Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Tentara merupakan bagian intergral dalam suatu negara yang berfungsi mempertahankan eksistensi negara tersebut dari agresi militer negara lain. Namun, pembentukan organisasi tentara pada suatu negara yang baru berdiri bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi harus menghadapi seangan negara lain pada saat yang bersamaan. Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Pada awalnya pemerintah Republik Indonesia hanya mendirikan BKR yang mempunyai fungsi berbeda dengan tentara. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia dengan tentara Belanda yang ikut di dalamnya menimbulkan respons dari para pemuda dengan membentuk laskar-laskar dan merebut senjata-senjata dari tangan tentara Jepang guna mempertahankan kemerdekaan. Walaupun pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk TKR sebagai wadah resmi tentara pemerintah, tetapi kendali militer tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah mengingat keberadaan laskar-laskar yang juga berjuang dengan gigih di luar koordinasi tentara resmi. Didaerah Sumatra Timur, jumlah laskar justru lebih banyak dibandingkan jumlah tentara. Mereka berhimpun di sekitar Medan yang dikuasai oleh tentara Sekutu. Upaya menyatukan pasukan-pasukan laskar dan tentara yang umumnya berasal dari Sumatra Timur dan Tapanuli in dilakukan lewat pembentukan LRMA yang kemudian berubah menjadi KMA. Namun, koordinasi pasukan tetap menjadi masalah penting bagi perjuangan di daerah ini. Konflik-konflik antar pasukan kerap terjadi, begitu pula penyimpangan-penyimpangan pasukan berupa perampokan dan pembentukan atas masyarakat sebangsa yang tidak berdosa"

"Tesis ini membahas dinamika persenjataan Indonesia dalam membangun kapabilitas militernya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor domestik Indonesia yang antara lain: faktor militer, faktor ekonomi, faktor ancaman, dan faktor politik mempengaruhi dinamika persenjataan Indonesia yang termasuk kedalam tipologi maintenance dalam periode 2004-2009. Secara menyeluruh, faktor ekonomi adalah yang sangat esensial dalam membangun kapabilitas Indonesia dibandingkan faktor lainnya

---

The focus of this study is about Indonesia's arms dynamic in developing its military capability. This research uses a quantitative study with method of literary study. The result of this research summarizes that military, economic, threat, and political factors affect Indonesia's arms dynamic to become maintenance typology period 2004-2009. In overall, economic factor is the most essential in developing its military than the other factors."

"Skripsi ini menguraikan tentang pengertian Ideologi militer secara umum untuk memahami ideologi militer Indonesia secara khusus. Dan untuk memahami pergumulan ideologis yang terjadi di tahun 1945 pada awal terbentuknya institusi militer Indonesia, hingga diakuinya peran politik militer Indonesia dalam parlemen dan pemerintahan dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959. Didalamnya juga diuraikan factor-faktor kemunculan ideologi militer Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga secara ringkas dapat dipahami apa yang menjadi ideologi militer Indonesia pada waktu itu dan masa sesudahnya."