Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"On political and economic conditions in Indonesia, 1945."