Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Shopping Sfree! merupakan suatu bentuk daerah komersil yang cukup scring dilcmukan. Menipakan sualu hal yang menarik jika keheradaannya juslru menimbulkan masalah. Untuk memperbaikinya dibutuhkan pengcrtian dari semua pihak.Pemerintah tentu menginginkan suatu penataan kota yang baik_ Mereka melakukan berbagai usaha untuk mcwujudkannya. Demikian juga halnya dengan pcnataan sualu Slmpping Street, contohnya adalah Shopping Sn-ee: di Jalan Dewi Sartika, Depok, yang tetap saja bertahan walaupun selalu digusur untuk dipindahkan kc lokasi lain.Sebenamya Shopping Street tersebut muncul karena lokasi Jalan Dewi Sartika yang sangat dekat dengan permukiman penduduk dan pcnduduk yang tinggal di sisi Jalan Dewi Sartika mencoba membuka usah berupa warung-warung kecil yang mendukung semakin ramainya Jalan Dewi Sartika oleh wanmg-warung yang kemudian berkembang menjadi kios. Jurnlah kios tersebut semakin larna semakin banyak. Hal ini mcngundang pedagang lain untuk turut serta menjual dagangannya di sisi Jalan Dewi sartika. Para pedagang tcrsebut adalah pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat yang masih kosong dan mereka amggap paling slrategis untuk berjualan.Dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang bezjualan di sisi Jalan Dewi Sartika maka scmakin banyak ruang yang dibutuhlcan olch para pedagang tersebut untuk berjualan Lama kelamaan jalan yang tadinya bertimgsi sebagai jalur kendaraan bermotor terpakai oleh para pedagang kaki lima tersebut untuk berjualan.Pihak pemerintah mengambil tindakan dengan menertibl-:an para pedagang tersebut dan melarangnya berjualan di lokasi yang dilalui oleh kendaraan. Bahkan mereka menyediakan suatu lokasi baru yang dianggap cukup cocok untuk para pedagang tersebut. Hanya Saja pihak pemerintah tidak mempertimbangkan hal-hal yangmendukung para pedagang kaki lima unluk tetap berjualan di sepanjangjalan Dewi Sartika. Mereka hanya menyediakan suatu lokasi baru yang diangap tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kota Depok dengain tidal-c mempertimbangkan kerugiari yang diderita oleh para pedagang akibat lokasi baru yang jauh dari pcrmukiman penduduk dan kurang cocok di gunakan sebagai lcmpal hcrdagang"

"ABSTRAKKehadiran perempuan sebagai kepala keluarga Pekka merupakan fakta kontradiktif terhadap tatanan nilai masyarakat patriarkal. Pekka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman Pekka terkait otonomi dan keterlibatannya dalam kegiatan simpan pinjam baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada Pekka baik dalam keterlibatannya pada kegiatan simpan pinjam maupun relasi sosial lainnya dengan keluarga dan komunitas, serta memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait seperti pemerintah, NGO Non Govermental Organization , swasta, dan akademisi terkait persoalan Pekka secara spesifik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam in depth interview dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah: 1 Peningkatan otonomi individu Pekka tidak diikuti dengan peningkatan kolektif perempuan dalam kelompok, oleh karenanya untuk mencapai otonomi individu dan kolektif perempuan, persoalan perempuan harus secara eksplisit tertuang dalam visi misi lembaga pemberi kredit; 2 Kelompok simpan pinjam lebih berfungsi sebagai wadah bagi penyediaan akses terhadap kredit sehingga Pekka mengalami peningkatan pada otonomi individual terhadap otoritas pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga termasuk membayar utang, kelompok tidak berperan dalam meningkatkan posisi tawar perempuan kepala keluarga dalam lingkup masyarakat dan kebijakan pada tingkat desa. 3 Kapitalisasi yang dialami oleh Pekka terjadi pada dua hal yakni eksploitasi dalam keluarga dan kelompok/bank.

---

ABSTRACT The role of women headed household Pekka is a contradictory fact of patriarchal society. Pekka have roles and responsibilities as breadwinners, household managers, and family decision makers. This study examines Pekka rsquo s experience in relation to their autonomy and their involvement on saving and loan activities both as individual and as group members collectively. This study also aims to figure out inequalities and discriminations occur to Pekka both in their involvement in savings and loan activities and other social relationships, as well as provides recommendations and suggestions to related parties such as government, NGOs, private, and academics on the Pekka issues specifically in the field. This research uses qualitative approach bases on women rsquo s perspective by data collecting observation, in depth interview and literature study. The findings of the study are Pekka rsquo s autonomy as individual does not correlate with the women rsquo s autonomy as member of community collective , therefore to increase individual and collective autonomy, their specific concern must be integrated in the visions and missions of saving loan institution Credit Saving Group that meant to help women serves only as a forum to loan money to improve individual autonomy, to increase decision making authority in the use of household expenditures including debt payment, but the group does not have role in improving bargaining position in the community and policy at the village level. Pekka experience of being exploited in two forms exploitation in the family and group vis a vis bank. "

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Permasalahan penelitian tesis ini tentang: (1) Hubungan kondisi sosial ekonomi nasabah dengan pernah tidaknya nasabah menunggak; (2) Praktik gadai syariah; dan (3) Kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika Jakarta.Untuk melihat hubungan kondisi sosial ekonorni nasabah dengan pernah tidaknya nasabah yang menunggak, digunakan metode binomial logic-likelihood. Praktik gadai syariah digunakan analisis perbandingan-diskriptif--ex post facto. Sedangkan kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika digunakan analisis share atau kontribusi.Karakteristik nasabah berprofesi sebagai mahasiswa, berpendapatan rendah, berat barang jaminan emas antara 2-5 gr, dan pemanfaatan pinjaman untuk keperluan konsumtif mempunyai peluang lebih kecil pemah mertunggak di PULS Dewi Sartika.Praktik gadai syariah yang berhubungan dengan marhun terbatas pada marhun emas saja; Penggunaan marhun bih tidak terlalu diperhatikan karena yang penting, nasabah dapat mengembalikan pinjamannya; Akad yang digunakan adalah gardhul hasan (administratif) dan Sarah (simpanan); Batasan waktu pembayaran marhun bih dan tat-if simpanan ada kecenderungan belum sesuai syariah; proses pelelangan terbatas, dan DPS masih belum dimiliki di PULS Dewi Sartika.PULS Dewi Sartika selama setahun operasionalnya telah mendapatkan pemasukan Rp 282.540.700, di mana penerimaan dari jenis iiarah cukup dominan, Rp 250.146.600 (88,53 %), dengan rata-rata tingkat pertutubultan 240,03 %, lebih tinggi dari tingkat rata-rata pertumbuhan total pendapatan, yang hanya 44,11 %.

---

The research matters are regarding: (1) Correlation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears; (2) Islamic mortgage practice; and (3) Contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

In order to analyze the con-elation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears, it is used binomial logic-likelihood method. On the other hand, analysis of ex post facto-descriptive-comparative is used to review Islamic mortgage practice. Meanwhile, analysis of share or contribution is used to probe the contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sarnia Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Characteristics of customers are students, low income, weight of gold collateral is about 2 - 5 grams, and loan performance for consumptive purposes has smaller chances to be in an-ears in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Islamic mortgage practice which is related to marina: (collateral) is limited to only gold mat-hurt; marhun bih performance Is not to be the main connem since the important thing is the ability of customers to paid off their loan; it uses qardhul hasan (administrative) and ijarah (deposit) covenants; while for time limit for marhun bih and deposit rate payment there is a deviation tendency from its Islamic guidance; confined auction process, and there is no DPS in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta has obtained its earnings of Rp 282,540,700 during its one operational year, in which revenue from Ijarah type is quite dominant of Rp 250,146,600 (88.53 %), on the growth rate average of 240.03 %, higher than its growth rate average of total income that is only 44.11 %."

"Tesis ini adalah hasil penetitian tentang preferensi nasabah dalam berhubungan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan Teori perilaku konsumen sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Peneliti membagi dua kategori variabel yakni rasional-emosional dengan lima indikator variabel yakni keyakinan terhadap prinsip bunga bank, jarak (akses), pricing, kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Kategori kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, pendapatan.Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam menggunakan kuisioner. Jumlah sampel 152 terdiri dari 75 responden dari pegadaian biasa dan 77 dari pegadaian syariah. Data yang diperoleh diuji menggunakan SPSS versi 10 dengan model regresi logistik. Regresi dilakukan dua kali masing-masing terhadap variabel rasional-emosional dan variabel demografi. Pemisahan regresi dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik karena dengan total variabel sebelas dan sampling terbatas dikuatirkan terjadi bias.Setelah diuji, hasil regresi menunjukkan keyakinan agama menjadi alasan utama responden memilih pegadaian syariah bersarna dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Artinya, responden yang meyakini bunga bank haram, dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mtidah serta memerlukan dana produktif cenderung memilih pegadaian syariah. Untuk faktor demografi, hanya gender yang signifikan secara statistik. Artinya nasabah perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan, variabel agama, pekerjaan, pendapatan, usia dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel agama tidak signifikan karena tidak semua responden, sekalipun mereka Muslim, meyakini bunga bank atau bunga yang dikenakan di pegadaian sebagai sesuatu yang haram.

---

Based on the consumer theory, socio cultural background and benefit factors (accessibility, pricing, and service quality) affected consumer's choice. This research is going to analyze the consumer behavior of islamic rahn (gadai syariah). Islamic rahn is one of the division belong to Perum Pegadaian (one of the state-owned enterprises).

This research is used primary data with 152 samples that comes from islamic (77 samples) and conventional rahn (75 samples). To analyze the behavior, this research uses logistic regression with the customer's choice (islamic or conventional mortgage) as a dependent variable. The independent variables are the consumer's belief in the principle of riba, pricing, accessibility, service quality and the using of fund. For the second regression, this research has analyzed demographic reasons such gender, ages, religions, and educational background, occupation and the income. This research used two regressions with emotional-rational variable on the first and demographic for the second. This kind of regression is used only to get optimum report.

The research founded that only the belief, service and using of funds and gender that statistically significance at alpha 5 percent. It means that religious belief is the main reasons for the customers who come to islamic rahn coincide with service quality and using of fund for productive activities. The others are not significant. Of the second regression with demographic varibles, only one variable significant. Women have a bigger chance to prefer islamic rahn. Not all Moslem agree that interest that pegadaian charged to consumer as a kind of usury."

"Ekonomi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Perannya penting dalam aktivitas gadai. Adakalanya orang membutuhkan dana sesegera mungkin. Ia mengambil jalan pintas dengan menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga dalam prakteknya. Itulah yang menimbulkan keberatan bagi debitur. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi permulaan penerapan ekonomi syariah Islam di Indonesia. Perum Pegadaian memanfaatkan momentum itu dengan mendirikan gadai syariah yang tidak berbasis pada sistem bunga. Resminya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berdiri tahun 2003 dengan misi untuk mencegah praktek riba. ULGS pertama yang berdiri di Jakarta berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur. Skripsi ini berusaha menjelaskan penerapan gadai pada institusi tersebut, serta penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gadai syariah dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. ULGS Dewi Sartika tidak menerapkan sistem bunga pada prakteknya dan hanya menerima perhiasaan saja sebagai marhunnya. Dana operasional berasal dari BMI dan dana intern Perum Pegadaian yang mendapat pengawasan DSN-MUI. Peluang Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah untuk bekerja pada institusi itu cukup terbuka. BASYARNAS hingga kini belum pernah memutus perkara antara Pegadaian Syariah dengan nasabahnya karena tidak ada perselisihan di kedua belah pihak. Pelaksanaan ar-rahn di sana telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. ULGS Dewi Sartika hendaknya tidak hanya menerima perhiasan sebagai marhun tetapi juga barang berharga lainnya. ULGS haruslah lebih proaktif dalam menjaring nasabah. Guna lebih mempertegas eksistensi institusi gadai syariah di Indonesia, pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Ar-Rahn."

"ABSTRACTThe number of complaints, the slow performance, and the lack of productivity demands the need for a reformed public sector. Reform can be done with social innovation by involving and making citizens as participants and end users. Not only that, fundamentally, changing the role of various stakeholders in the provision of services. Where citizens act to decide themselves and play an active role in making decisions. Ruslani Innovation is one of the forms of social innovations based on the problem of limited access to the fulfillment of healthy habitable home ownership for the poor. How the implementation of Ruslani innovation based on the community empowerment done in Samarinda Seberang Sub District is analyzed in this research. By using a descriptive qualitative method, data collection is conducted through in depth interviews of key informants selected purposively and by analyzing secondary data documents. The results show that the implementation of Ruslani program has been aligned based on the principle of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, according to principles; increased efficiency; improvement of effectiveness; improvement of service quality; no conflict of interest; oriented to the public interest; done openly; fulfill propriety values; can be accounted for the results that are not for self-interest. On the other hand, the Ruslani program has also followed the criteria relative advantage, compatibility, complexity, trialability, observability, and criteria of service innovation based on the Regulation of Menpan RB Number 19 of 2016, which in its implementation has introduced a new, productive, impactful and beneficial approach, and the most important thing is this program has running sustainably. Factors supporting and inhibiting innovation based on environmental categories, organizations, and individuals generally do not hinder the implementation of the program."