Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian sub-sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat dan dalam prosesnya dibagi menjadi : tahap sebelum sidang pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah pengadilan (puma ajudikasi). Layaknya suatu sistem, seharusnya dalam sistem peradilan pidana telah terjalin koordinasi dan integrasi/keterpaduan pada keseluruhan sub-sub sistem, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektifitas. Tahap pra-ajudikasi sebagai tahap awal dari sistem peradilan pidana melaksanakan penanganan proses pidana melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Antara fungsi penyidikan dan penuntutan saling berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan saling mendukung satu sama lain. Keberhasilan penyidikan menjadi keberhasilan penuntutan. Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP, dilakukan penegasan/pembagian antara fungsi penyidikan dan penuntutan dengan tetap memberikan sarana penghubung untuk menyelaraskan kedua fungsi tersebut melalui lembaga prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu kebijakan pidana (criminal policy) dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu dengan mendasarkan pada tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil {due process of law). Dari data sekunder yang telah diperoleh, berupa bahan hukum (primer dan sekunder) yang dikumpulkan melalui studi dokumen / literatur, dikonfirmasikan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait, yaitu polisi, jaksa, dan advokat, kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif melalui dua (dari lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (dalam hal ini undang-undang) dan faktor penegak hukum (pada tahap pra-ajudikasi terdiri dari : polisi, jaksa, dan advokat). Dalam praktiknya tidak jarang prapenuntutan memunculkan permasalahan, kebijakan penyidikan dan kebijakan penuntutan belum mengarah pada satu kebijakan (operasional) pidana yang memungkinkan peluang terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang (arbitrary process). Pada konteks ini advokat didorongkan untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan menghidarkan dari proses hukum yang sewenang-wenang sehingga tetjadi keseimbangan dalam proses pra-ajudikasi menuju pada tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of law).

---

Criminal justice system is a system in a society to tackling crime problem. Criminal justice system moved by component series of system consisting which police departement, district attomey, court and correctional institution, including advocate and on its procedure divided as : before court phase (pre-adjudication), court phase (adjudication) and resocialization phase (post ajudication). As a system, properly in criminal justice system was interlaced coordination and integration on the whole system, so gets to reach efficiency and effectiveness. Pre- adjudication phase is startup phase of criminal justice system on that criminal process perform through investigation and prosecution function. Among investigation and prosecution function each other had a close relationship, where is the one phase basics for another and backs up mutually. Investigation success becomes prosecution success. Base on functional differentiation principle that followed by the code of criminal procedure (KUHAP), bring about affirmation / fragmentation among investigation and prosecution function with regulary given infrastructure link to harmonise both through preprosecution. The preprosecution can be utilized to arrange a criminal policy (operational policy) in investigation and prosecution area that coherent by goes upon criminal procedure goals, which is due process of law. Through secondary data already been gotten, as law material (primary and secondary) one that is gathered thru document / literature, confirmed by acquired primary data through interview with resource person conceming, which is police, attomey, and advocate, then by qualitative analysis pass through two (of five) factor that law enforcement influence, which is law factor (statute) and law enforcement agencies factor (on pre-adjudication phase consisting of: police, attomey, and advocate). In a fact preprosecution not sparse arises a problem, investigation policy and prosecution policy haven't aimed on one policy criminal which enable its opportunity opened arbitrary process. In this case, its importance to impulse advocate to give legal aid in order to protection the basic right of suspect and avoid of arbitrary process so arice checks and balances in pre-adjucation process goes in the direction of criminal procedure, which is due process of law."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang " Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana", secara khusus tesis ini membahas pertama, bagaimanakah ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tahap prapenuntutan melibatkan penyidik dan penuntut umum. Kedua, apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Ketiga, upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ada dalam proses prapenuntutan khususnya dalam penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Ketika kita membahas tentang Optimalisasi Prapenuntutan, hal tersebut berarti kita akan mencari solusi tehadap permasalahan-permasalahan yang ada pada tahap prapenuntutan khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, optimalisasi tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Secara khusus tesis ini meneliti beberapa kasus yang diputus bebas oleh pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari penuntut umum terhadap putusan bebas, dari putusan tersebut, penulis menganalisa apakah permasalahan yang timbul dalam melakukan penelitian berkas perkara atau apa yang menyebabkan prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum menjadi tidak optimal sehingga berdampak kepada terjadinya putusan bebas, baik itu bebas murni maupun bebas tidak murni pada sidang pengadilan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pencari keadilan. Permasalahn tersebut harus dikaji agar dapat memberikan gambaran bagi penuntut umum tentang upaya apa yang harus ditempuh agar dapat mengoptimalkan tahap prapenuntutan khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum.

---

ABSTRACTThis Thesis is research result about " Optimization pre prosecution in crime system of judicature", particularly this thesis discusses first, how provisions in legislation that arrange about phase Pre prosecution entangles investigator and publik prosecutor. Second, what is become problems at phase pre prosecution in course of handling of public doing an injustice case, specially in first delivery of phase bundle by investigator or research law suit by publik prosecutor. Third, effort what is conducted to overcome problems is referred existing in course of pre prosecution specially in research law suit by publik prosecutor. When we discuss about optimization pre prosecution, that mean us of solution searching tehadap bunches of troubles existing at phase pre prosecution specially in first delivery of phase bundle or research law suit by publik prosecutor, optimization are referred bent on to give rule of law for justice searcher. Particularly this thesis examines such cases that broken free by district court and by appellate court refuse application kasasi from publik prosecutor to free decision, from decision referred as, analysis writer wether arising out problems in conducting research law suit or what is the cause pre prosecution that conducted by publik prosecutor becoming not optimal until affect to the happening of free decision, either that free pure or free impure at court causing feel injustice for justice searcher. Problems is referred must assessed to give picture for publik prosecutor about effort what must gone through to optimization pre prosecution specially in first delivery of phase bundle by investigator or research law suit by publik prosecutor"

"ABSTRAKPenulisan yang berjudul "Mengefektifkan Alih Teknolagi Komputer di Indonesia" memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsepsi teknologi komputer serta peranannya bagi suatu negara berkembang. Dalam penulisan ini kita mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai konsepsi dari pelaksanaan alih teknologi khususnya di bidang komputer. Hal itu menyangkut setiap tahapan dalam proses alih teknolagi, saluran masuk alih tekhalogi dan saluran cara alih teknologi. Penulisan ini juga memberikan gambaran atas sikap pemerintah Indonesia terhadap teknalogi komputer dan juga mengemukakan sikap yang seyogyanya ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyangkut kebijaksanaan dasar, teknologi tepat guna, kebijaksanaan tata niaga, sikap masyarakat Indonesia, penataan organisasi pelaksana alih teknolagi dan perlindungan hukum dalam alih teknologi."