Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kebutuhan bisnis mendorong kemunculan antropologi desain. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan antropologi desain sebagai hasil konvergensi antara ilmu antropologi dan desain dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang menggabungkan antara studi pustaka dan refleksi pengalaman penulis sebagai antropolog yang terlibat dengan bidang desain. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan antropologi desain, yaitu ethnomethodologically informed design, participatory design, dan antropologi desain. Perkembangan ini mendorong antropolog untuk mempraktikkan etnografi desain dengan pendekatan partisipatoris yang menempatkannya sebagai peneliti sekaligus “desainer”. Dalam prosesnya, antropologi desain dilakukan dengan menerapkan prinsip transformatif, holistik, kolaboratif, transformatif, performatif, transdisipliner, terbuka terhadap kemunculan, iteratif dan kritis. Berdasarkan pengalaman penulis dalam proses desain, prinsip dan metode tersebut dioperasikan melalui langkah-langkah: (1) brainstorming dengan tim, (2) penyusunan pertanyaan dan instrumen penelitian (prototype), (3) usability testing dan observasi perilaku pengguna, (4) in-depth interview, (5) analisis data, (6) redesign. Pengalaman penulis dan beberapa studi kasus terdahulu menunjukkan bahwa antropologi desain yang dioperasikan dalam kerangka human-centered design dapat membantu proses desain produk dengan lebih holistik. Praktik antropologi desain ini menunjukkan bahwa antropologi mampu secara adaptif diterapkan dalam bidang bisnis.

---

The growth of business encourages the emergence of design anthropology. This paper aims to illustrate the development of design anthropology as a convergence of anthropology and design to solve practical business problems. The methods used for this research are literature review and reflection of writer’s personal experience as an anthropologist who is involved in the design field. There are three stages of design anthropology development: ethnomethodologically informed design, participatory design, and design anthropology. This development encourages anthropologists to practice design ethnography with a participatory approach that put them as a researcher and “designer” at once. In the process, design anthropology practices some principles: transformative, holistic, collaborative, transformative, performative, transdisciplinary, emergent potentiality, iterative and critical. Based on writer’s experience in the design process, those principles and methods are operated in: (1) brainstorming with the teams, (2) setting-up research instruments and questions, (3) usability testing and observing user’s behavior, (4) in-depth interview, (5) data analysis, (6) redesign. This writer’s experience and recent studies show that design anthropology operated within human-centered design could help the design process to be more holistic. Design anthropology practices give us a hint that anthropology can be adaptively practiced in the business world."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law?

This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights."

"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

---

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."

"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahatentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalamrangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkunganPelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PTMulti Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alatbongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebutdirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PTPelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukantying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka denganketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yangdibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepatdalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tyingagreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat suratpemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.]"

"Why do parties and governments cheat in elections they cannot lose? This book documents the widespread use of blatant and excessive manipulation of elections and explains what drives this practice. Alberto Simpser shows that, in many instances, elections are about more than winning. Electoral manipulation is not only a tool used to gain votes, but also a means of transmitting or distorting information. This manipulation conveys an image of strength, shaping the behavior of citizens, bureaucrats, politicians, parties, unions and businesspeople to the benefit of the manipulators, increasing the scope for the manipulators to pursue their goals while in government and mitigating future challenges to their hold on power. Why Governments and Parties Manipulate Elections provides a general theory about what drives electoral manipulation and empirically documents global patterns of manipulation."

"Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain namun sebenar nya kedua domain hukum ini bersifat komplementer dan saling mengisi satu sama lain untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni efisiensi sistem perekonomian. Dengan menganalisis hubungan hukum antara konsepsi HKI bidang merek dengan hukum persaingan usaha dan menganalisis perlindungan hukum yang di berikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek serta menganalisa implementasi pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khusus nya perjanjian lisensi di harap kan agar kasuskasus yang menyangkut perjanjian lisensi dapat berkurang. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan lisensi merek dalam kaitan nya dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discusses about the synchronization between the rule of law and conception of the brand with the IPR (Intellectual Property Rights ) field in Competition Law as set in the article 50 letter b of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Both the legal domain is seen in conflict with each other but actually his second this legal domain is complementary and complement each other for the harmony of the legal system itself that is the efficiency of economic systems. By analyzing the legal relationship between the conception of the brand with the IPR field of competition law, and analyze the legal protection that is given to the actions of the trademark registration unfair business practices in the areas of brand, and then analyze the implementation of article 50 letter b of LawNo.5 of 1999 its special licensing agreement expected it to cases involving the licensing agreement can be reduced. Therefore in this thesis has also been discussed on case studies relating to license its brand in connection with unfair business practices."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang regulasi terkait kewenangan dankompetensi analis kesehatan dan tenaga medis di Indonesia serta tanggung jawabnya hukum dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dalam bentuk tindakan medis. Pembahasan dilakukan melalui studi artikel dan studi kasus bersama menggunakan keputusan No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. Bentuk penelitian tesis ini adalah metode kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analis kesehatan tidak berwenang untuk melakukan praktik kedokteran dalam bentuktindakan medis dan karena itu harus bertanggung jawab atas kedua hukum tersebut pidana atau perdata.ABSTRACTThis thesis discusses regulations related to authority andcompetence of health analysts and medical personnel in Indonesia as well as their legal responsibilities in conducting medical practice in the form of medical procedures. The discussion was carried out through article studies and joint case studies using decision No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. The form of this thesis research is a normative juridical qualitative method. The results of the study concluded that health analysts were not authorized to practice medicine in this formmedical action and therefore must be liable for both criminal or civil law."

"Masalah yang diteliti di dalam tesis ini adalah suatu dilema yang harus dihadapi oleh corporate whistle-blowers di Enron dan WorldCom ketika mereka memutuskan untuk melawan sistem (akuntansi) yang korup di dalam organisasinya.Dilemanya adalah di satu sisi mereka memiliki komitmen terhadap organisasinya, sementara di sisi lain mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, sehingga tindakan mereka pun menimbulkan pro dan kontra. Organisasi memandang mereka sebagai pengkhianat karena telah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan organisasinya, tapi masyarakat luas justru menganggap mereka sebagai pahlawan. Tesis ini ingin memperlihatkan bahwa fenomena Whisrleblowing ini dapat terjadi karena nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Amerika, Kasus yang diambil sebagai model di dalam analisis ini adalah kasus skandal korupsi di Enron dan WorldCom.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian kepustakaan yang menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep individualisine, konsep benar-salah, konsep profesionalisme, konsep civic duty, konsep agama dan konsep kapitalisme.Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh bangsa Amerika dan komitmen mereka terhadap hukum dan kemandirian hukum memungkinkan seseorang yang memiliki informasi tentang terjadinya penyimpangan untuk mengungkapkannya, karena yakin bahwa ia akan mendapat perlindungan keamanan dan mengetahui bahwa tindakannya kelak akan memberikan dampak positif yang lebih luas daripada negatifnya.

---

Whistleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus SystemThe dilemma faced by the corporate whistle-blowers when fighting the system in the body of the organization becomes the objective of this thesis. On one side those Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System are committed to their organization, while on the other side they have responsibilities as citizens, therefore, every step they take arises pros and cons, The organization considers them as `traitors' due to the violation of agreement with the organization, while the society thinks that they are 'the hero'. This thesis indicates that Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System -phenomenon happened as the reflection of the cultural dimension in the society. As 'role-mode' analyzed in this thesis is the corruption scandal in Enron and WorldCom.

Qualitative approach is used for this thesis by using literally research method with descriptive-interpretative technique. The concepts are individualism, right-wrong, professionalism, civic duty, religion and whistleblowing, while the theory is considered from the changing of cultural values.

The result of this research shows that individual tendency to whistleblow could be influenced by the cultural dimensions of individualism (the expectation that the individual will look out for him/herself only) and power distance (the degree to which employees feel comfortable approaching or contradicting supervisors).cultural values, religion of the Americans and their commitments to the law and to the independence of law will probably encourage anybody who has information on tile violation to give away the secret, because they know that they would get protection and is convinced that what they do will give more positive effects rather than the negative ones."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.

---

This Thesis discusses a verbal warehouse lease agreement that took place in the City of  Mempawah. Business practice by using verbal agreement is a customary to the people of Mempawah because they prioritize trust within each other. The issues discussed in this thesis are the legality and proof of the verbal agreement, the legal implication of the defendant's property state which are still in the warehouse even though they are not paying rent, and lastly, what legal protection can be given to the parties. The party who got sued on the basis of default denied the agreement ever took place. District and High Court Verdict also did not acknowledge the existence of the verbal agreement because lack of evidence. But The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019 decided the verbal agreement is valid and proves the defendant's default. This Thesis uses juridical normative research with qualitative method and explanatory research. This Thesis also concludes that verbal agreement based on the contract law concept adopted by Indonesia are indeed valid and binding once there is consent between parties, therefore the verbal agreement in this case is valid. The state of defendant's property can be ruled as tort (trespass). To minimize case like this happens in the future, agreement should be made in written form so that it can be easily proven."