Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi.Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988.This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level.Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided."

"Kemenangan bangsa Jepang atas bangsa rusia pada perang tahun 1904-1905, adalah awal yang sangat penting bagi perkembangan bangsa Asia. Semangat yang diperlihatkan oleh bangsa Jepang itu menimbulkan pula semangat kepada bangsa asia yang lain. Bangsa Asia yang pada waktu itu banyak terjajah, mulai memberanikan diri untuk melepaskan diri dari ikatan penjajah. Timbulnya kesadaran untuk melepaskan diri dari penjajahan, merupakan awal dari kebangkitan bangsa Asia yang dipelopori oleh bangsa Jepang dalam perang tahun 1904-1905 dimana bangsa asia dapat mengalahkan bangsa asing. Bagi bangsa Indonesia kebangkitan bangsa Asia dan kemenangan bangsa Jepang itu, merupakan pendorong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi bangsa Indonesia melalui politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda secara langsung telah merobah pola pikir bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai sadar akan keadaan dirinya yang terbelakang akibat dari sistem penjajahan. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh kaum mudanya mulai menyadari akan manfaat ilmu yang telah dipelajari. Pendidikan barat yang dipelajari telah memberikan cakrawala Baru bagi mereka. Mereka sadar tanpa adanya rasa persatuan diantara sesama pemuda, tidaklah akan tercapai cita.cita kemerdekaan. Kesadaran yang timbul di kalangan muda mulai terlihat pada awal abad ke 20. Hal ini ditandai dengan lahirnya sebuah perkumpulan yang bernama Boedi Oetomo. Lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 adalah awal dari apa yang disebut dengan rasa kebangkitan nasional Indonesia. Boedi Oetomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia telah memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia lainnya untuk mendirikan organisasi semacam. Setelah kelahiran dan keberhasilan Boedi Oetomo maka lahirlah perkumpulan-perkumpulan pemuda lainnya. Sifat dari perkumpulan/organisasi pemuda setelah kelahiran Boedi Oetomo mempunyai berbagai macam bentuk dan sifat seperti, bersifat kedaerahan, bersifat politik, bersifat keagamaan dan ada pula yang berbentuk kepanduan . Salah satu organisasi pemuda yang lahir setelah itu adalah Perhimpoenan Peladjar Peladjar Indonesia. Organisasi ini lahir pada bulan September 1926 di Jakarta. Para pendirinya mempunyai tujuan Indonesia merdeka dengan mempersatukan gerakan perjuangan sehingga tidak ada perbedaan antara penjajah dan terjajah Perjuangan PPPI juga ingin mencapai kemakmuran bangsa melalui pemerataan hak dan ekonomi. PPPI dalam melaksanakan kegiatannya banyak bergerak di bidang politik, salah satunya ialah dalam Kongres Pemuda II dimana pada akhirnya terkenal dengan sumpah pemuda. Selain di bidang politik PPPI juga bergerak lapangan, sosial budaya dan juga ekonomi. Kegiatan yang mereka lakukan ini pada dasarnya demi kemajuan bangsa Indonesia, agar tujuan akhir kemerdekaan bangsa dan kemakmuran dapat tercapai serta hapusnya penjajahan dari Indonesia. Sekali lagi untuk mencapai tujuan kemerdekaan mereka para pendiri dan anggota lainnya menginginkan adanya persatuan di kalangan pemuda sehingga kekuatan yang menjadi satu lebih diperhitungkan. Kegiatan PPPI dan Organisasi pemuda lain yang menginginkan tercapainya Indonesia merdeka, tidaklah mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda merasa kegiatan pemuda itu adalah suatu ancaman. Peraturan-peraturan yang melarang kegiatan politik dan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai diberlakukan. Pemuda Indonesia melihat peraturan yang ada tidaklah mundur bahkan terus berjuang dengan tujuan Indonesia merdeka. Bagi PPPI kegiatan mereka tidak berhenti hanya sampai tahun 1932 saja, kegiatan mereka terus berlanjut sampai kedatangan bangsa Jepang. Karena ketakutan Pemerintah Hindia Belanda terhadap kegiatan PPPI mereka membuat USI (Unitas Studiosorum Indonesiensis) tahun 1933, dengan maksud memecah perhatian pelajar yang menjadi anggota PPPI dari kegiatan politik. Bagi yang ingin terus berpolitik mereka tetap memilih PPPI sebagai tempat berjuang."