Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas terjadinya pemalsuan polis yang dilakukan oleh agen asuransinya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode doktrinal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan agen asuransi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadi pemalsuan polis yang disebabkan oleh agen asuransinya. Agen asuransi berperan sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Untuk itu, peran agen asuransi merupakan peran yang krusial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan agen yaitu Perjanjian Keagenan. Hubungan hukum yang timbul adalah kontraktual. Perusahaan asuransi memberikan kuasa kepada agen asuransinya untuk bertindak dan berwenang atas nama perusahaan. Untuk itu, kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan wewenangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang mereka wakili. Adapun, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata disebut juga dengan tanggung jawab pihak ketiga yang berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata atau dikaitkan dengan asas vicarious liability. Selain itu, juga terdapat pidana korporasi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perasuransian.

---

This research discusses the legal liability of insurance companies for the occurrence of policy forgery committed by their insurance agents. The article is written using a doctrinal method. The issues addressed include the legal relationship between the insurance company and its agents, as well as the extent of the insurance company's responsibility in cases of policy forgery by its agents. Insurance agents act as representatives of the insurance company in marketing insurance products, making their role crucial. The research concludes that there exists a legal relationship based on a cooperation agreement between the insurance company and its agents, as known as Agency Agreement. This legal relationship is contractual. The insurance company grants authority to its agents to act on its behalf. Therefore, any errors or violations committed by agents in exercising this authority are the responsibility of the insurance company they represent. The forms of responsibility of insurance companies can take the form of civil liability and criminal liability. The insurance company's liability can include civil liability, also known as third-party liability under Article 1367 of the Civil Code or under the principle of vicarious liability. Additionally, corporate criminal liability can be imposed under Article 81 (1) of the Insurance Law.

"

"Angkutan udara yang mempunyai karakteristik bertekhnologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah arus pengguna jasa angkutan udara di berbagai kota di wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagai mana mestinya. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan PT Pelita Air Service sebagai pengangkut untuk kerugian yang timbul terhadap penumpang dan bagasi dalam pengangkutan udara dengan charter pesawat udara, serta apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah cukup untuk menjawab permasalahan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan udara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga tidak berjadwal.Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain : Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) 1939, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum yang diberikan dan paling banyak dibahas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 adalah tentang keselamatan baik untuk perusahaan penerbangan, awak pesawat, penumpang dan bagasi. Selain itu peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan dan upaya hukum di luar pengadilan.

---

Air transportation has high technology and high safety requirement as its characteristic. In regards to this benefit, air transportation should have been developed for its potential and its role in connecting the national and international area in enhancing the national development for the prosperity of the people. The number of society that is using air transportation has been increased which indicated by the higher number of airline passenger across Indonesia. In its practice, many of passenger rights are not fulfilled as it should be. Given to this circumstance, it is necessary to establish regulation which defines the legal liability of air transportation companies for the protection of passenger rights. The objective of this study is to explore the legal liability of PT Pelita Air Service as an air transportation company concerning to the damages or losses of the passenger and baggage in the air transportation which are using chartered aircraft, and to review the sufficiency of the current regulatory law in protecting air transportation customer. This study is a normative legal study which performed by research of regulation and law that related to the legal protection for non-scheduled air transport passenger. This study revealed that in the positive legal order in Indonesia there are some regulations which related to the legal protection for air transportation passengers such as Air Transport Act Year 1939, Law No. 1 Year 2009 on Aviation and Law No. 8 Year 1999 concerning on Consumer Protection. The legal protection which defined in Law No. 1 Year 2009 is mostly regarding the safety of airline, air crew, passenger and baggage. In addition, this law has regulated the legal action for passenger who is suffering for any losses for an in court or out court settlement."

"Asuransi Tanggung Jawab Hukum Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga merupakan suatu cabang yang khusus dari Asuransi Penerbangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kegiatan pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan udara. Masalah yang diteliti adalah Sampai sejauh manakah tanggung jawab PT. Asuransi JASINDO(Persero) dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Garuda Indonesia sebagai operator pesawat udara dalam peristiwa kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, proses penyelesaian klaim ganti rugi yang diberikan PT. Asuransi JASINDO (Persero) kepada PT. Garuda Indonesia dalam kaitannya terhadap tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, dan peraturan perundang-undangan asuransi tanggung jawab hukum yang ideal untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan sosiologis serta data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan PT. Asuransi JASINDO (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti rugi sepanjang apa yang telah diperjanjikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT. Asuransi JASINDO (Persero) didalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 dan PT. Garuda Indonesia telah mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga pada PT. Asuransi JASINDO (Persero) yang tercantum dalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengangkutan udara, serta terdapat enam tahap prosedur penyelesaian klaim ganti rugi untuk pihak ketiga dimana prosedur tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan yang mampu menjawab permasalahan perdata khususnya mengenai asuransi tanggung jawab hukum yang tidak atau belum cukup diatur dan tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak sehingga kongkritisasi suatu peraturan perundang-undangan yang ideal pun dapat teralisasi dengan sempurna."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana penerapan etika kemanusiaan dalam pemanfaatan artificial intelligence untuk penyusunan kontrak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Artificial intelligence pada hakikatnya merupakan suatu alat yang diciptakan manusia untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Artificial intelligence adalah teknologi berupa mesin yang mampu mereplikasi perilaku manusia dan dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan tentang cara berpikir manusia, sehingga mampu menjalankan proses berpikir seperti manusia. Dalam perkembangannya, pemanfaatan artificial intelligence telah merambah dunia hukum. Pemanfaatan sebuah alat untuk mengerjakan pekerjaan manusia tentu menimbulkan permasalahan etika serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pemanfaatan artificialdalam penyusunan kontrak dengan menelaah bagaimana artificial intelligence dapat menggantikan pekerjaan manusia yang memiliki etika dalam hal menyusun sebuah kontrak, serta bagaimana pertanggungjawaban ketika artificial intelligence melakukan kesalahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlu adanya standarisasi etika yang diterapkan baik untuk pengguna maupun untuk artificial intelligence yang nantinya akan diprogramkan kedalam artificial intelligence namun dalam hal ini tetap ada pengawasan dari pengguna artificial intelligence, serta untuk pertanggungjawaban jika artificial intelligence melakukan kesalahan akan dibebankan kepada pengguna atau pengembang artificial intelligence tersebut.

---

This paper analyzes how the application of humanitarian ethics in the use of artificial intelligence for contract drafting. This paper is prepared by using doctrinal research method. Artificial intelligence is essentially a tool created by humans to help and facilitate human work. Artificial intelligence is a technology in the form of a machine that is able to replicate human behavior and is developed by using knowledge of how humans think, so that it is able to carry out human-like thought processes. In its development, the use of artificial intelligence has penetrated the legal world. The utilization of a tool to do human work certainly raises ethical and liability issues. Therefore, this research examines the utilization of artificial intelligence in contract drafting by examining how artificial intelligence can replace human work that has ethics in terms of drafting a contract, as well as how liability when artificial intelligence makes mistakes. The results of this study state that there is a need for standardization of ethics applied both to users and to artificial intelligence that will be programmed into artificial intelligence but in this case there is still supervision from artificial intelligence users, and for accountability if artificial intelligence makes mistakes will be charged to the user or developer of the artificial intelligence."

"Sejak dikenalkan pada tahun 1964, pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan (PWKLLJ) diselenggarakan secara monopolistik oleh negara melalui PT Jasa Raharja. Kini, mekanisme tersebut telah diubah melalui UU Perasuransian—disahkan pada tahun 2014—yang mengharuskan PWKLLJ diselenggarakan secara kompetitif. Penelitian ini menjawab persoalan perubahan norma hukum yang timbul pada penyelenggaraan program asuransi wajib, khususnya PWKLLJ, di Indonesia. Dengan menggunakan metode doktrinal dan analisis komparatif, tulisan ini mengungkap bagaimana politik hukum asuransi mengalami pergeseran dan bagaimana pengaturan hukum asuransi tersebut seharusnya dieksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perasuransian telah mempertegas pemisahan asuransi wajib komersial dari kelompok asuransi sosial. Meskipun begitu, PWKLLJ masih diselenggarakan secara monopolistik oleh PT Jasa Raharja karena adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang dimaksud terjadi karena para pembentuk undang-undang masih belum konsisten dalam mengubah politik hukum PWKLLJ yang sebelumnya berlandaskan pada prinsip perlindungan sosial ‘asuransi sosial’ ke aspek kompetitif ‘asuransi wajib komersial’. Sebagai respons atas kekosongan hukum tersebut, Penulis menghadirkan preskripsi mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang bisa diterapkan dengan melihat penyelenggaraan asuransi serupa di negara Belanda dan Tiongkok. Transformasi hukum asuransi kendaraan bermotor di Indonesia menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan demi menegakkan kepastian hukum sehingga kesejahteraan rakyat menjadi keniscayaan.

---

Since its inception in 1964, compulsory motor third-party liability insurance (MTPL) in Indonesia has been monopolized by the state through PT Jasa Raharja. This arrangement has undergone a transformation with the enactment of the Insurance Law in 2014, which mandates a competitive framework for MTPL. This research addresses the legal implications arising from this shift, particularly in the context of compulsory insurance programs in Indonesia. Employing a doctrinal and comparative analysis, this paper explores the evolution of insurance law policy and how these legal provisions should be implemented. The findings reveal that the Insurance Law has clearly delineated commercial compulsory insurance from social insurance. However, MTPL remains a monopoly of PT Jasa Raharja due to a legal vacuum. This vacuum arises from the inconsistency in the legislative efforts to transition MTPL from a social security-based system to a competitive commercial insurance model. In response to this legal gap, this paper proposes amendments to Law No. 34 of 1964, drawing on examples from the Netherlands and China. A legal transformation of motor vehicle insurance in Indonesia is imperative to ensure legal certainty and promote public welfare."

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Pada intinya, perusahaan asuransi adalah sama seperti bentuk bisnis lainnya, yaitu mengelola risiko dan imbalan dari sesuatu. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus jeli dalam menentukan premi berbanding terhadap risiko yang terkandung dalam objek yang diasuransikan. Sebab, premi yang terlalu kecil dibanding risiko yang terkandung di dalamnya akan mengakibatkan performa buruk dalam usaha perusahaan asuransi. Penelitian dilakukan melalui hasil-hasil penelitian normatif. Hal ini dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta persidangan dan juga hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut. Hasil dari penelitian menemukan bahwa (1) perjanjian asuransi dalam bentuk apapun tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan (2) bahwa perjanjian asuransi dapat dialihkan dalam hal risiko dengan metode-metode yang dibenarkan oleh hukum. Akhirnya, penulis menyarankan sebagai berikut (1) perjanjian asuransi harus ditelaah secara berhati-hati, (2) perjanjian asuransi harus berlaku layaknya undang- undang bagi para pihak, dan (3) setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum yang memiliki hubungan kausalitas terhadap kerugian yang diderita oleh seorang pihak dapat menimbulkan pertikaian hukum sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat meminta kompensasi. Maka dari itu, pengadilan akan memberikan sanksi untuk mencapai kompensasi yang dirasa adil. Penulis berharap bahwa pengalihan asuransi dapat lebih diperjelas oleh lembaga/instansi pemerintah sehingga perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko tanpa terekspos oleh kemungkinan pertanggungjawaban perdata.

---

In essence, insurance companies are just like any other form of business, namely managing the risks and imbalances of things. In this case, the insurance company must be observant in determining the premise of the risks contained in the insured object. This is because a premium that is too small compared to the risks contained in it will result in poor performance in the insurance company's business. This paper is created through the efforts of normative research. This was done by looking at the facts of the case and also the laws that is effective in the case. The results of the study found that (1) insurance agreements in any form cannot be canceled unilaterally, and (2) that insurance agreements can be transferred in terms of risk by methods that are not justified by law. Finally, the authors propose the following (1) the insurance agreement must be careful, (2) the agreement must act like the law for the para, and (3) any behavior that is contrary to the law that has a causal relationship to the losses incurred. suffered by one party can lead to legal disputes so that the party who feels aggrieved can ask for compensation. Therefore, the court will impose sanctions to achieve compensation that is considered fair. The author hopes that insurance can be more clarified by government agencies/agencies so that insurance companies can ensure risks without being exposed to possible civil liability."