Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kohesi leksikal yang terdapat di dalam wacana pidato Nicolas Sarkozy dengan menggunakan teori kohesi Halliday dan Hasan 1976. Sumber data yang digunakan adalah jenis wacana ekspresif. Data yang diamati adalah semua unsur-unsur leksikal baik berupa kata, frase, klausa, atau kalimat yang bersifat kohesif. Sasaran penelitian adalah melihat jenis-jenis kohesi leksikal yang muncul dalam sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kohesi leksikal repetisi merupakan jenis yang dominan. Di samping itu penelitian ini menemukan jenis referensi leksikal sebagai salah satu jenis kohesi leksikal.

---

The thesis is exactly discussing the lexical cohesion of Nicolas Sarkozy discourse speech. The research method used is cohesion theory by Halliday and Hasan 1976 and the sources that being used in this thesis so-called expressive text. Meanwhile, the data observed are focusing for all lexical elements such words, phrase, clause or cohessive words. The aim of this thesis research is going to understand kind of lexical cohesion appeared on Nicolas Sarkozy speech. By analyzing the content of Nicolas Sarkozy speech, the result shows that Repetitive Lexical Cohesion become the major genre. In addition, this research finds Reference Lexical as one of lexical cohesion genre."

"Artikel ini membahas tentang pidato Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang berjudul Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la présidence de lUE au moment de la crise financière mondiale, et sur les defis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi. Pidato ini disampaikan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai pidato akhir tahun yaitu, les voeux du président de la Republique yang berisi evaluasi tahun 2008 serta pembahasan sikap Prancis terhadap krisis finansial 2008. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada atau tidak pernyataan yang cenderung rasis dalam pidato ini yang sering ditemukan pada pidato lain Sarkozy, mengingat saat itu dia juga menjabat sebagai presiden Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan metodenya adalah analisis wacana kritis dengan mengunakan teori analisis wacana kritis dari Wodak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan rasis tidak nampak di sepanjang pidatonya. Temuan adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan untuk meningkatkan solidaritas dan nasionalisme.

---

This article discusses the speech of French President Nicolas Sarkozy entitled Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la presidence de lue moment de la crise financiere mondiale, et sur les défis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi . This speech was delivered on December 31, 2008 as a year-end speech namely, les voeux du président de la Republique which contained an evaluation of 2008 as well as a discussion of Frances attitude towards the 2008 financial crisis. in this speech, bearing in mind that at the time he also served as president of the European Union and at that time France and other European countries were facing a financial crisis. The approach used is qualitative and the method is critical discourse analysis using the theory of critical discourse analysis from Wodak. The results showed that racist statements did not appear throughout his speech. The findings are statements which contain an invitation to increase solidarity and nationalism."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Nicolas Sarkozy (Presiden Keenam Republik Kelima Prancis, periode 2007-2012) terhadap generasi muda. Masalah yang dihadapi oleh generasi muda Prancis di antaranya pengangguran, pendidikan, dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini adalah Le discours de président de la république française, Avignon (Gard)- Mardi 29 septembre 2009[1]. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Prancis menuai hal-hal positif seperti peningkatan edukasi melalui bantuan finansial siswa putus sekolah, lalu bantuan langsung tunai bagi para pemuda yang berusia 16-25 tahun, serta dibukanya banyak lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Prancis.

---

This research talks about Nicolas Sarkozy’s policy to solve youth’s problem, such as unemployment, lack of education and economic problem. The method used in this research is qualitative research. The data used in this study is “Le discours de président de la république française, Avignon (Gard)- Mardi 29 septembre 2009”. The result of the analysis shows that this policy had a good impact for France for example improvement of the education system, financial aid for youth and job vacancy to decrease the numbers of unemployment in France."