Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan peredaran kosmetik impor serta perlindungan konsumen produk kosmetik impor. Skripsi ini juga membahas pengawasan peredaran kosmetik impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam peredaran produk Meei Yung Whitening Day Cream, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsumen dalam membeli produk kosmetik sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan POM dengan pihak Kepabeanan dalam pengawasan produk kosmetik impor;diadakan sosialisasi, edukasi mengenai kosmetik yang memenuhi standar kosmetik yang baik kepada masyarakat; penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen; pelaku usaha menerapkan standar baku produk kosmetik yang baik.

---

The focus of this study is a concern about the regulation of imported cosmetics and consumer protection toward imported cosmetics. This study, also analysis the control of imported cosmetics distribution, the violation made by producer in the distribution of Meei Yung Whitening Day Cream, and consumer?s efforts against those violation. This research is a normative law research.

The researcher suggest consumers to using carefulness principal before they buy any of cosmetic product; Bilateral cooperation between Badan POM and Pabean Authority for the imported cosmetics control; socialization, education program about Standard of Good Cosmetics product; socialization about consumer protection law in Indonesia; importer, distributor, producer of cosmetic products should be enforce by the law of consumer protection."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi terhadap pupuk, khususnya pada label pupuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Secara umum pengaturan mengenai label pupuk yang beredar luas di pasaran telah cukup. Dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang label pupuk berkaitan dengan informasi pupuk yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaninan Tahun Anggaran 2009. Pemerintah pun sudah mengatur mengenai sanksi negatif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran atas label pupuk. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, konsumen dapat melakukan upaya di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the right for information, particulary manure lable. This study is a normative study. The data used for this study are being collected through documents and interviews. In general, Indonesia has all the regulation about manure lable. Besides that, goverment has published the rules about consumer rights of Information on Manure Lable, that are: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaninan Tahun Anggaran 2009. Goverment also has the rules of negative sanctions for that violation. In the end, consumer has opportunity to sue this in the court or outside the court."

"Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus konsumen obat-obatan juga mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk hak mengenai informasi tentang obat tersebut, mulai dari komposisi, indikasi, kontra indikasi, nama generik, harga eceran tertinggi (HET), aturan pakai, batas kadaluarsa dan deskripsi obat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai informasi obat-obatan di dalam label obat. Tetapi, dalam kenyataannya, aturan-aturan ini tidak ditaati oleh banyak pelaku usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar produsen obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi mengenai pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat, khususnya mengenai pengaturan obat. Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum dan pada akhirnya akan membahas bagaimana menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 On Consumer Protection rules some consumer right about product information which is consumed. Indonesian consumer, especially health consumers also have information right about medicines that they buy and consume. These rights including right about information about the medicine, begin composition, indication, contra indication, generic name, highest retail price, rule of involve, statute-barred date and description of medicine. The Law that rules about it has published by the government, especially the rules about information of medicine on medicine label. But, in practically, these rules do not perform by many of producer of medicine. The Decision of Health Minister Number 068 and 069 Year 2006 On Tagged Generic Name and Highest Retail Price is an example of rule that not perform by medicine producer. This thesis discuss how analysis the regulation which regulate about consumer right on information concerning fact that happen about violation of law on fulfillment consumer right on medicine information, especially about regulation of medicine. This thesis also discuss about regulation on protection of consumer, especially fulfillment consumer right in generally and discuss how to enforce the law concerning the breach of law that happens, reviewed from the law of consumer protection aspect."

"Konsep penjualan produk melalui televisi merupakan salah satu upaya pelaku usaha untuk menarik minat masyarakat, dan juga merupakan salah satu cara memperoleh laba atau untung dalam jumlah yang besar. Perusahaa-perusahaan tersebut bekeijasama dengan perusahaanperusahaan asing yang memproduksi suatu produk, misalnya alat rumah tangga,alat-alat olah raga, kosmetika dan sebagainya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Mexico, dan sebagainya, untuk kemudian ditawarkan atau dijual produknya kepada masyarakat melalui tayangan iklan "infomercial? pada televisi. Seiring dengan perkembangan tersebut, dalam kenyataan masih terlihat adanya suatau gejala ketidakselarasan yang terjadi antara pelaku usaha yang menjual produk-produk tersebut dengan konsumen pengguna barang (pembeli). Ketidakselarasan ini dapat membawa pengaruh dan dampak negatif terhadap kepentingan-kepentingan pihak lainnya. Dengan kata lain, apabila salah satu pihak dalam pelaksanaan kegiatan usaha mengalami ketidakselarasan tersebut, maka hasil atau prestasi bagi pihak lain pun menjadi sia-sia. Selain itu pula dampak dari ketidakselarasan ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, padahal jumlah konsumen di Indonesia sangatlah besar, hampir kurang dari 200 juta orang adalah konsumen yang menyaksikan tayangan iklan u Infomercial? penjualan produk-produk tersebut, maka kemungkinan jumlah konsumen yang akan dirugikan ketika memanfaatkan transaksi jual-beli dengan cara ini tidaklah sedikit. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan konsep penjualan ini yang menjadi perhatian utama, yaitu hal-hal yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dalam kegiatan usaha ini, sehingga menyebabkan pemerintah dan lembaga non pemerintah (NGO) mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi maraknya perkembangan kegiatan usaha ini, salah satunya dengan mengoptimalkan pemberlakuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga melalui pendidikan konsumen, serta mengupayakan penentuan standarisasi mutu suatu produk barang melalui kegiatan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemudian, melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami kerugian, misalnya dengan memanfaatkan upaya penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan umum, maupun penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK)."

"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.

---

In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."