Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Dunia periklanan, dewasa ini telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut tentu saja perlu untuk terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan, khususnya iklan perumahan, mengingat semakin banyaknya iklan perumahan yang memberikan informasi yang menyesatkan. Pengendalian dan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk produsen dan kalangan periklanan itu sendiri. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasan itu haruslah bersifat persuasif, edukatif dan preventif agar kegiatan periklanan terutama iklan perumahan, tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat konsumen. Jika dengan adanya iklan perumahan yang menyesatkan itu ternyata merugikan konsumen, maka perlu adanya tanggung jawab yuridis dari para produsen yang terlibat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab itu dalam bentuk ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak konsumen yang telah dilanggar pulih kembali. Tuntutan konsumen perumahan yang dirugikan itu didasarkan pada pasal 1365 KUHPer. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, dengan melihat dari isi (pernyataan) iklan perumahan yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan tersebut memenuhi syarat- syarat materiil perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPer, maka yang bertanggungjawab selain produsen juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap iklan perumahan dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari pemasangan iklan tersebut."

"ABSTRAKRumah atau papan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia, disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dewasa ini permasalahan perumahan dan pemukiman tampak semakin transparan dan jelas bagi masyarakat luas. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan media massa, salah satunya surat kabar, dalam meliput hal-hal yang kritis, seperti masalah pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sesuai, perilaku developer yang kurang bertanggung. jawab, perumahan frktif, maraknya keluhan konsumen, dan lain-lain. Harian Kompas menyajikan permasalahan ini dalam bentuk liputan berita, tajuk rencana dan artikel opini. Sedangkan dari konsumen rumah atau masyarakat di sekitar kompleks perumahan keluhan ini umumnya disampaikan melalui surat pembaca. Guna memahami permasalahan perumahan yang diliput di surat kabar, maka penulis melakukan kajian isi (content analysis) terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca di Harian Kompas selama periode tahun 1991- 1995. Analisis ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang umumnya dipermasalahkan oleh para pemuka masyarakat, pakar, masyarakat dan konsumen rumah. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan isu dan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca dapat diketahui beberapa permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman seperti masalah pertanahan, perijinan dan pungutan, fasilitas sosial dan umum (faros dan fasum), perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, perilaku dan etika bisnis para developer, lingkungan hidup, tata kota, KPR, keluhan konsumen dan warga masyarakat di sekitar kompleks perumahan baru, dan lain-lain. Adanya liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Harian Kompas terhadap permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman. Harian ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dan pertalian (correlation) di bidang ini. Kompas juga telah melaksanakan fungsi pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. "