Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"Umi Hidayati, Partai Populis di Amerika Serikat 1892-1896, di bawah bimbingan Ibu Magdalia Alfian MA dan lbu Siswantari MHum; 81 + vii, gambar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas kiprah Partai Populis di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan kiprah Partai Populis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya golongan petani dan buruh. Perj uangan ini mencapai puncaknya pada pemilu 1896 dimana Partai Populis memperoleh jumlah suara yang besar. Hal ini berarti bahwa adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap Partai Populis khususnya pada isu-isu dan program yang dikeluarkan oleh partai ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kiprah dan peran Partai Populis telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kepentingan rakyat khususnya golongan petani dan buruh dalam percaturan politik di Amerika Serikat. Terbukti dengan diadakannya koalisi antara Partai Populis dan Partai Demokrat yang sering disebut Popocrats yang menunjukkan adanya keseriusan partai ini dalam upayanya meraih simpati dan dukungan rakyat d.emi kemajuan internal eksternaI partai maupun bagi rakyat itu sendiri."

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"

"Lahirnya gerakan kebangsaan di Tanah Melayu hampir bersamaan dengan munculnya gerakan. kebangsaan di Indone_sia. Namun dalam perkembangan awalnya, gerakan kebangsaan di Tanah Melayu berjalan agak lambat. Hingga tahun 1945, belum terlihat kesadaran.kebangsaan yang dapat mempersat_ukan seluruh penduduk Tanah Melayu. Kesadaran kebangsaan yang muncul sebelum tahun 1945 masih bercorak kedaerahan dan bersifat konservatif, yaitu berusaha mengembalikan status quo. Keadaan politik di Tanah Melayu mula berubah sete_lah Perang Pasifik berakhir. Kegagalan Tanah Melayu meraih kemerdekaan bersama Indonesia menyadarkan rakyat_nya bahwa mereka harus bersatu dan berusaha meneruskan perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Kesadaran ini melahirkan Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), yaitu merupakan partai politik pertama yang didirikan setelah Perang Pasifik usai pada penghujung tahun 1945. PKMM mempunyai beberapa ciri-ciri yang menarik dalam perjuangannya. Sebagai partai politik yang pertama didirikan setelah Perang Pasifik, partai ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. PKMM meneruskan usaha untuk menyatukan kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia membentuk 'Indonesia Raya'. Dalam perjuangannya, PKMM tidak hanya menunjukkan sikap antikolonial, namum juga bersikap antifeodal. Bagi PKMM, feodalisme merupakan penghambat untuk mendirikan sebuah negara Republik Ma_laya, yaitu bagian dari Republik Indonesia. PKMM dalam perjuangannya berhasil membuktikan bahwa ia merupakan partai politik yang tidak pernah ketandusan ide. Berbagai-bagai alternatif diusahakan untuk mewujudkan Malaya Merdeka yang mereka perjuangkan, walaupun beberapa usaha mereka sebelumnya menempuh kegagalan. Di puncak perjuangannya, PKMM berhasil menyusun sebuah konstitusi yang akan menjadi dasar negara seandainya kemerdekaan yang mereka perjuangkan berhasil diraih. 'Konstitusi Rakyat' yang disusun oleh PKMM-AMCJA mem_buktikan bahwa rakyat Tanah Melayu siap untuk mengambil alih pemerintahan dari Inggris dan bisa memerintah sendiri negara mereka. Di akhir perjuangannya, PKMM ' terpaksa' membubarkan partai itu. Namun selama perjuangannya, PKMM telah berha_sil menyadarkan rakyat Tanah Melayu betapa besarnya arti sebuah kemerdekaan. Perjuangan PKMM seharusnya dibangg akan, karena partai ini berhasil membuktikan bahwa ia telah meniadi salah satu pelopor gerakan kemerdektiaan Tanah Melayu yang kelak berhasil diraih pada tanggal 31 Agustus 1957."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."