Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beritikad baik, terutama tentang ada atau tidaknya kewajiban dari pembeli untuk memeriksa/mengecek objek jual beli terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya jual beli. Disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar dari perjanjian jual beli seperti pengertian, objek, saat terjadinya, kewajiban para pihak dalam jual beli serta bagaimana jual beli atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai itikad baik selanjutnya dibahas dalam lingkup sejarah dan perkembangannya, pengertian, kedudukan itikad baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan fungsinya dalam perjanjian.Pada penelitian ini, Penulis menganalisis bagaimana para hakim di pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi menafsirkan seseorang yang dikatakan sebagai pembeli beritikad baik. Hasil dari analisis dimuat dalam tabel yang dikategorikan berdasarkan objek jual beli yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Adapun hasil dari penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat suatu pengaturan atau pedoman yang jelas dan terperinci mengenai asas itikad baik di Indonesia, terutama dalam mengukur pembeli beritikad baik.

---

This thesis discusses about judge’s standpoint in court verdicts regarding the good faith purchaser, particularly whether there is an obligation of the buyer to check the object first before purchasing or not. Formulated using a normative juridical method, the study is carried out by elaborating the fundamental theories of a sale and purchase agreement such as the definition, objects, time of occurrence, obligations of both parties, and the legal basis of trade of movable and immovable goods. For the good faith principle also discussed from the historical scope, definition, the arrangement of good faith in Indonesian Civil Code, and its function in the agreement.

The author will analyze how the judges at the first level court and the cassation level decipher about people who is being categorized as the good faith purchaser. The result of the analysis will be consisting of tables that are categorized by type of objects, which are tangible movable objects, intangible movable objects, and immovable objects. For the result of this research are to recommend the Indonesian Government to make a clear and detailed arrangement or guideline of the good faith principle in Indonesia, especially in identifying the good faith purchaser."

"ABSTRAKGlimepirid adalah suatu antihiperglikemia golongan sulfonilurea untuk terapi oral diabetes melitus tipe 2. Studi ini dilakukan untuk menilai glimepirid monoterapi dalam mengendalikan gula darah (HbA1c) pada pasien DM tipe 2, dosis yang digunakan, dan profil keamanannya. Metode: Studi observasional prospektif ini dilakukan di 4 klinik pribadi di Semarang, Jambi, Mojokerto dan Medan antara Oktober 2006 sampai September 2007 pada pasien rawat jalan, pria dan wanita, umur >20 tahun, dengan DM tipe 2, HbA1c >7%, dan tidak mendapat antidiabetik oral paling sedikit 3 bulan sebelumnya. Tablet glimepirid diberikan sekali sehari selama 3 bulan. Hasil: Dari 74 pasien yang memenuhi syarat, 18 pasien tidak kembali untuk evaluasi dan 56 pasien menyelesaikan studi 3 bulan ini, terdiri dari 26 pasien baru (belum pernah mendapat obat antidiabetes) dan 30 pasien yang sebelumnya pernah diobati (dengan obat antidiabetes). Dosis glimepirid awal dan akhir tidak berbeda untuk pasien baru maupun pasien yang sebelumnya pernah diobati (awal 2,0 mg, akhir 2,3 mg). Penurunan rata-rata kadar HbA1c 1,8% untuk semua pasien, lebih besar pada pasien baru (2,3%) dibandingkan dengan pasien yang sebelumnya pernah diobati (1,3%). Berdasarkan berat massa tubuh, penurunan rata-rata kadar HbA1c pada 20 pasien dengan BB normal 1,3%, dan lebih besar pada 20 pasien obese (2,4%). Penurunan rata-rata kadar gula darah puasa pada semua pasien 54 mg/dL, lebih besar pada pasien baru (83 mg/dL) dibandingkan pasien yang pernah diobati (30 mg/dL), tetapi tidak dipengaruhi oleh berat badan. Berat badan meningkat selama studi dengan rerata 0.9 kg. Tidak ada efek samping yang dialami oleh pasien selama 3 bulan monoterapi dengan glimepirid pada studi ini. Kesimpulan: Glimepirid monoterapi pada studi observasional dalam praktek sehari-hari selama 3 bulan ini efektif dalam menurunkan kadar HbA1c dan gula darah puasa, terutama pada pasien baru. Glimepirid pada studi ini disertai dengan peningkatkan berat badan meskipun tidak bermakna secara statistik. Tidak dilaporkan adanya efek samping dalam studi ini.

---

AbstractBackground: Glimepiride is a sulphonylurea antihyperglycemic agent for oral therapy of type-2 diabetes mellitus. This study was carried out to evaluate glimepiride monotherapy in controlling blood glucose (HbA1c) in type-2 DM patients, its dosage, and safety profile. Methods: This was a prospective observational study carried out at 4 private clinics in Semarang, Jambi, Mojokerto and Medan between October 2006 and September 2007 in outpatients of both gender, aged > 20 years, with type-2 DM, HbA1c > 7%, and received no oral antidiabetic treatment for at least 3 months. Glimepiride tablet was given once daily for 3 months. Results: From 74 eligible patients, 18 patients were lost to follow-up and 56 patients completed this 3 months study, consisting of 26 treatment-naive patients and 30 previously treated patients. The initial and final doses of glimepiride were similar in both treatment-naive patients and previously treated patients (initial 2.0 mg, final 2.3 mg). The mean reduction of HbA1c levels was 1.8% (absolute) for all patients, higher in naive patients (2.3%) compared to previously treated patients (1.3%). Based on BMI, the mean reduction of HBA1c in 20 normal weight patients was 1.3%, and more marked in 20 obese patients (2.4%). The mean reduction of FBG levels in all patients was 54 mg/dL, more pronounced in naive patients ( 83 mg/dL) compared to previously treated patients (30 mg/dL), but not affected by body weight. Bodyweight was increased during the study by a mean of 0.9 kg. No adverse event was encountered in any patient during 3 months monotherapy with glimepiride in the present study. Conclusion: Glimepiride monotherapy in the present observational study in daily practice for 3 months was shown to be effective in reducing HbA1c and FBG levels, especially in treatment naive patients. Glimepiride in the present study was associated with weight gain, although not statistically significant. No adverse event was reported in the present study."

"Spatial planning is an effort to improve the welfare of the community and to ensure environmental sustainability by taking into account the comparative advantages is an area and minimizing the development gap by reducing slums, and poor and underdeveloped areas. Regional Spatial planning policy is a kind product to control the level of environmental damage and the disorganized development and growth in a city or regency. The role of Batu city government is to realize Batu city space that is safe, comfortable, productive and suistainable as a superior agropolitan city and tourism city is East Java Province. This article utilized Good Governance Perspective and System Theory to analyze the formulation of Regional Spatial Planning Policy in Batu City. This article firstly explained about tourism development, and secondly described the authority and responsibility of stakeholders in spatial planning formulation. The third part clarified good governance perspective on spatial planning in Batu City and analyzed supporting and inhibiting factors in spatial planning formulation in Batu City. The findings showed that only some actors and factors had strong influence over the formulation of Regional Spatial Planning Policy."

"Tata Kelola yang Apik (Good Housekeeping, GHK) merupakan salah satu metodologi tentang cara mencapai penerapan Produksi Bersih. Good Housekeeping memfokuskan pada peningkatan produktifitas, penghematan biaya, pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan prosedur organisasi serta keselamatan di tempat kerja. Langkah-langkah Tata Kelola yang Apik sangat mudah, cepat diidentifikasi dan diterapkan, murah/tanpa biaya investasi dan seringkali tidak membutuhkan dukungan eksternal. Penerapan GHK dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan pada perusahaan. Berdasarkan evaluasi akan dapat diidentifikasi hal-hal sederhana, praktis yang menjadi kelemahan untuk dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan secara berkelanjutan. Perangkat GHK juga dapat membantu penanggung jawab lingkungan untuk memahami elemen-elemen pokok yang terdapat dalam GHK. Elemen-elemen ini dapat diselaraskan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan ekoefisiensi dan daya saing perusahaan. Hasil evaluasi penerapan GHK di PT. X Tbk menyatakan bahwa PT. X Tbk telah menerapkan GHK dengan baik. Kelemahan penerapan GHK yang perlu menjadi perhatian adalah bidang air dan air limbah untuk semua unit dan bidang energi pada unit yang Processing dan engineering. Penyebab kelemahan bidang air dan air limbah adalah masih ditemukannya kebocoran air baik pada produksi maupun non produksi, tindakan penggunaan air yang belum mengarah pada konservasi air, dan belum adanya pengelolaan air limbah bagian roter grinding pada unit spinning. Penyebab kelemahan bidang energi adalah pemilihan kualitas batubara yang kurang baik, belum dilakukan pengukuran efisiensi pembakaran, dan penempatan batubara yang belum memadai.

---

Good Housekeeping, GHK is one methodology that provides the method to accomplish Cleaner Production implementation. Good Housekeeping focuses on the Improvement of productivity, cost effidency, reduction of environmental Impact and organizational procedure improvement as well as safety at work places. Good Housekeeping implementation steps are so easy, quickly identified and applied, low price/ no investment and often does not require external support. GHKapplication can be used to evaluate the performance in oompany organization/environment On the basis of evaluation, simple and practical things can be identified which will constitute the weaknesses that can be followed up in order to improve of the performance in company organization/environment in sustainable manner. GHK and its tools can also assist the persons In charge of the environment to understand the main etements existing in GHK. These elements can be synchronized and put into practlce in the daily activities in order to increase the eco-effidency and competitiveness of a company. The results of GHK implementation evaluation States that FT. X Tbk has implemented GHK in good manner. The GHK weakness that needs attention is the water and waste water for all unlts and in addltion to that, the energy for yam processing and engineering unit. The causes of the weaknesses in water and waste water fields are that some water leakages are sbll found, both for production water and for non production water, the use of water that is not intended for water conservabon, and there is no waste water management existing in roler grinding at spinning unit. The causes of the weaknesses in energy sector is the selection of coal quality which is not good, there is no indneration effidency measurement available, and no appropriate coal storage."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan Kring Pajak 500200 sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kring Pajak 500200 mampu memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan menyediakan saluran bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, peningkatan pelayanan dan clean goverment. Kring Pajak 500200 juga merupakan perwujudan responsiveness Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan dan menyampaikan pengaduan. Beberapa saran yang diajukan penulis adalah menjalankan fungsi pemberian informasi aktif, menciptakan saluran formal partispasi masyarakat, sosialisasi Kring Pajak 500200, segragasi kewenangan AR dan Kring Pajak 500200.

---

Kring Pajak 500200, good public governance,Objective of these study is to discover facts of usefulness of Kring Pajak 500200 as a tool of Directorate General of Taxes inorder to imply clean goverment and good public governance with public support and paricipation. The result show that Kring Pajak 500200 is able to giving line to participate in regulation forming, increasing service level, and clean government. Kring Pajak 500200 also a responsviness of Directorate General of Taxes's to public needs of taxation information and complaint center. Some inputs to Kring Pajak 500200 are run information delivery actively, create formal line to Tax Regulation Directorate, beter socialization of Kring Pajak 500200, segregation authority between AR and Kring Pajak 500200."

"Sesuai dengan panduan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Bappenas 2007 setiap badan publik harus berusaha menerapkan semua asas dan indikator GPG untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan dan mencapai visi misi dan tujuannya Selain itu setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kedua amanat tersebut Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung asas transparansi di Pengadilan Pajak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer wawancara dan data sekunder Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak sudah melaksanakan semua asas dan indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ada beberapa kelemahan yang penulis temukan di antaranya kurangnya sosialisasi dan publikasi luas tentang Pengadilan Pajak serta kurang optimalnya sarana pengaduan

---

Each public institution has to implement good public governance Bappenas 2007 and be transparent and disclose all of it rsquo s activities and results outcomes of its activities as mandated by Law Number 14 of 2008 concerning public disclosure It shall establish and develop information and documentation systems for managing public information properly and efficiently Tax Court as a public institution has the same obligation The study was conducted in order to analize how the implementation of Good Public Governance in Tax Court institution The study uses the qualitative method by analyzing primari data results of inteview and secondary data from various resources The research concluded that The Tax Court institution has implemented all the GPG priciple indicator established by Bappenas 2007 well We found some weaknessed such as the socialization activity that have to be improved and increased in order for the society to know well The Tax Court its functions its procedures and its activity;"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance."

"Penelitian ini menganalisis stakeholder mapping di PT N, yang merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan untuk menentukan key stakeholder serta menentukan pengelolaan stakeholder untuk tujuan strategis perusahaan tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan datanya diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber dari manajemen tingkat menengah dan tingkat atas PT N. Hasil penelitiannya menunjukkan PT N memiliki tujuh key stakeholder, yaitu: Dewan Komisaris, Manajemen, PT H, Pemerintah qq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Klien, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelolaan yang tepat dan baik atas ketujuh key stakeholder tersebut dapat membantu PT N untuk meningkatkan keuntungannya demi menjamin keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, pengelolaan stakeholder dapat membantunya memperbaiki persepsi klien, memenangkan hati stakeholder, serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang seharusnya dapat dilengkapi dengan focus group discussion dan hasil penelitiannya yang tidak dapat dikonfirmasi ke key stakeholder. Penelitian ini juga merupakan studi persepsi, sehingga hasil penelitiannya tergantung pada pandangan narasumber.

---

This research examines stakeholder mapping practice in PT N, one of the state owned securities companies, with the objective to determine the key stakeholder and to determine stakeholder management for strategic objectives of the company. This research is using qualitative method and the data were obtained through interview and questionnaire with seven respondents from middle and top level management of PT N. The research finds that there are seven key stakeholders of PT N Board of Commissioners, Management, PT H, Government qq. Ministry of State Owned Enterprises, Clients, Indonesia Stock Exchange, and Financial Services Authority. The proper and good management of those key stakeholders can help PT N to increase its bottom line and to ensure its sustainability or perpetuity. Stakeholder management done by PT N can help them to improve client perception, win the stakeholders rsquo heart, and prevent lawsuit. Limitations in this research are related to the data collection method that can be complemented with focus group discussion and the findings that cannot be confirmed to the key stakeholders. Also, the nature of the research as the study of perception makes the findings dependent on the perception of the respondents. "

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik stakeholder mapping pada perusahaan untuk menentukan siapa sajakah key stakeholder di dalam perusahaan. Obyek penulisan skripsi ini adalah AXA Mandiri yang bergerak di industri asuransi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Tulisan ini merupakan studi tentang persepsi yang berarti klasifikasi setiap stakeholder antara satu perusahaan dengan lainnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hasil analisis terhadap stakeholder salience, posisi stratejik stakeholder, power dan interest stakeholder, ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan scope stakeholder, dapat disimpulkan bahwa key stakeholder dari AXA Mandiri adalah customer, shareholder, pemerintah dan lembaga terkait, dan bank partner. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder akan membawa dampak baik bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial dan secara langsung maupun tidak langsung.

---

The objective of this study is to analyze tha stakeholder mapping practice in order to determine the key stakeholder of the company. The object of this study is AXA Mandiri which is in the insurance company. Data collection was obtained through interviews with the management, questionnaire, secondary data, dan literature review. This study is a study of perception which means the classification of stakeholders in one company may vary with the other. According to the analysis results of stakeholder salience, strategic position of stakeholder, stakeholder power and interest, stakeholder intedependence, stakeholder power and scope, it can be concluded that the key stakeholders of AXA Mandiri are customers, shareholders, government and other institutions concerned, and bank partners. A good stakeholder relationship management will bring good impacts to the company financially or non financially, and also directly or indirectly. "