Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat, dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi khususnya telepon seluler berubah meniadi sarana untuk mendapatkan informasi. Salah satu bentuk fasilitas yang terdapat di sebuah telepon seluler adalah layanan pesan singkat tau yang lebih dikenal dengan short message service (sms). Seiring dengan kebutuhan manusia terhadap informasi kemudian muncul sebuah layanan yang disebut layanan jasa pesan singkat premium yang juga lebih dikenal dengan nama sms premium yang menghadirkan berbagai layanan informasi. Penyelenggaraan jasa pesan singkat premium adalah penyelenggaraan jasa sms dan/atau mms yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan tau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms dan atau mms. Permasalahan yang kemudian muncul pada layanan jasa pesan singkat premium in adalah ketika konsumen layanan tersebut merasa dirugikan oleh pelaku usaha layanan jasa pesan singkat premium ini. Penelitian in menggunakan metode normatif, deskriptif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Hail penelitian menunjukan bahwa para para pihak yang terkait dalam layanan in antara lain adalah pemerintah, penyedia jaringan (operator), penyedia konten (content provider), konsumen dan BRTI. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat 9 (sembilan) hak konsumen yang dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen, termasuk masyarakat yang menggunakan manfaat dari layanan jasa pesan singkat premium ini. Hak-hak inilah yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan jasa pesan singkat premium karena banyak pelaku usaha yang mengindahkan hak-hak konsumen ini. Dari fakta-fakta hukum yang ada, banyak pihak penyedia jaringan dan khususnya penyedia konten tidak bertanggungjawab dan telah melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen. Penyelesaian sengketa dalam layanan jasa pesan singkat premium yang diselesaikan melalui Badan Regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan PT Telkomsel (penyedia jaringan/pelaku usaha) dilakukan dengan menggunakan cara damai.

---

ABSTRACTPublic awareness of the importance of information continues to increase, and encourages the function of telecommunication services, especially mobile phones, to change into a means of obtaining information. One form of facility available on a mobile phone is a short message service or better known as short message service (SMS). Along with human needs for information, a service called premium short message service also better known as premium SMS emerged, which presents various information services. The provision of premium short message services is the provision of SMS and/or MMS services that are organized through a subscription mechanism and or not to subscribe, with higher rates than the rates for organizing SMS and/or MMS services. The problem that then arises in this premium short message service is when consumers of the service feel disadvantaged by the business actors of this premium short message service. This study uses normative, descriptive and qualitative methods to obtain a deep and comprehensive picture of the problem. The results of the study show that the parties involved in this service include the government, network providers (operators), content providers (content providers), consumers and BRTI. In the Consumer Protection Law, there are 9 (nine) consumer rights that are used as the basis for consumer protection, including the community who use the benefits of this premium short message service. These rights are the ones that are of concern in the provision of premium short message services because many business actors ignore these consumer rights. From the existing legal facts, many network providers and especially content providers are irresponsible and have violated the rights of consumers. The settlement of disputes in premium short message services that are resolved through the Indonesian Telecommunications Regulatory Body (BRTI) and PT Telkomsel (network provider/business actor) is carried out using peaceful means."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi isyarat-isyarat yang dapat membedakan produksipesan pengelabuan dan produksi pesan yang jujur dalam komunikasi bermediasi komputerterutama berbasis teks, dan menginvestigasi apakah adanya kesempatan merencanakanpesan dapat mempengaruhi perilaku komunikator yang memproduksi pesan pengelabuan.Penelitian ini mengkaji pengelabuan dalam proses komunikasi interaktif baik secara konsepmaupun operasional sehingga lebih menggambarkan kondisi di dunia nyata, dan hal inimasih jarang dilakukan pada studi-studi komunikasi pengelabuan terdahulu. Melaluimetode eksperimen, partisipan penelitian dipasangkan sebagai komunikator dan komunikanuntuk menghasilkan percakapan diadik. Dengan memanipulasi produksi pesan (pesanpengelabuan atau pesan jujur) dan perencanaan (dengan persiapan atau spontan),diprediksi bahwa komunikator yang memproduksi pesan pengelabuan akan menghasilkanperilaku yang berbeda dengan komunikator yang memproduksi pesan jujur pada komunikasibermediasi komputer. Hasil penelitian dari pengolahan 2 x 2 MANOVA between-subjectdesign, didapatkan secara empiris, bahwa komunikator yang memproduksi pesanpengelabuan cenderung lebih jarang menggunakan kata yang merujuk pada diri sendiri,lebih banyak merujuk pada orang lain, lebih sering menggunakan kata pengingkaran, seringmengajukan pertanyaan dan banyak mengedit pesan. Namun, ketika komunikator diberikanwaktu untuk merencanakan pesan, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanlebih singkat dan pengeditan pesan tidak terlalu banyak muncul dibandingkan denganproduksi pesan pengelabuan secara spontan

---

ABSTRACTThis research examines verbal and nonverbal cues in the production ofdeceptive and truthful message in computer-mediated communication, especiallycommunication based on text, and explores whether planning messages can affectcommunicators? behavior. This research reviews both conceptualization andoperationalization of deception in the interactive communication. Therefore, it cansimulate conditions in the real world which has rarely been done in previous studies.Through experiment methods, research participants were paired as sender andreceiver to produce dyadic conversation. By manipulating message production(deceptive or truthful message) and message planning (either with preparation orspontaneous), it is predicted that a sender who produces deceptive message willshow different behavior than a sender who produces truthful message in thecomputer-mediated communication. The result from processing 2 x 2 MANOVAbetween-subject design empirically shows that senders, who produce deceptivemessage, tend to use fewer words which refer to him/herself, more other-directedpronouns, more negation words, ask more questions and edit message. However,when the sender is given more time to plan a message, the time needed to produce amessage will be shorter and message editing process will be less than thespontaneous deceptive message production"

"ABSTRAKPenelitian studi kasus ini mengambil kasus Griswold v. Connecticut(1965) dan Roe v. Wade (1973) sebagai kasus instrumental dengan tujuan agarhasil-hasil penelitian terhadap kedua kasus di atas dapat dijadikan dasar untukmelakukan generalisasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ?right of privacy"dalam kasus-kasus yang diteliti, dimana keduanya mempunyai konteks sejarahyang berbeda.Penelitlan terhadap kasus Griswold v. Connecticut (1965) menghasilkankesimpulan bahwa pemaknaan ?right of privacy" sebagai ?hak untukmenggunakan alat-alat kontrasepsi? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu ituyang ?menuntut? perluasan hak-hak sipil sebagai akibat dari civil rightsmovement.Penelitian terhadap kasus Roe v. Wade (1973) menghasilkan kesimpulanbahwa pemaknaan "right of privacy" sebagai ?hak untuk melakukan aborsi padatrimester pertama masa hamil? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itudimana terjadi stagnasi ekonomi, banyak terjadi aborsi illegal, dan tuntutan akanperluasan hak-hak perempuan sebagai hasil-hasil dari women's movement.Penelitian terhadap kedua kasus instrumental di atas menyimpulkan bahwamakna ?right of privacy " berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat."