Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatifyang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitukonsep pengaturan Rahasia Jabatan Notaris dalam kaitannyadengan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 40 dan Pasal 17Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan JabatanNotaris Di Indonesia, merupakan landasan hukum dari RahasiaJabatan Notaris, Namun, kedua pasal tersebut secarasubstansial masih bersifat umum sehingga bisa menimbulkankekeliruan di dalam pemahamannya maupun pelaksanaannya*Apalagi ketika seorang Notaris dipanggil sebagai saksiataupun saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana untuk,memberikan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnyaataupun memberikan keterangannya yang berkaitan dengankeahliannya dalam bidang pembuatan akta. Setelah dilakukanpenelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum,sebagai hasil akhir penelitan disimpulkan bahwa dalamproses penyidikan yang dilakukan dalam pemeriksaanpendahuluan oleh pihak kepolisian, berdasarkan Pasal 117 UUNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai saksi, Notaris dapat menolak untuk tidak memberikanketerangannya, namun, dalam pemeriksaan di persidangan yangdipimpin oleh Hakim berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 8 Tahun1981, setelah mendengar alasan penolakan yang diajukan olehNotaris untuk tidak memberikan kesaksian tentang isi aktayang dibuatnya, hakim yang akan menentukan apakah kesaksianNotaris tersebut diperlukan atau tidak dalam perkara pidanayang dipimpinnya itu."

"Pada era globalisasi ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kemajuan teknologi maka muncul suatu konsep yang praktis untuk berkantor yang dikenal dengan Serviced Office. Bagi Notaris, terutama yang berkedudukan di Jakarta, membutuhkan tempat bekerja yang tidak hanya representasikan Notaris sebagai Pejabat Umum tetapi juga tempat yang dapat mencerminkan sebagai Notaris yang mandiri. Dengan adanya konsep Serviced Office ini Notaris diberikan kemudahan untuk menetapkan alamat kantornya, tetapi penggunaan dan penerapan konsep Serviced Office pada profesi Notaris tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terutama ketika Notaris hendak melaksanakan pekerjaannya dan diminta untuk dapat memberikan pelayanan yang diluar batas perannya sebagai Notaris. Konsep seperti ini harus pula segera dikenal oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga dapat mengikuti perkembangan konsep berkantor ini dan tidak terkecoh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. teknologi maka muncul suatu konsep yang praktis untuk berkantor yang dikenal dengan Serviced Office. Bagi Notaris, terutama yang berkedudukan di Jakarta, membutuhkan tempat bekerja yang tidak hanya representasikan Notaris sebagai Pejabat Umum tetapi juga tempat yang dapat mencerminkan sebagai Notaris yang mandiri. Dengan adanya konsep Serviced Office ini Notaris diberikan kemudahan untuk menetapkan alamat kantornya, tetapi penggunaan dan penerapan konsep Serviced Office pada profesi Notaris tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terutama ketika Notaris hendak melaksanakan pekerjaannya dan diminta untuk dapat memberikan pelayanan yang diluar batas perannya sebagai Notaris. Konsep seperti ini harus pula segera dikenal oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga dapat mengikuti perkembangan konsep berkantor ini dan tidak terkecoh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan."

"Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisanYuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturanperundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan inibertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana dendadalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yangterjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karenaNotaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untukmembuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatanhukum. Sifat dari akta atau perjanjian yang dibuat olehatau dihadapan notaris adalah kuat. Selain mempunyaikewenangan yang besar untuk membuat akta otentik, jugamempunyai tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakanperan notaris adalah untuk memberikan pelayanan umum kepadamasyarakat. Besarnya tanggung jawab notaris menjadikannotaris harus berhati-hati dan seksama dalam membuat suatuakta. Hal ini tidak luput dari perhatian pembuat UndangUndang.Peraturan yang mengatur tentang notaris adalahPeraturan Jabatan Notaris(PJN), didalamnya terdapat sanksiyang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran oleh notaris.Salah satunya adalah sanksi denda, yang juga merupakansanksi pidana pokok dalam Hukum Pidana. Sanksi pidana dalamPJN sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan oleh kurangefektifnya pengawasan oleh Pengadilan Negeri kepadanotaris, dan kurang pentingnya kedudukan pidana denda dimasyarakat karena dianggap tidak dapat memenuhi rasakeadilan. Perkembangan yang terjadi adalah pidana dendamulai dilirik sebagai pidana yang dapat memberikan suatuhukuman kepada pelanggar peraturan, dengan ketentuanbesarnya denda disesuaikan dengan perkembangan perekonomianmasyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada PJN,PJN diharapkan akan dapat menyesuaikan dengan perkembanganyang terjadi."

"Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka suatu perseroan terbatas harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini permohonan pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum selain dapat dilaksanakan dengan Sistem Manual, yaitu permohonan langsung, juga dapat dilakukan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), yaitu permohonan melalui program Internet. Tentu saja dengan ketentuan baru ini membutuhkan suatu ketrampilan tambahan bagi para notaris dalam menggunakan komputer. Hal ini mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja kerja seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan selain dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (metode penelitian normatif) juga dengan melakukan penelitian data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan SISMINBAKUM dalam pelaksanannya masih memerlukan banyak pembenahan dan juga menuntut Notaris untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya."

"ABSTRAKPerbedaan landasan hukum antara peran dan fungsi notaris sebagai pejabat publik di bidang keperdataan dengan peran dan fungsi penyidik dalam penegakan hukum pidana, menyebabkan penulis tertarik untuk membuat tesis berjudul "PERAN NOTARIS DAN PENYIDIK DALAM PEMANGGILAN NOTARIS BERKENAAN DENGAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AKTA"Pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah apakah pemanggilan notaris oleh penyidik telah sesuai dengan UUJN dan MOD serta apa yang akan dilakukan oleh majelis pengawas apabila terjadi penyimpangan dalam prosedur pemanggilan notaris oleh penyidik dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh penyidik dengan adanya keterbatasan waktu pemanggilan dan apabila notaris telah dipanggil sesuai dengan prosedur pemanggilan tetapi tidak hadir memenuhi panggilan tersebut baik dalam kedudukannya sebagai saksi ataupun tersangka.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Penyidik. Disamping itu penelitian ini juga termasuk bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum serta praktek pelaksanaannya sebagai hukum positif mengenai notaris dan polisi. Analisa data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh gambaran dan dapat menyimpulkan bahwa pemanggilan notaris oleh penyidik berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan MDU antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan pasal 66 UUJN.

---

ABSTRACT

The difference of the law basis concerning the role and function of a notary as a public official in a civil matter, with the one of investigator in the realm of legal enforcement, is the reason of the writer's interest on the thesis's topic.

The main problem to be addressed in this research is whether the appeal of a notary conducted by an investigator has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, and the Memorandum of Understanding, and what is the act to be conducted by the Supervision Committee in case there is a violation committed by the investigator in the procedure of appeal, as well as what are the act to be conducted by the investigator concerning the limited time for the appeal, and the notary has been appealed in a legally correct procedure, but the latter party doesn't fill the appeal both in his position as witness as well as suspected.

The method applied in this research is the normative one, means that the research using the primary data, in this case, the one directly collected from an in-depth interview with the respondent from the Regional Council Supervisor and the investigator. Furthermore, this research also can be considered as a descriptive analytical one, since it describes the applicable law which is then connected with the law theories as well as its implementation as a positive law concerning notary and police. A qualitative approach is applied in the data analysis in this research, in this context would mean the one stated by the research objects both wittingly and orally, as well as their obvious behavior.

Based on the research the writer draws a conclusion that the notary appeal conducted by the investigator concerning the case related to the deed had been made by the notary has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, as well as the MoU between the Indonesia Notary Association with the Police Department of Republic of Indonesia which mentions that the appeal should be under the approval of the Regional Supervision Council (Article 66 of the Law Concerning Notary Position)."

"Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Produk akta otentik yang dibuat notaris adalah produk intektual yang merupakan cerminan dari kapital intelektual si notaris. Oleh karena itu notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakannya karena akta yang dibuatnya merupakan arsip negara. Notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawabnya baik pidana maupun perdata apabila notaris tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang karena tugas yaitu untuk mengkostantir kata-kata yang dikemukakan oleh penghadap/klien. Maka dari itu, apabila notaris dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dibuatlah aturan khusus harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana terdapat dalam aturaan perlaksana dari UUJN 2/2014 yaitu Permenkumham 7/2016, hal ini berbeda dari KUHAP karena adanya asas lex specialis de rogat lex generalis . Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan data berupa data primer dan data sekunder untuk kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, notaris merupakan pejabat umum yang ditugaskan membuat arsip negara yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya, hal itu termasuk dalam tanggung jawab notaris dan notaris tidak dapat dituntut apabila telah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Terkadang, dalam aturan yang tercantum di KUHAP dengan UUJN 2/2014 dan aturan pelaksananya Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat kesinkronan dan ketidak sinronan. Apabila terdapat ketidaksinkronan asas lex specialis de rogat lex generalis untuk memecahkan permasalahannya.

---

Notaries are public officials who are appointed directly by the Act to make an authentic deed. Authentic deed products made by notaries is an intellectual product that is a reflection of the intellectual capital of the notary. Therefore, the notary has responsibility to keep it a secret because the act set up such a way as. Notaries can not be sued to take responsibility such as civil and criminal when the notary was carrying out his her duties as contained in the Act because the task is to write down words submitted by clients. Therefore, when a notary called by investigators for inverstigatoring, must be approved by the Council of Honour of Notaries, as contained in the implementing rules of the UUJN 2 2014 and 7 2016 Permenkumham, it is different from the Criminal Code lex de Rogat lex generalist . This research study use normative form. Data were analyzed using qualitative methods to describe the data in the form of primary data and secondary data for later interpretations and conclusions. The results of this study, a notary is a public official who was assigned to the state archives that have an obligation to keep it confidential, it is included in the responsibilities of a notary public and can not be claimed when carrying out their duties in accordance with law. Sometimes between Criminal Code Procedure, UUJN 2 2014 and implementing rules 7 2016 Permenkumham about notary Honor Assembelies , we found ssynchronizations and unssynchronizations. When there are unssynchronizations , then we use lex de Rogat lex generalist to solved the problem."

"Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

---

A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association."