Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat hukum adat Baduy Dalam terdiri dari tiga kapuunan, yaitu Kapuunan Cikeusik, Kapuunan Cibeo dan Kapuunan Cikartawana. Mereka hidup mengasingkan diri selama beratus-ratus tahun dengan berpegang teguh pada pikukuh (ketentuan hukum adat) yang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Puun. Kepatuhan mereka terhadap sosok Puun dan ketaatan mereka pada konsep buyut (tabu) mampu mempertahankan keberlakuan hukum adat mereka sampai sekarang, termasuk hukum perkawinan adatnya. Hukum perkawinan adat Baduy Dalam dila kukan sesuai dengan hukum adat Baduy Dalam dan kepercayaan Sunda Wiwitan, di sahkan oleh Puun, mereka menyebut perkawinannya sebagai kawin batin, tidak ada akta perkawiman. Ada perbedaan tata cara perkawinan antara Kapuunan Cikeusik dengan Kapuunan Cibeo dan Cikartawana. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan adat tidak banyak terjadi, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa pengasingan ke kawasan Baduy Luar atau melakukan tebus hampura. Sulit untuk menerapkan hukum perkawinan nasional kepada masyarakat Baduy Dalam ini, mereka sangat memegang teguh hukum adatnya. Karena mereka menyakini bahwa hukum adatnya itu merupakan amanat leluhurnya yang harus dijaga dan dilaksanakan, mereka takut durhaka apabila melanggarnya. Pasal 66 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak menyebutkan dengan jelas mengenai kedudukan hukum perkawinan adat, mengenai hal ini, Prof. Hazairin berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam hukum adat sepanjang mengenai hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 masih tetap berlaku. Berdasarkan pendapat Prof. Hazairin, maka hukum perkawinan adat Baduy Dalam masih berlaku mengenai hal-hal yang belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974."

"Untuk menuju pembangunan manusia seutuhnya, pembaharuan Undang-Undang diutamakan guna melestarikan ketertiban dan kedamaian dimasyarakat. Setiap manusia memiliki sesuatu yang dihargai, masing masing dalam jumlah yang relatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pancasila, sepanjang belum ada atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan perkawinan lainnya masih berlaku. Penelitian dilakukan melalui buku-buku bacaan dan instansi yang terkait. Arti perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat perkawinan mengikuti keadaan masyarakat yaitu menurut agama dan kepercayaannya, akibat perkawinan terhadap harta hendak terjadi pemisahan harta tanpa ada perjanjian perkawinan, alasan perceraian untuk pegawai negeri berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Harta benda perkawinan peraturannya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sejak perkawinan berlangsung ada harta yang ter pisah dan harta bersama. Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan warisan budaya bangsa Indonesia. Perjanjian perkawinan tidak banyak digunakan oleh bangsa Indonesia padahal calon suami isteri mendapat kebebasan mengatur harta benda nya, kalaupun itu ada biasanya terjadi antara calon suami atau isteri karena adanya perbedaan yang besar mengenai harta yang dimilikinya. Memuat perjanjian perkawinan berarti mereka akan menentukan harta bendanya atas persetujuannya, dengan memisahkan selain harta yang dibawa, warisan atau hadiah juga harta yang didapat selama perkawinan, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama adalah harta yang di peroleh selama waktu perkawinan, dimiliki secara bersama tidak masing - masing, kecuali dari warisan atau hadiah. Perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, waktu perkawinan akte perjanjian disyahkan oleh pegawai pencatat. Perjanjian perkawinan ini disaksikan oleh dua orang saksi, ditanda tangani oleh calon suami-isteri Notaris dan saksi- saksi. Selama perkawinan, perubahan perjanjian perkawinan tidak bisa walaupun dengan persetujuannya, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hukum perkawinan pada umumnya dan harta benda calon suami-isteri termasuk perjanjian perkawinannya, sebagai warga negara Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I-XIV, pasal 1-67, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab I-X, pasal 1-49 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pasal 1-23. Calon suami-isteri, penghayatan hukum perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya adalah perlu diperhatikan, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam beberapa pasalnya menunjuk ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya."

"Tesis ini membahas peranan notaris dalam proses pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah. Di dalam K.U.H.Perdata dan Undang-Undang Perkawinan terdapat pembedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan biasa disebut anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan biasa disebut anak luar kawin. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sehingga anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti anak sah. Tetapi dalam K.U.H.Perdata memberi kesempatan bagi anak luar kawin untuk dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, dengan cara mengakui anak luar kawin yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan melalui Akta Notaris. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah bagaimana proses peningkatan anak luar kawin menjadi anak sah dalam hukum perdata Indonesia dan bagaimana akibat hukum dalam hal tidak dilakukannya pengesahan anak luar kawin.Metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya dikeluarkan suatu aturan untuk melengkapi proses serta akibat hukum dalam pengakuan anak luar kawin dan pengesahannya sebagai pengaturan dan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

This thesis focus on notary role in confession of external marriage child into legitimate child. In civil code and marriage act there are differencies between child who born in marriage usually called legitimate child and external marriage child. External marriage child does not have law relationship with his/her father so that the external marriage child does not have the same right like legitimate child. But, in civil code giving chance to external marriage child to change the status into legitimate child by confession of external marriage child. That child confession can be done by notary act. The problem that arise from that background is how the external marriege child proces to become a legal child in Indonesia civil code and how the law consequences in the matter of no authentication of external marriage child.Research method which used in this problem is normative law research method. The data were collected researcher suggest that there is importance to release an act in order to complete the proces and also law consequences in external marriage child confession and the authentication as act and implementation of marriage act number 1 year 1974 about marriage."

"ABSTRAKDalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuankeberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri olehwali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dannerkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurutKompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.Posisi ayah biologis bagi seorang Anak Luar Kawin yang merupakan calon pengantinperempuan akan digantikan oleh Wali Hakim yang ditunjuk oleh menteri yaituKenala Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut kemudian akan dilangsungkanS t a r k ^ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tertang.Wali HakimAyah biologis dari seorang Anak Luar Kawin tidak mempunyai hubungan nasabdengan anaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Haltersebut berdasarkan Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur an dan al-HaditsKompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentans Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitiankenustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahanbahanhukum primer berupa Peraturan Perandang-vmdangan serta ketentuanketentuanlain yang mengatur atau berkaitan dengan Wali Hakim dan penelitiandengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan tesisini Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (libraryresearch) dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara.Setelah dilakukan penelitian mengenai status anak di luar kawin menurut HukumIslam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwaAnak Luar Kawin tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehinggatidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, untuk itu yangmenjadi wali dalam Perkawinan Anak Luar Kawin adalah Wali Hakim karena anakluar kawin tidak mempunyai Wali Nasab.

---

ABSTRACTBased on Islamic law, that is an obligation for the presence of a proxy in the marriageof women. Based on the Islamic Law, The Compilation of Islamic Law, and also ActNo. I Year 1974 about Marriage, if the women’s proxy is absence in the marriageprocess that makes the marriage become illegal. The authority of the biological fatherof illegal children as a bride will be replace by the Proxy, whose pointed by Ministryof religion is the Head of the local regional religion affair office. Thus the marriagewill be held based in the Regulation of Ministry of religion No. 30 year 2005 aboutProxy. The biological father of illegal children does not have “nasab” relation withher daughter, the daughter only has civil case relation with her mother, and this isbased on the Koran, hadist, the Compilation of Islamic Law, and also Act No 1 Year1974 about marriage. This research conduct by literacy research which is analyzeprimary law sources such as regulation and any other decree that related with theauthority of the proxy in the marriage of illegal children, and this research alsoconduct by analyze the second law sources that related with the topics cf this thesis.The normative law research which is also named literacy research which is to make acomprehensive research this research also conduct interview with resources persons.This research conclude that the status of illegal children based on the Islamic Law andthe regulation is that illegal children have no “nasab” relation with her biologicalfather, this make no right and obligation relation between daughter and her biologicalfather, therefore the one who has authority in the marriage of illegal children is theProxy because illegal children have no “nasab” relation."

"Melalui penelitian kepustakaan dan metode perbandingan serta atas analisa Perundangan. Penulis hendak membahas kedudukan saksi dalam Perkawinan yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan UU. NO. 1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Menurut Hukum Islam setiap Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, sebagai salah satu rukun Perkawinan. Suatu Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka nikahnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut UU. NO. 1 Th. 1974 Perkawinan di-lakukan menurut masing-masing Agama dan Kepercayaan,tetapi-harus dilengkapi dengan dua orang saksi dan pegawai penca-tat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) UU NO.1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Oleh karena itu jika terjadi Perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam & yang beragama lain. (bukan beragama Islam) ke Pengadilan Negeri. "

"ABSTRAKMengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur antara lain oleh UU No.l Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban mana tidak hanya pada masa perkawinan tetapi terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian dan kritera ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis dengan metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis.Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hak asuh adalah pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh adalah orang tua melakukan pemenuhan kepentingan terbaik b agi anak serta mampu memberikan perlindungan untuk terselenggaranya hak-hak anak sampai masuk usia dewasa atau menikah. Perlindungan terhadap anak dari orang tu a pemegang hak asuh meliputi tetapi tidak terbatas atas perlindungan untuk menjalankan agamanya, terselenggaranya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sehingga anak dapat berkembang b a ik jasm an i aupun rohaninya. Disarankan adanya lembaga konsultasi keluarga y ang menangani persiapan pengasuhan anak pasca perceraian dan mengoptimalkan p eran an Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

---

ABSTRACTThe importance of the marital institution for establishment and social walfare, the state must belong to the rule of law for arranging to coexist in marital institution. Related with the parents? obligation for their children care according to Code of The Marital Number 1 -1974 and Code of The Child Protection Number 23- 2002, not while their marriage only but continuelly althoug its broken. The main problems should be analyzed of the research are decision of child care right for one of the suitable parents after divorcing and also the obligation o f one has been appoint to care her/his child according to Code o f The Child Protection Number 23 - 2002. Metodological of research is the library research to collect the secondary data consist or the primary and secondary sources of data analyzed by qualitative method.The result of research concludes found that decision to appoint a suitable parent to care her/his child after the parents? divorce should consider the best child?s rights. The best qualification of appointed fellow to care the child connecte with he or she is able to fulfill the child?s right and belong to competency in protecting and accomplishment the child?s right uring he and / or she reach the adultage and/or before marriage. Its including to applicate her or his believeness, accomplish the child?s reasonable education as according to his or her talent. Suggested the existene of family consultancy institute for handling the families trouble especilly for parent and her or his child after divorcing."

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. (Penjelasan Umum,; angka 4 huruf a. UU No. 1 Tahun 1974).Kesejahteraan materiil yang sering juga disebut dengan "ekonomi keluarga" merupakan hal yang kongkrit karena terkait dengan kebendaan, sedangkan hukum tentang kebendaan itu berhubungan langsung dengan hukum kepemilikan.Pokok permasalahannya, bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing mengatur permasalahan hukum harta kekayaan perkawinan serta dalam hal apa sajakah perbedaan diantara keduanya.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundan-gundangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier dengan didukung oleh penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasilnya ditemukan bahwa Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan, hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, meskipun perjanjian perkawinan tetap dimungkinkan.Pengaturan tentang itu diatur lebih lengkap dan jelas dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam pada pasal-pasal 85 sampai dengan 97. Pasal 87 ayat (1) sangat jelas menunjukkan sebagai upaya lebih memperjelas isi pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, dengan cara melengkapi kata "tidak menentukan lain" menjadi"tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".Perbedaan lain yang cukup- mendasar adalah dalam hal pembagian harta bersama bagi suami isteri yang bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Jika dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama diserahkan kepada hukum masing-masing (Pasal 37) sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dengan tegas bahwa harta bersama dibagi sama besar (Pasal 96 dan 97) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang sangat mungkin terjadi pada kasus-kasus harta perkawinan."