Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi kasus ini meneliti pemanfaatan media baru untuk menjadikan seseorang dari yang tidak didengarkan (nothing) menjadi sangat terdengar (something). Studi dilakukan pada dua subyek yaitu Trinity lewat blog Naked- Traveler dan grup band The S.I.G.I.T lewat situs MySpace dengan melihat karakter pengguna sebelum memanfaatkan media baru, pola pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan media baru itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kerangka konsep teknologi dan masyarakat, media baru dan Web 2.0. Temuan utama: Blog dimanfaatkan sebagai sumber naskah digital apabila dicetak menjadi sebuah buku meraih angka penjualan yang tinggi. Sedangkan content lagu dalam situs MySpace apabila dijadikan sebuah album tidak meraih angka penjualan yang tinggi. Sehingga pemanfaatannya lebih kepada tempat berinteraksi antara anggota band dengan penggemarnya.

---

This case study examines the way new media can tum people who are unknown into widely known. The case study was of two subjects, which are Trinity with the Naked-Traveler blog and The S.I.G.I.T on MySpace, by looking at user characters before using new media, and then the pattern and the optimization of new media itself. This qualitative research is using the framework of technology and society, new media and Web 2.0. The main results are: A blog can be used as a source of digital documents, and if it is printed as a book can sell well. On the other hand, if songs in MySpace were produced in an album, they are not likely to achieve good sales. The use of MySpace is more as an interaction place for band members and their fans."

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."