Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini mempelajari reformasi internal TNI AD setelah kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, khususnya pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam pasca Gerakan Mei 1998. Bagi pihak TNI (TNI AD) program tersebut merupakan jawaban atas tekanan publik politik yang menghendaki TNI kembali ke barak. Namun pokok masalahnya adalah program tersebut tetap tidak memuaskan publik politik (kubu reformasi), karena disamping program ini lahir dari inisiatif TNI sendiri juga dinilai belum mampu menghapus keseluruhan praktek `dwifungsi ABRI' termasuk melikuidasi/merestrukturisasi Koternya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa TNI AD justru menambah jumlah Kodamnya di tengah derasnya arus tuntutan likuidasi/restrukturisasi Koter TNI AD ? Bagaimana pelaksanaan fungsi sospol TNI AD dalam Koternya pasca Gerakan Mei 1998 ?Teori yang diunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sipil-militer, `tentara pretorian', `tentara profesional', tentara revolusioner profesional, dan perang semesta (total war). Sementara metodologi penelitian meliputi empat aspek. Pertama, strategi penelitian `metode kasus komparatif. Kedua, pendekatan penelitian dan teknis analisis kualitatif. Ketiga, tipe penelitian deskriptif-eksplanatoris. Keempat, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi terbatas terhadap fenomena sejenis di Kodam Jaya DKI Jakarta, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Secara garis besar penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, keterbatasan dalam menjangkau pro-kontra di internal TNI (TNI AL dan TNI AU). Kedua, keterbatasan dalam komparasi praktek fungsi sospol di seluruh angkatan di TNI.Temuan-temuan penelitian ini adalah pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Aceh dilakukan atas pertimbangan khusus konflik aktual (Maluku; SARA dan Aceh; GAM) yang melanda kedua wilayah tersebut. Bagi TNI AD Kodam Bukit Barisan; meliputi Aceh dan Kodam Trikora; meliputi Maluku keduanya dinilai sudah tidak efektif dan efesien lagi dalam menangani konflik tersebut. Selain pertimbangan konflik penambahan Kodam juga didasarkan atas berbagai sebab-sebab internal dan ekternal TNI AD. Sebab-sebab internal TNI AD diidentifikasi ke dalam faktor profesionalisme, orientasi politik dan orientasi ekonomi. Sedang sebab-sebab eksternal TNI AD meliputi faktor rekomendasi kebijakan (formulasi politik dan format kebijakan) pemerintahan sipil dan faktor stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.Pasca Gerakan Mei 1998 tugas dan fungsi -Kodam-- Koter TNI AD masih menyentuh pelaksanaan fungsi sospol. Penyebab utamanya adalah karena dalam struktur Koter TNT AD masih terdapat fungsi non-militer; fungsi pembinaan teritorial (binter) yang dalam prakteknya dapat bermakna luas. Kebijakan TNI AD menambah Kodamnya menunjukkan kecenderungannya ke arah `pretorian populis' (mass pretorian) dan `moderator pretorian' untuk beradaptasi dengan pemerintahan sipil `model liberal' tuntutan reformasi, setelah terlebih dahulu beralih ke tipologi 'arbitrator army' untuk tetap sebagai `pasukan bedah besi' dengan sedikit berpartisipasi di pemerintahan (co-ruler).Koter TNI AD pasca Gerakan Mei 1998 yang masih terbukti memiliki fungsi sospol menunjukkan bahwa konteslasi hubungan sipil-militer masih berlangsung. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pembangunan pemerintahan demokratis karena menghambat pembentukan institusi militer profesional sebagai syarat utamanya.Kepustakaan : 74 buku, 11 dokumen, 2 makalah, 3 peraturan hukum, 35 surat kabar/majalah, dan 6 internet.

---

Territorial Command of Indonesian Army Post May Movement 1998: Case Studi the Reestablishment of Kodam Pattimura (Maluku) and Kodam lskandar Muda (Nanggroe Aceh Darussalam)This thesis examines the reformation of internal Indonesian Army (TNT AD) post Soeharto Rezime May 1998, especially the reestablishment of Kodam Pattimura and Kodam Iskandar Muda in post May 1998. There is public pressure for reforming the dual functions of Indonesian Military (Dwifungsi ABRI). In one hand, internal reformation is for restructuring Territorial Command of Indonesian Army. However, the qustion arises why the demand for restructuring of army brough more reestablishment of Kodam. Furthermore, then how the implementation of social and political functions of Indonesian army under the Territorial Command of Indonesian Army post May 1998.This study use some theories on civil-military conflicts, pretorian military, professional military, professional revolutionary military and total war. The methodology of this study included 4 aspects: comparative studies, qualitative, descriptive-explanatory, using in depth interview and limited observation toward similar phenomenon in Kodam Jaya DKI Jakarta. Furthermore, this study has two fold, the limitation to achieve data on pro-contra in internal Indonesian Military (Navy and Air Forces), second, the limitation of comparative study in between Military Forces.The result of research shows that the reason of reestablishment of Kodam Pattimura in Maluku and Kodam Iskandar Muda in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is because of the unresolved conflict in both areas. Thas is conflicts on religius bases in Maluku and independent movement (Gerakan Aceh Merdeka) in NAD. Kodam Bukit Barisan which has responsibility including NAD and Kodam Trikora for Maluku are not effective and efficient to solve conflicts problems in both areas. Other reason are the interest of TNI on professionalism, political and economic interest which is categorized as internal reason. Moreover, external included policy recommendations of the civilian government (as civilian supremacy in democratic state), political and security stabilities.Post May 1998, one indicator of dual functions of Indonesian Military is the involvement of the Territorial Command of Indonesian Army (Kole. 7N/Al3) in social and political functions. The reasons are that the army still has a function in non military, such as territorial development. So, thus the reestablishment of the two Kodam shows that the military in Indonesia could be called `mass pretorian and `moderator pretorian to adapt with the civilian government which tends to used liberal model (the demand of reformation). So, there is the changing of typology of `arbitrator army' as `destroyer army' limited participations in government as coruler towards liberal model. in conclusion, this thesis on reestablishment of the Kodam shows that civil-military relation is still contested. It will influence of the development of democracy and become the obstacle of establish of professional army in Indonesia.Refrences : 74 books, 11 documents, 2 articles, 3 legislations and 35 Newspapers/Magazines and 6 from internet"

"Dalam lima tahun terakhir ini muncul peristilahan yang melekat pada setiap upaya pencalonan Presiden , Gubernur , Bupati, walikota , bahkan calon-calon pejabat publik lain. Mereka senantiasa menyampaikan (setelah, tentu saja, sebelumnya diwajiblkan) visi dan misinya...."

"Dalam lima tahun terakhir ini muncul peristilahan yang melekat pada setiap upaya pencalonan Presiden , Gubernur, Bupati, Walikota bahkan calon-calon pejabat publik lain...."

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"Dalam menjalankan misinya sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, RS.MH.Thamrin selalu berusaha meningkatkan pelayanannya. Dengan tujuan dan rencana pemilik yang ingin menjadikan RS.MH.Thamrin menjadi rumah sakit berstandar internasional, maka harus dibuat perumusan visi dan misi yang dapat menjembatani antara keadaan di masa sekarang dengan keadaan atau keinginan di masa datang. Proses perumusan ini merupakan hal yang menarik karena diikuti oleh berbagai pihak dari rumah sakit.Masalahnya adalah selama ini visi dan misi yang digunakan adalah visi dan misi organisasi MH.Thamrin Health Care, sehingga rumah sakit belum memiliki visi dan misi sendiri yang dapat mewakili tujuan rumah sakit di masa depan.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh input dan mengetahui proses pelaksanaan perumusan visi dan misi rumah sakit, siapa saja yang terlibat dan bagaimana tahapannya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus, karena hanya melakukan pengkajian terhadap proses yang telah berjalan. Analisa data dilakukan dengan menelaah data yang tersedia dari sumber data sekunder, pengamatan dan wawancara. Dilakukan reduksi data, kemudian disusun dalam satuan-satuan dan dikatagorikan, lalu dilakukan pengolahan data. Data disajikan dengan cara tekstular dan tabulasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di RS.MH Thamrin pengambilan keputusan dilakukan dalam pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal. Dalam hal ini terlihat keinginan yang kuat dari seluruh pihak di rumah sakit untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan. Beberapa proses perubahan telah terjadi antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2001, yang merubah pandangan terhadap rumah sakit ini dari rumah sakit yang tidak dikenal menjadi rumah sakit yang cukup dikenal di Jakarta.Setelah memiliki tujuan baru untuk menjadi rumah sakit berstandar internasional, rumah sakit memerlukan arah baru dalam menjalankan misinya. Untuk itu pemilik dan pimpinan rumah sakit melakukan pembicaraan mengenai arah rumah sakit ini lima tahun mendatang.Proses perumusan visi ini terbagi dalam empat tahapan, yang diikuti oleh sebagian besar karyawan (dokter, perawat dan staf alinnya) untuk merumuskan visi dan misi rumah sakit untuk tahun 2001 - 2005.Hasil perumusan ini adalah RS.MH Thamrin akan mengedepankan kepentingan customer dalam memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan internasional dan perkembangan ilmu teknologi kedokteran. Setelah itu dijabarkan dalam bentuk misi yang akan membantu dalam pencapaian ke arah tujuan. Proses ini adalah proses berharga karena merupakan proses yang dihasilkan oleh karyawan dengan pemilik dan pimpinan rumah sakit secara bersama.

---

The Process Of Vision And Mission Development At M.H. Thamrin Hospital, IndonesiaThe mission of M.H. Thamrin hospital is to provide health services for community. M.H.Thamrin hospital always trying to increase the quality service for customer. With owner goals and plan to make M.H. Thamrin hospital become an international hospital, they have to formulate the vision and mission which will connect the present situation with the future situation or the goals in the future. The formulation process interesting because all personnels in the hospital involved.The study objective is to analyze the vision development at M.H.Thamrin Hospital, how the process is evolving and who are involved in that process. Design of this study is a case study using qualitative research methodology. Data is collected using in depth interview and secondary data.The study found that M.H. Thamrin hospital has been used to make routine decisions using informal meeting. The strong internal culture of the hospital bind all the hospital staff ( manager, doctors, nurses, and other staff) to work together toward their common goal.Several hospital transformation process during the period of 1979 to 2001, has been'transformed the hospital image from the bottom one into one of the known private hospital in Jakarta. After having the new goal to be an International standardized hospital, the hospital need a new direction to reach their mission objective. Therefore, the routine informal meeting was initiated to find out what will be the future of M.H.Thamrin hospital five years from now. This process comprised of four meeting, and involving all the hospital personnels ( doctors, nurses, and staff) to develop the hospital vision and mission for 2005. They decided that M.H. Thamrin hospital will be the leading hospital in customer service with an International standard services and medical technology development.After the vision completed, the hospital formulate the mission statement which will help the hospital in achieving their common goals."