Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Penelitian Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia di bawah Pemerintah Orde Baru adalah Pembangunan Negara dan Bangsa di segala bidang kehidupan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, lahiriah dan bathiniah berlandaskan Pencasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan secara harfiah pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang bersifat merubah keadaan dari yang lama menjadi baru, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Karena sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia, maka perubahan yang diinginkan itu selain tertuju kepada kebutuhan juga akan merubah sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam hal ini, maka sasaran perubahan yang dimaksud tidaklah dapat terlepas dari masalah-masalah yang menyangkut tata nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada hakikatnya menuntut pula adanya keteraturan. Oleh karena itu pelaksanaan pambangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah dan sarana menuju masyarakat Pancasila, yang kita cita-citakan,berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu dalam masa pembangunan ini sebenarnya hukum tidak hanya diharapkan akan dapat berfungsi sebagai sarana penunjang, akan tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat. Dengan perkataan lain hukum tidak lagi hanya mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi tampil di depan memberi arah pada pembentukan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum perlu dibangun secara terencana, agar hukum sebagai penunjang ataupun hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, mempersiapkan masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dalam suasana keteraturan, amen, tertib, adil dan damai. "

"Skripsi ini membahas mengenai kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan ketentuan perlindungan korban perkosaan di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Bentuk penelitian dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Latar belakang dalam penulisan karya tulis ini adalah melihat ketentuan hukum pidana Indonesia terkait perkosaan yang selama ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, hanya memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal 12 tahun. Ironinya perlindungan terhadap korban perkosaan sama sekali tidak diakomodir dalam ketentuan tersebut, padahal dampak negatif yang diderita oleh korban mencakup banyak hal di antaranya berupa kerugian fisik dan psikis. Di sisi lain, hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah memiliki ketentuan hukum yang komprehensif terkait delik perkosaan, yaitu berupa hukuman had zina bagi pelaku perkosaan dan sistem perlindungan bagi korban. Ketentuan hukum pidana Islam tersebut dapat diimplementasikan ke dalam RUU KUHP Indonesia mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara", dengan sila pertamanya yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa". Demikian kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak korban perkosaan perlu dilakukan pembaharuan ketentuan yang ada, yang dapat mengadopsi dari ketentuan hukum pidana Islam.

---

This thesis discusses the contribution of Islamic criminal law in the law reform of rape victim protection in Indonesian national criminal law. This is a legal normative research that use a qualitative approach. Indonesian criminal law provisions in Article 285 of the Criminal Code, only impose sanctions on the perpetrators in the form of imprisonment for a maximum of 12 years. The irony is the rape victim protection did not accommodated on the provisions, whereas the negative impact suffered by the victims include many things (ie. physical and psychological damages). On the other hand, Islamic criminal law that comes from al-Quran and as-Sunnah have a comprehensive legal provisions related to the offense of rape and protection system to the victims. Islamic criminal law provisions can be implemented into Indonesian Law. It is based on provision of Article 2 of Law No. 12 of 2011: "Pancasila is the source of all laws of the country", where the first principle is "Ketuhanan Yang Maha Esa". The conclusion is to ensure the protection of the rights of rape victims, it need to have a law reform due to the existing provisions that could adopt from the Islamic Law."

"ABSTRAKDengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun1951, maka timbul anggapan seolah-olah hukum adat< idelik tidakmempunyai tempat lagi dalam dinamika hukum pidana positifdi Indonesia. Namun kalau diteliti pasal 5 ayat (b)UU tersebut, maka sebenarnya hanya dihapus hukum formil(beracara) adat. Dalam arti hukum adat delik materiil masihtetap berlaku.Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana positifdi Indonesia, secara serta merta menumbuhkan sikapapriori para penegak hukum, bahwa dengan demikian hukumdelik adat tidak diterapkan lagi. Tentunya hal ini bertentangandengan dinamika beberapa peraturan perundang-undangan yang menunjukkan esensi dan eksistensi hukum delik adatdi Indonesia.Esensi dan eksistensi hukum delik adat di Indonesia,paling tidak mematahkan kekakuan dinamika hukum pidana positifyang menganut asas legalitas. Walaupun dalam imple -mentasinya, hukum pidana positif di Indonesia masih menampakkankekakuannya.Menggembirakan bahwa dalam kandungan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional 1982/1983 tetap memberikanpeluang keberadaan hukum delik adat di Indonesia ,seperti dalam pasal 1 ayat (4), pasal 57 ayat (3) butir 5.Dalam menyonsong peluang keberadaan hukum delik adatyang tetap dijamin dalam era implementasi hukum pidana nasionaldi masa mendatang, maka pada tempatnya dikemukakanpertanyaan : apakah setiap reaksi masyarakat terhadap delikadat dapat dijadikan pelengkap dalam penghukuman?Tentunya tidak secara serta-merta setiap reaksi masyarakatterhadap delik adat diterima untuk melengkapisuatupenghukuman. Melainkan harus melalui filter penyaring,yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu dalam batang tubuhkonsep KUHP nasional masih dapat diangkat Tujuan Pemidanaan(pasal 43) sebagai alat ukur untuk mempertanyakanapakah reaksi masyarakat terhadap delik adat dapatdijadikan pelengkap penghukuman.Dengan demikian tidak semua reaksi adat dapat diterimasebagai pelengkap penghukuman, namun harus dikaji dandisaring terlebih dahulu. Di sini dituntut kepekaan parapenegak hukum dalam menjiwai hukum delik adat suatu masyarakat.oleh karena itu tidak terelakkan tuntutan akansuatu pengetahuan hukum adat yang memadai serta penjiwaanyang mendalam dari para penegak hukum mengenai hukum adat,tidaklah dapat ditawar-tawar di era implementasi KUHP nasionalkelak. Dalam konteks di atas, maka penegak hukum jangan hanyajadi corong atau mulut undang-undang belaka. Sebab kalaupenegak hukum memposisikan diri hanya sebagai trompetdari UU, maka akibat hasil kerjanya tidak luput dari kekecewaanpencari keadilan. Pencari keadilan merasakan bahwakeadilan yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,tidak mendapatkan sahutan dari para penegak hukumdalam setiap tahapan proses kerjanya.Proses kerja para penegak hukum ini, berangkat darisuatu sistem kerja yang dikenal dengan Sistem PeradilanPidana (SPP); SPP memperkenalkan dua model kerja, yakni'crime control model' dan 1due process model' ( CCM danDPM) .CCM, antara lain menghindari adanya 'second opinion'(pendapat kedua), sehingga penegak hukum yang memposisikandiri sebagai mulut undang-undang belaka, secara apriorimenutup diri terhadap dinamika hukum sosiologis yangtidak atau secara kabur-kabur diatur dalam perundang - undangan.Sedangkan DPM antar lain mengandalkan chek andre-chek, sehingga menjadi suatu keharusan hadirnya 'secondopinion'. Hadirnya second opinion memberikan peluang pemerhatianakan rasa keadilan yang sedang tumbuh dan berkembangdalam nurani masyarakat. Dalam arti peluang hukumdelik adat sebagai hukum tidak tertulis tetap ada dalamproses kerja SPP yang menggunakan model DPM.Dalam konsep KUHP nasional mengenai ‘penghukuman'dikenal'double track system' (sistem dua jalur); yaitu 'straf'(pidana) dan 'maatregel' (tindakan).Benang merah yang membedakan straf dan maatregel, adalah pada orientasi penghukumannya. Straf bermaksud menderitakansetiap pelaku kejahatan karena berangkat dari1backwardlooking', yakni hanya melihat perbuatan pelakuitu saja (berorientasi ke belakang), sehingga pelaku kejahatandihukum setimpal dengan besarnya kesalahan. Sedangkanmaatregel tidak bermaksud menderitakan pelaku melainkanmendidik (edukatif), yakni bertolak dari 'forwardlooking',yang mempertimbangkan manfaat dan kegunaan sanksiitu bagi masa depan setiap pelaku kejahatan.Menjadi pertanyaan sekarang, reaksi adat dimasukkanke dalam straf atau maatregel? Hemat penulis reaksi adatdigolongkan ke dalam maatregel, karena reaksi adat itu sebenarnyatidak bermaksud menderitakan pelaku tetapi merupakansuatu upaya pemulihan kembali hubungan masing - masingpihak, pengharmonisan kembali suasana masyarakat yangtegang (kacau) karena adanya pelanggaran adat.Dengan demikian reaksi masyarakat itu dapat dijadikanpelengkap dalam penghukuman, apabila reaksi masyarakat adat itu bersikap mendidik, bukan menderitakan. Denganperkataan lain reaksi masyarakat adat itu harus merupakankonkritisasi sahutan pl.aham 'utilitarian model',yang menekankan adanya kegunaan yang maksimal dari penghukumanbagi masa depan si pelanggar. Oleh karena itureaksi masyarakat adat yang bermaksud menderitakan, menyalahinorma sosial, bersifat pemborosan, tidak diandalkansebagai suatu bentuk penghukuman.***"