Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah lazim digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya jual beli dihadapan PPAT untuk dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Dalam realisasinya perjanjian pendahuluan ini banyak diikuti dengan pemberian kuasa penuh, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah pengusaannya, tetapi juga dapat berpindah kepemilikannya. Skripsi ini membahas keberadaan kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli, diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 261/Pdt.G/2005/Pn.Cbn. Adapun pokok permasalahan adalah apa yang menjadi latar belakang para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah serta kuasa menjual, apakah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh para pihak sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, apakah klausul pemberian kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tidak bertentangan dalam peraturan perundang- undangan berlaku. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan penelitian kepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, keberadaan kuasa mutlak telah dilarang, karena merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum yang dibuat tanpa adanya kebebasan bertindak dan kesepakatan para pihak serta dapat dipastikan mengandung itikad tidak baik. Menurut hukum, peralihan hak atas tanah yang salah satunya melalui jual beli adalah merupakan obyek pajak yang mana terdapat pajak BPHTB yang harus dibayar oleh pembeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayarkan oleh penjual berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan. Menyiasati hal ini maka dibuat Akta Kuasa Menjual, maksudnya dengan menggunakan Akta Kuasa Menjual ini maka pembeli yang disebutkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nantinya dapat menjual kembali berdasarkan surat kuasa tersebut dan dapat menghindari dari pembayaran pajak.The land right trading agreement is common used as preface agreement before implementation of sales in the front of Land Deed Official (PPAT) to made base of switchover of land right. In realization preface agreement is follow with full empowering, broad and unconditional, causing sales object not only mave the domination, but also the ownership. The Mini thesis studying existence of full power in the land righ trading agreement,we take example such as decision of the court of first instance-Cibinong No, 261/ Pdt.G/2005/Pn.Cbn. the fundamental problem is become background from the Partys conduct agreement binding sales of right on land and authority to sell, whether agreement binding sales is conduct by the partys have fulfilled agreement conditions, whethet full empowering clause in agreement bundling of land right sales not be in contradiction against law and regulation going into effect. Writing method of mini thesis using research method of juridical normative that have purpose to seek an answer for a problem. Colleting data method conducts with do activity of bibliography research and study secondary data. We can concluded that pursuant to Instruction of Domestic Minister No. 14 year 1982, existence of unconditional power have been prohibited, because representing one of form of smuggling of law is made without existence of freedom act and agreement of the parties and definite contain with bad intended according to law, switchover of land right where one of them is through sales and its form of tax object which there are tax of BPHTB which must be paid by buyer pursuant to Acts No.20 Year 2000 about real property which must be paid by seller pursuant to Acts No.10 Year 1994 about payment of income tax for income from transfer of land Right and/or Building. To handle this problem made a Certificate of Authority to Sell, the purpose is by using Authority Deed to Sell buyer is mentioned in Agreement Deed Binding Sales of Rights on Land later can sell again pursuant to the letter of attorney and can avoid from tax payment."

"Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985, tentang rumah susun, telah mengatur bahwa satuan rumah susun hanya dapat dijual jika telah mendapatkan izin layak huni dari pemerintah, akan tetapi untuk memudahkan developer mendapatkan dana selain dari perbankan, diperbolehkan milakukan penjualan sebelum rumah susun selesai dibangun, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun antara penjual (developer) dan pembeli dimana para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan jual beli pada saat tertentu yang diperjanjikan.Mengingat besarnya resiko penjualan seperti ini, maka pemerintah membuat suatu pedoman perikatan jual bell satuan rumah susun yang dimuat dalam bentuk lampiran suatu Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor l/Kpts11994, sejauh mana pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun ini dilaksanakan dalam praktek, dalam hal ini timbul suatu permasalahan yang memerlukan pembahasan, yakni: 1. Apakah format akta perjanjian pengikatan jual bell satuan rumah susun yang sering digunakan sekarang ini telah mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual dan pembeli; 2. Apakah perjanjian tersebut telah dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi calon pembeli?Dari penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan, hasil penelitian bersifat deskriptif, analitis dan evaluatif dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang ditemukan dalam praktek sekarang ini tidak mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual dan pembeli juga tidak menjamin kepastian hukum bagi pembeli.Jadi disarankan agar pedoman yang selama ini hanya berbentuk lampiran Keputusan Mentezi ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau Undang-Undang dengan menambah ketentuan mengenai sanksi, serta dituntut peran notaris memperhatikan klausul-klausul penting dalam perjanjian, dan agar dibuat dalam bentuk akta notaris atau minimal dilegalisasi dihadapan notaris serta di daftarkan di departemeniinstansi terkait untuk lebih meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat, karena itu sangat diperlukan pemahaman mengenai kuasa yang terdapat dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli dan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Permasalahan yang dibahas penulis adalah mengenai kekuatan hukum atas kuasa dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila penerima kuasa meninggal dunia, apakah Akta Kuasa untuk Menjual yang kemudian dibuat oleh pemberi kuasa kepada ahliwaris penerima kuasa mempunyai kekuatan hukum serta apakah perjanjian pengikatan jual beli tersebut tetap berlaku setelah penerima kuasanya yang mewakili pihak penjual meninggal dunia?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian pun juga dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut tetap sah dan dapat dijalankan apabila penerima kuasa yang mewakili pihak penjual meninggal dunia akan tetapi kuasa tersebut paling minimal harus dilegalisasi oleh notaris untuk memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, Akta Kuasa untuk Menjual yang kemudian dibuat oleh pemberi kuasa kepada ahliwaris penerima kuasa dalam kasus tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, dan perjanjian pengikatan jual beli tersebut apabila dilakukan dengan prosedur yang benar, maka akan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi Perikatan Jual Beli No. 7 tanggal 6 Januari 1996 tidak dibuat dengan prosedur yang benar yang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.

---

This thesis discusses about the legal power of authority which inherent in the sale and purchase agreement. Delegation of authority is now increasingly being used by the community, because of that, it is very necessary to understand about the authority which inherent in a sale and purchase agreement and the terms of the validity of agreements. The issue to be discussed is the legal force of authority in the sale purchase agreement if the endorsee dies, whether the Deed Power to Sell which was then made by the indorser to the endorsee's heir have the legal force, and whether the sale purchase agreement is still valid after the endorsee who represented the seller dies? The research method used is the method of normative legal research using primary sources, secondary and tertiary as well as qualitative data analysis. The research data was also done by collecting data through document studies and interviews with experts in their fields.

From the research, finally obtained the conclusion that the sale purchase agreement remains valid and can be run if the endorsee on behalf of the seller dies but the authority minimal shall be legalized by a notary to provide legal protection for it?s client. The deed power to sell were later made by the indorser to the endorsee?s heir in the case still have legal power and if the sale purchase agreement done with proper procedures, it will remain valid for both parties, however, the Sale and Purchase Agreement No. 7 dated January 6, 1996 did not created with the correct procedure which resulted in the deed are null and void."

"Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalahdalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaanserta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanahberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dantanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan AktaKuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian iniproblem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukumkarena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syaratsubyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuatAJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secaraperdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintahharus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untukpemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahanyang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang inginmelakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yangterdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabatumum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat aktaautentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasarkuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuseof circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney forConveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because ofdrafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity andconsensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittalsale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawingup of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse ofcircumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results inthe conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of IndonesiaDecision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official relatedto its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on theIrrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research andproblem identification type of research. The result of this research is The Sale andPurchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power ofAttorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of theSale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land DeedOfficial that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Powerof Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. Thegovernment must immediately make a law regarding the use of absolute power to transferland rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers andsellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to theclauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as ageneral official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in makingauthentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to makeAJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of HomeAffairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government RegulationNumber 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT frommaking deeds on the basis of absolute power."

"Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kuasa tersebut akan batal demi hukum. Selain itu atas perbuatan yang terkait dengan hal tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai efek jera kepada Notaris dan juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

---

The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances has an impact on the deed that was made. The issues in this thesis are the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances and responsibility of the notary toward those consequences from their action related to the deed. This thesis is done in the form of normative juridicial.

The results of this research are due to the law of the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances could cause a consequence that its power is to be void by law, and also the notary that did that could get a sanction. The issuing of sanction was given as a deterrent to the notary and also to protect the community from notary rsquo s act that could harm them."

"Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dilangsungkannya PPJB oleh para pihak maka calon Penjual dan calon Pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jual beli yang sesungguhnya yaitu jual beli yang dilangsungkan menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa jual beli merupakan salah satu cara untuk pemindahan hak kepemilikan atas tanah. Jual beli tersebut harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikenal dengan nama Akta Jual Beli. Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perbuatan hukum peralihan hak dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli? Dengan dibuatkannya PPJB, kepemilikan hak atas tanah belum beralih dari calon Penjual kepada calon Pembeli meskipun seluruh harga telah dibayar penuh oleh calon Pembeli.Dengan maksud dari para pihak bahwa hak atas objek berupa tanah dan bangunan yang akan dijual berdasarkan PPJB tersebut tidak dapat diperikatkan/diperjanjikan untuk dialihkan kepada pihak lain oleh pemiliknya. Notaris sebagai pejabat yang mengatur secara tertulis dan mengesahkan hubungan hukum para pihak dalam bentuk akta otentik, akta mana memuat peristiwa PPJB itu dengan dasar hukum yang kuat untuk berlaku sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya harus memberikan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta otentik. Sehingga dari kerangkanya apa yang syaratkan atau harus dimuat dalam masing-masing bagian akta tersebut menurut apa yang disyaratkan oleh undangundang serta harus mengandung unsur-unsur otentisitas.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan dengan data sekunder, sedangkan tipe penelitiannya adalah evaluatif. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk penelitian tesis ini adalah berbentuk evaluatif analitis."