Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang perekonomian berasal dari kredit perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan meneruskannya pada dunia usaha. Risiko yang melekat dalam dunia perbankan adalah terjadinya kredit macet, yang semakin meningkat ketika terjadi krisis moneter sejak akhir tahun 1997. Bank sebenarnya mempunyai peluang untuk menyelamatkan kreditnya apabila kredit diberikan secara hati-hati dan diikat dengan jaminan yang cukup. Menurut penelitian penulis, ternyata bank tidak selalu bisa mengharapkan pengembalian pinjaman yang mengandalkan jaminan itu secara cepat dan optimal. Khusus bank pemerintah, upaya menarik kembali pinjaman dilakukan sesuai dengan UU No 49/1960. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah diwajibkan menyerahkan berkas piutang macet yang tidak dapat ditagih sendiri kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dengan UU tersebut PUPN yang mempunyai kewenangan Parate Eksekusi akan melakukan pengurusan piutang melalui pendekatan eksekusi dan non eksekusi. Pengurusan kredit macet tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa (SP) yang berkekuatan sama dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap. Apabila debitur tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, akan dilakukan tindakan final dengan mengeksekusi SP serta melelang barang jaminan. Putusan-putusan PUPN dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), sekarang menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Ditjen P&LN). Menurut penelitian penulis, salah satu kendala yang dihadapi PUPN adalah penundaan lelang yang tidak hanya menyebabkan penagihan kredit macet menjadi berlarut-larut tetapi juga menurunkan citra dan kredibilitas PUPN, bank dan pemerintah pada umumnya. Aspek-aspek hukum dalam penundaan lelang itu, bisa menyangkut produk hukum PUPN, penundaan yang syaratsyaratnya kurang tegas sehingga mudah disimpangi, ketidakpuasan debitur terhadap pelaksanaan lelang dan sebagainya. Itu sebabnya UU Lelang perlu segera diperbaiki dan penundaan pelaksanaan lelang perlu diatur lebih tegas sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. Ketentuanketentuan pelaksanaan lelang sebaiknya terus dimasyarakatkan sehingga pihak terkait memahami pentingnya mengembalikan hak negara yang terkait dengan kredit macet agar dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat."

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"ABSTRAKPelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkankesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaantersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenangdalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet padabank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauhmanakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akandilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibathukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkanputusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang ditelitiberdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yangkemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yangdiuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudahdiserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligusmenjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindunganhukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencanalelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnahsesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

---

ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate ownersof the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process whichis govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and StateAuction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the nonperforming loan which occur in the government banking. The paper looked into howsignificant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctionsassets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over theassets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses thenormative legal research and the descriptive analytic method against a court decisionover a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study andafterward the data was analyzed according to the issues systematically. The researchdemonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of theauctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure theauction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner hasthe rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legalremedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets notvanishing included as to go on the auction what is left over."

"Masalah pengembalian kredit bank yang macet menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat oleh masyarakat kita. Masalah kredit yang macet tidak boleh diabaikan. Karena bank beroperasi atas asas kepercayaan, yaitu kepercayaan atas dana yang dititipkan, data-data keuangan milik masyarakat dan kepercayaan dari nasabah yang memperoleh kredit. Melihat pentingnya memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, maka perlu dituntut karakter yang tinggi dari para pengelola bank termasuk auditor internal bank atau juga disebut bank auditor. Pada dasarnya kegiatan bank meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu menerima simpanan dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran. Tetapi bidang perkreditan merupakan kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset yang besar di bandingkan kegiatan lainnya. maka dari itu dalam melaksanakan kegaiatannya, bank auditor seharusnya memberikan perhatian yang besar pada bidang perkreditan, agar asset bank yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimalnya oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa mendapat halangan kredit macet. Resiko kegagalan kredit menyangkut karakteristik finansial maupun nonfinansial. Walaupun tidak dapat dihindari, perlu upaya untuk meminimalkan resiko ini. Untuk meminimalkan resiko tersebut peranan fungsi internal auditing dan internal control diharapkan dapat meminimisasi kredit macet. Dalam upaya meminimisasi resiko kredit macet, fungsi internal auditing harus memiliki kedudukan, kemampuan, dan karakter tertentu, sehingga fungsi ini dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Di samping itu internal control bank yang bersangkutan dalam bidang perkreditan tersebut juga harus mendukung pengendalian kredit. Internal control meliputi prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem operasi telah berjalan ke arah pencapaian tujuan. Untuk meminimisasi kredit macet, fungsi internal auditing dan internal control suatu bank perlu dikaji apakah telah ada, jika telah ada apakah telah berjalan sebagaimana harusnya. Jika belum ada perlu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga fungsi internal auditing dan internal control dapat berjalan secara efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meminimisasi kredit macet. Karya akhir ini menekankan upaya meminimisasi kredit macet bank pemerintah, karena berdasarkan data yang diketahui bank pemerintah lebih rawan mengalami kredit macet daripada bank non-pemerintah."

"Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang. Dengan berkurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan bunga kredit, berarti pendapatan bank juga berkurang. Sementara di lain pihak, kewajiban bank membayar bunga deposan akan terus meningkat dari hari kehari. Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka bank akan mengalami kerugian yang dapat memperburuk kondisi kesehatan usahanya. Apabila kondisi kesehatan usaha bank itu sudah sedemikian buruknya dan dianggap dapat membahayakan dunia perbankan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank dan melikuidasi Bank tersebut. Likuidasi bank diawali dengan dengan pencabutan izin usaha bank dimana sejak tanggal pencabutan izin usaha bank, secara otomatis bank wajib menutup kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan dan statusnya menjadi Bank Dalam Likuidasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Tim Likuidasi inilah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab pengelolaan bank dari pengurus bank dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank. Dengan demikian maka sejak tanggal terbentuknya Tim Likuidasi pada Bank Dalam Likuidasi, segala urusan yang berkenaan dengan penyelesaian kewajiban bank kepada pihak ketiga merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi. Selain itu Tim Likuidasi juga diberikan hak serta wewenang untuk menagih piutang Bank kepada debitur-debiturnya, termasuk pula dalam hal menyelesaikan masalah kredit macet pada Bank Dalam Likuidasi itu. Namun demikian tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim Likuidasi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, terutama di dalam menyelesaikan masalah kredit macet pada Bank Dalam Likuidasi karena terdapat cukup banyak masalah yang harus dihadapi oleh Tim Likuidasi itu."

"ABSTRAKPenulis mengemukakan, bahwa pengembalian kredit yang diberikan Bank kepada debitur sering tidak lancar sehihgga menimbulkan "kredit macet" yang berakhir dengan melelang barang jaminan kredit. Hal ini disebabkan para debitur melalaikan kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan Bank.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, penulis menguraikan bahwa lelang eksekusi yang mengakhiri sengketa perjanjian kredit bank adalah merupakan upaya akhir dari kreditur untuk mendapatkan kembali piutangnya yang dimungkinkan secara yuridis.Penulis menjelaskan, bahua lelang dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui iklan surat kabar untuk menjamin azas keterbukaan dalam lelang. Galon pembeli sebelumnya tidak diketahui dan tidak dapat ditunjuk. Namun demikian penulis melihat dalam praktek pelaksanaannya lelang eksekusi sebagai suatu aspek hukum sering menimbulkan interpretasi yang kurang baik, dimana kreditur tidak hanya ingin membereskan piutangnya tetapi juga hendak memiliki benda jaminan dengan harga murah.Melihat kenyataan dalam praktek, penulis berkesimpulan, bahwa lelang eksekusi dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara berdasarkan putusan Pengadilan dengan melelang barang jaminan, di dalam pelaksanaannya masih sering menyimpang dari maksud dan tujuan pelelangan, Oleh karena itu penulis menyarankan agar penyelesaian kredit macet dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara, sedang dalam hal yang menyangkut hipotik diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, agar dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku."