Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Apakah produk hukum yang dihasilkan oleh sisminbakum dapat dinyatakan sah? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (normative research) yang menghasikan data sekunder dari berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan uang berkaitan dengan materi penulisan tesis maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah hukum, serta melakukan pengamatan dalam praktek. Dapat disimpulkan bahwa produk hukum sisminbakum masih rawan terhadap gugatan pembatalan yang disebabkan oleh prosedur yang dipakai ternyata bertentangan dengan undang-undang. Namun demikian masih terbuka peluang untuk memperbaiki prosedur dan kinerja sisminbakum sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat."

"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."

"ABSTRAKBadan hukum adalah tujuannya. Pembuatan akta pendirianPT adalah jalannya. Prosesnya dengan cara membuat aktapendirian PT di hadapan notaris, dan ada sejumlah hal danpembayaran - pembayaran yang harus dilakukan oleh parapendiri PT. Tindakan pengurusan ini ternyata mengakibatkantimbulnya beberapa kewajiban dan kendala yang harusdihadapi oleh para pendiri dan notaris. Kewajiban yangtimbul misalnya membuat surat keterangan domisili, NPWP,SIUP, TDP, dan bukti setor bank. Kewajiban notaris adalahmembayarkan access fee untuk Sisminbakum, PNBP, dan biayapengumuman di TBNRI. Kendala dalam proses pengesahan adalahbiaya administrasi yang cukup besar, keinginan para pendiriyang belum kuat, dan sistem online yang terkadang belummemberikan kepastian. Metode penelitian yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan. Penelitian ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang penting keberadaannya dalam menunjang pertumbuhan perekonomian namun pendiriannya perlu dikaji keamanan dan keabsahan dari komunikasi online SABH serta meneliti dasar-dasar hukum yang menunjang pelaksanaan SABH apakah sudah tercipta pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan menuju e-government Indonesia. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pelaksanaannya pendirian PT SABH secara absah diakui dalam peraturan perundang-undangan, dan cepat dalam pelayanannya. Namun SABH masih kurang aman dalam pegamanan komunikasi onlinenya dan ketiadaan laporan akuntabilitas secara berkala menyebabkan tidak dapat diukurnya akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan SABH.

---

Legal Body Administration System (SABH) is an on-line public service rendered by Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia. This service provision is expected capable of fostering public service, which is fast, accountable and transparent. This research stems from notion of Limited Liability Companies (PT) as legal bodies, which their existence is paramount to support national economic growth. However, their establishment needs further review in terms of security and validity with regard to this online SABH service. The research is also to observe the legal standing underlying SABH. The fundamental question is whether SABH service is able of providing fast, accountable and transparent public service toward e-government Indonesia or not. The research is based on literature investigation with judicial normative approach. As for the establishment of limited liability companies (PT), its processing under online SABH mechanism is deemed to be valid according to laws and regulation. However, despite fast service delivery, this online system is lacking for communication security. Moreover, the absence of periodic accountability has prevented accountability and transparency assessment of this online SABH service."