba hukum. Karena pelanggarantersebut tidak tertutup kemungkinan, dengan berdasarkankeputusan pengadilan, seorang notaris dapat dituntut untukmemberikan ganti rugi kepada para pihak apabilakelalainanya tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian bagipihak tertentu. Maka dari itu selain dari pembinaan mentaldan sosialisasi fungsi dan tugas notaris juga perludiadakan pembaharuan terhadap peraturan mengenai jabatannotaris agar dapat diimplementasikan dengan situasi dankondisi yang ada sekarang ini."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."