Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran strategis Walikota Sudiro dalam merumuskan outline plan bagi pembangunan kota Jakarta pada periode 1953 - 1960 belum banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal masa Sudiro menjabar sebagai walikota Jakarta, merupakan masa pembenahan yang penult dengan berbagai keterbatasan, dan berdampak pada pembangunan kota Jakarta selanjutnya. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, kola perdagangan, dan kota industri menjadi faktor pendorong banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Namun demik-ian, pembangunan yang terpusat di Jakarta sejak tahun 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya arcs urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi itu berdampak pada sernai in kompleksnya permasalahan sosial budaya, politik-pemerintahan, dan ekonomi yang terkait satu dengan lainnya terjadi di Jakarta. Peran penting kota Jakarta sebagai ihukota negara dan pusat pemerintahan, secara politik, berpengaruh pada lingkat kesadaran masyarakat dalam merespon segala kebijakan pemerintahan kota Jakarta, atau pun pernerintahan Pusat Republik Indonesia. Bentuk partisipasi aktif warga kota terlihat dari banyaknya partai-partai politik. organisasi massa, huruh dan perkumpulan lainnya yang aktif merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengaruh partai politik yang mendapat dukungan Was, dan menentukan keadaan politik di Jakarta, berpengaruh dalam menentukan keadaan politik secara nasional. Peran kota Jakarta sebagai kota industri dan perdagangan, secara ekonomi, berdampak pada banyaknya pembangunan infrastruktur pendukung jalannya perdagangan dan Industri, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pabrik-pabrik, perusahaan, dan pasar. Secara sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterbatasan dana anggaran pembangunan, menimbulkan pengangguran yang banyak menyebabkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, tidak mudah menjalankan peinerintahan di Jakarta yang memiliki tingkat heterogenitas sosial penduduk yang tinggi, dan ditambah kurangnya daya dukung atau potensi yang dimiliki kota Jakarta, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola birokrasi pemerintahan kota Jakarta. Namun demikian dengan prakarsa pemikiran Wisma-Karya-Marga-Suka,' dan modal kepemimpinan yang memiliki misi yang kuat. Sudiro berhasil membuat perencanaan solusi yang baik, bertindak tegas dan berani menjalankan kebijakan, mengupayakan perangkat sistem pemerintahan yang memadai, dan mendapatkan dukungan politik, ekonomi dan sosial dari rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Jakarta."

"Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Kota Jakarta untuk membentuk pemerintahannya di bawah kepemimpinan orang Indonesia. Belum sempat menjalankan segala kebijakannya, penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta mengalami hambatan oleh karena kedatangan Sekutu ke Jakarta. Sekutu mendirikan suatu pemerintahan militer yang berpusat di Jakarta. Pasca Agresi Militer I, Jakarta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda termasuk penyelenggaraan pemerintahan federal Jakarta. Perubahan kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kebijakan atas kedudukan dan wilayah Jakarta. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta oleh Belanda hanya berlangsung hingga pengakuan kedaulatan. Dinamika pemerintahan Kota Jakarta selama periode tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebiijakan publik yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the city government of Jakarta in 1945 ndash 1950 which focused on the correlation between the policies applied at the time and the life of the community. The autonomous city government of Jakarta has been established since the Dutch East Indies. During the two power changes before the Proclamation, Jakarta was led by non Indonesians. The Proclamation of Indonesian Independence became a momentum for the City of Jakarta to form its government under the leadership of Indonesians. Have not had time to run all the policies, the implementation of the National Government of Jakarta City experienced obstacles because of the arrival of the Allies to Jakarta. The Allies established a military government based in Jakarta. After Military Aggression I, Jakarta is fully under Dutch control, including the federal government of Jakarta. This leadership change influences policy on the position and the territory of Jakarta. The administration of the Jakarta Municipality by the Dutch only lasted until the recognition of sovereignty. The dynamics of the Jakarta City government during that period had an effect on the public policies that were implemented. These policies are perceived directly by the community and affect the lives of people from various aspects. The research method used is historical method with primary sources obtained from National Archives of Indonesia and National Library of Indonesia. "

"ABSTRAKALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi."