Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia tetapi tampaknya permasalahan wakaf tanah masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah dan benda-benda wakaf di kabupaten Tasikmalaya yang sempat menjadi sengketa. Menyikapi keadaan tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik. Penulis berupaya mengkaji bagaimanakah aspek hukum jual beli tanah dan benda-benda wakaf yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya dikaitkan dengan peraturan pemerintah tersebut. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan jual beli atas tanah wakaf tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pada prinsipnya menurut hukum Islam tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan. Dalam kasus ini jual beli dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai status, letak, dan kedudukan tanah serta tidak adanya alat bukti (sertipikat) atas tanah wakaf tersebut. Para pihak berupaya menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat serta mengembalikan status dan penggunaan tanah tersebut pada statusnya semula sebagai tanah wakaf."

"Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang Iengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbui berkenaan dengan perwakafan tanah.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus pefwakafan dari 4 Kelurahan di Nilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prose; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi prose; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pewakafan tanah."