Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dinamika perjuangan Kongres Wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia tahun 1928–1955. Hak pilih merupakan salah satu wacana yang menjadi bagian dari perjuangan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Indonesia (setelah kemerdekaan: Kongres Wanita Indonesia) sebagai wadah persatuan pergerakan perempuan Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam badan-badan perwakilan di masa Hindia Belanda terhambat oleh praktik diskriminasi berbasis gender, ras, dan kelas yang diterapkan pemerintah kolonial terkait hak politik perempuan. Adapun di masa kemerdekaan, pemerintah Republik menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, termasuk hak pilih perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini kemudian turut memengaruhi perubahan arah dan corak gerakan Kongres Wanita Indonesia dalam upaya menjamin hak suara perempuan dan keterwakilan perempuan dalam badan-badan representatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik/verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber arsip dan surat kabar sezaman menunjukkan bahwa hak pilih perempuan Indonesia yang diperjuangkan melalui Kongres Perempuan Indonesia diperoleh setelah melalui perjuangan panjang serta diberikan bertahap oleh pemerintah kolonial. Adapun di masa kemerdekaan, upaya Kongres Wanita Indonesia terkait hak pilih perempuan diarahkan pada pengawalan langkah pemerintah terkait kesetaraan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan dalam proses politik, termasuk pemilihan umum.

---

This thesis discusses the dynamics of the struggle of the Indonesian Women's Congress in fighting for Indonesian women's suffrage rights in 1928–1955. The right to vote is one of the discourses that became part of the Indonesian women's struggle through the Indonesian Women's Congress (after independence: the Indonesian Women's Congress) as a forum for the unity of the Indonesian women's movement. The representation of women in representative bodies during the Dutch East Indies era was hampered by the practice of discrimination based on gender, race, and class applied by the colonial government regarding women's political rights. During the independence period, the government of the Republic guaranteed equal rights for all citizens, including women's right to vote in general elections. This then contributed to changes in the direction and pattern of the Indonesian Women's Congress movement in the effort to guarantee women's voting rights and women's representation in representative bodies. This study uses historical research methods which consist of 4 steps, namely: (1) heuristics; (2) criticism/verification; (3) interpretation; (4) historiography. The results of research conducted using contemporary archival sources and newspapers show that the right to vote for Indonesian women, which was fought for through the Indonesian Women's Congress, was obtained after going through a long struggle and was granted gradually by the colonial government. As for the independence period, the efforts of the Indonesian Women's Congress regarding women's suffrage were directed at escorting government steps related to equality of women's political rights and representation of women in the political process, including general elections."

"The study of Indonesian women inevitably involves methodological questions, a prime one being whether Indonesian women as a category form a meaningful object of study. In edited volumes on Indonesian women, the contributions usually form a mosaic of different kinds of Indonesian women, defined by variables such as ethnicity, class, residence, or historical time. This raises questions about diversity and difference and the applicability of specific findings to Indonesian women in general. Taking as a point of departure that it is useful to treat Indonesian women’s studies as one field of study, I explore these issues in relation to women’s agency and empowerment. First, I do so by applying a system’s approach to a case which I know best from my own fieldwork, that of women in a Madurese fishing community. Second, I use an intersectional approach to explore the subject of Indonesian women and social change, focusing on the aspects of family and food, and urbanization. Finally, I interweave the two parts and draw conclusions on the resilience of traditional values in the family food domain and on the impact of women’s paid work, but I also point at many remaining questions for further research."

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."