Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 208495 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahadjeng Endah K. Siradjoeddin
Depok: Universitas Indonesia, 1995
T36482
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Erwati Wahyuningtiyas Kusumastuti
"ABSTRAK
Hukum Tanah Nasional yang kita miliki belum dituangkan secara lengkap ke dalam hukum yang tertulis, dan dari hukum yang tertulis itu masih ada yang belum jelas. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk melengkapi dan memperjelasnya. Hal itu dapat dilakukan melalui keputusan hakim dibidang hukum tanah., karena hakim harus dapat memutus suatu perkara walaupun hukumnya belum ada atau belum jelas. Dengan cara melengkapi hukum tanah yang belum lengkap dan memperjelas hukum tanah yang belum jelas melalui suatu penafsiran, keputusan hakim di bidang hukum tanah telah berfungsi dalam. pembangunan dan pengembangan hukum tanah nasional, asal saja hal tersebut disertai dengan adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rochmat Soemitro
Bandung: Eresco, 1982
336.2 ROC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rochmat Soemitro
Bandung: Eresco, 1974/1988
336.2 ROC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Urban and Regional Development Institute (URDI), 2005
307.14 PEM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
A. Mukti Ali
Jakarta: Departemen Agama, 1972
297.025 98 MUK a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Penarikan pajak penghasilan adalah sesuatu yang sering menjadi pcrdebatan. Hal itu terjadi karena masyarakat pembayar pajak sering merasakan adanya perlakuan yang tidak adil akibat adanya penarikan pajak yang bersifat memaksa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah selaku sebuah institusi yang mengeluarkan suatu kebijakan pajak mencoba memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan agar penarikan pajak dapat tetap menjamin keadilan bagi para individu pembayar pajak, sekaligus tetap menjaga nilai efisiensi dari penarikan pajak itu sendiri. Salah satu perlakukan untuk mendatangkan keadilan bagi individu di dalam penarikan pajak penghasilan saat ini adalah dengan memberlakukan pajak progresif. Artinya, pajak tidak bisa memaksa seluruh individu yang berbeda-beda untuk melakukan pengorbanan yang sama dalam membayar pajak penghasilan. Sifat pogresifitas semacam ini dinilai cukup untuk mendatangkan keadilan bagi seluruh individu, tetapi jika kita menganalisis permasalahan itu melalui perspektif dari pemikiran Amartya Sen, maka apa yang terjadi sebetulnya sama-sekali bukanlah sebuah bentuk keadilan. Apa yang menjadi kepedulian Amartya Sen adalah bagaimana keadilan melalui kebebasan positif individu dapat menjadi suatu hal yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bentuk negara yang tergolong sebagai negara dunia ketiga seperti Indonesia membutuhkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebebasan dari rakyatnya agar dapat berperan aktif dan ikut mensukseskannya. Bentuk pajak penghasilan progresif individu bukanlah sebuah kebijakan yang dapat mendatangkan hal itu. Pajak seperti itu hanya menjamin redistribusi keadilan kepada seluruh individu agar terjadi kesetaraan. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat membuat individu mengembangkan kapabilitas mereka untuk memaksimalkan kefungsian yang seharusnya dapat mereka wujudkan melalui pilihan yang mereka anggap bernilai dalam hidupnya. Biar bagaimanapun pertumbuhan ekonomi melalui kebebasan individu adalah sebuah hal yang bersifat konseptual dalam pemikiran Amartya Sen. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggunakan pikiran konseptual tersebut untuk mengevaluasi sistem pajak penghasilan individu yang berada di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi ekonomi-politik di Indonesia yang ada sekarang."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S16000
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1991
S22690
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
B. Wibowo Suliantoro
"The article talks about the place of religion in the systems of national laws. Religion is one of systems of values upheld by the society, so that religious values have to be considered and counted in the formation of the laws. Religion may become an inspiration and enlightenment in good political and judicial institutions. In the formation of the laws, the government has to prioritize the principles of justice, so that the religious faith of the citizens is expressed in the laws in a positive way, and in the fundamental values in a rational and democratic discourse."
Depok: Departemen kewilayaan FIB Universitas Indonesia, 2009
360 JETK 1:1 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>