Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem jaminan sosial di Prancis atau yang dikenal sebagai La Sécurité Sosiale pada dasarnya adalah sejumlah kewajiban jaminan dasar yang terdiri dari; jaminan wajib umum, jaminan khusus, jaminan dalam bidang pertanian, dan jaminan asuransi bagi pengangguran. Diperkenalkan pada tahun 1945, La Securité Sociale pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga Prancis. Akan tetapi, cakupan universal tersebut pada akhirnya mendapat sejumlah pertentangan, baik yang berasal dari para pekerja sektoral yang berusaha untuk tetap menjaga jaminan yang telah diberikan, maupun dari pekerja mandiri yang menolak untuk dibawa ke sistem jaminan baru. Tulisan ini hanya berhubungan dengan jaminan wajib umum, atau base yang meliputi; jaminan keluarga, kesehatan, keselamatan kerja, asuransi pengangguran dan tunjangan hari tua yang mencakup seluruh pekerja bergaji di Prancis.

---

The French social security system or known as La Sécurité Sociale is basically a number of statutory schemes; the compulsory general scheme, various special scheme, the agricultural scheme, and unemployment insurance scheme. Introduced in 1945, La Securité Sociale was initially intended to cover the entire population. The creation of universal coverage was met with opposition however, whether from workers in sectors already covered by a scheme which they wished to maintain, or from self-employed workers who refused to be brought into the new scheme. This paper deals only with the general scheme, which consist the family life insurance scheme, health insurance scheme, work injury compensation insurance, unemployment insurance scheme and the supplementary pension schemes which cover all salaried workers."

"Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy, khususnya transportasi online roda dua. Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) (2017) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO (2017) berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transpotasi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru, sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi, walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

---

This dissertation aims to review the condition of social protection of workers in the digital industry which apply a partnership working pattern with the sharing economy system, especially for two-wheeled online transportation. This study examines the limits of social protection according to the International Labor Organization (2017) which explain that social protection is a set of policies and programs made in an effort to reduce and prevent poverty in various lives. Furthermore, according to the ILO (2017), social protection applies to all people and workers both in the informal sector and in the formal sector. The results show that there are problems in social protection for informal sector workers, especially for two-wheeled online transportation drivers caused by the legal vacuum in the status of partnership working pattern so that it affects the welfare level of two-wheeled online transportation drivers. Therefore, this research proposes the existence of a partnership working pattern policy model with a sharing economy system in which there is a new model of social security schemes for informal workers, so that the arrangement of rights and social protection of two-wheeled online transportation drivers can be fulfilled, even though those are only minimal. This is considering that in the future, the condition of the informal sector will dominate the world of work with a gig economy system."

"Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha.

---

The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers."

"In Ethnic Identity and Minority Protection: From Designation to Brutalization, Thomas W. Simon examines a new framework for considering ethnic conflicts. In contrast to the more traditional theories of justice, Simon?s theory of injustice shifts focus away from group identity toward group harms, effectively making many problems, such as how to define minorities in international law, dramatically more manageable"Machine generated contents note: Preface -- Part I : Stories of Designation -- Chapter One : Balkan Tales -- Part II : A Theory of Injustice -- Chapter Two : Injustice Trumps Justice -- Part III : Group Types -- Chapter Three : The Problems of Race -- Chapter Four : Ethnicity, An Outsider?s View -- Chapter Five : Minorities Defined -- Chapter Six : Citizenship as a Weapon -- Part Four : Institutions and Solutions -- Chapter Seven : The Judiciary versus the Legislature -- Chapter Eight : The United Nations on Minorities -- Chapter Nine : Remedial Secession -- Part Five : Case Studies -- Chapter Ten : Malays in Malaysia, South Africa, and the Philippines -- Part Six : Stories of Brutalization -- Chapter Eleven : Hate Debates -- Bibliography -- Index -- About the Author."

"Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS Kesehatan di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di mana hasil dari tinjauan tersebut BPJS Kesehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, serta penonaktifan polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SJSN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab dengan cara membuat unit pelayanan pengaduan serta ikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi, dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa diselesaikan melalui upaya litigasi.

---

The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport Indonesia to its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even lose their lives. This thesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS Kesehatan whose insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS Kesehatan. The research method used is juridical-normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law, and the Financial Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance with the Labor Law, as well as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisions in the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS Kesehatan participants to seek justice on the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if the dispute is resolved through litigation efforts."