Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Tengah yang menjunjung disiplin ilmu yang luas dan ingin tampil sebagai kampus yang modern, komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis. Universitas Palangka Raya terus berusaha untuk meningkatkan implementasi teknologi informasi secara terencana untuk peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, dengan dasar untuk meningkatkan kualitas layanan, perlu adanya penggunaan teknologi informasi yang tepat guna. Berdasarkan Rencana Strategis Universitas Palangka Raya periode 2015-2019, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah menjadi Universitas pembelajaran bermutu berbasis ICT yang efisien, akuntabel dan transparan dan menjadi Universitas yang mandiri serta bertata kelola baik good university governance . Namun pada kenyataannya, kedua tujuan tadi belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pemanfaatan SI/TI. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis sistem informasi untuk membantu mewujudkan Universitas Palangka Raya menjadi perguruan tinggi yang modern dan inovatif agar dapat terus bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rumusan rencana strategis SI/TI bagi Universitas Palangkaraya yang selaras dengan strategi bisnis. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan strategis sistem informasi. Hasil yang diharapkan adalah rumusan rencana strategis SI/TI dan pemetaan aplikasi masa depan sehingga dapat membantu tercapainya sasaran ICT dari Universitas Palangka Raya.

---

University of Palangka Raya continues to strive to improve the implementation of information technology in a planned manner for improved quality of service. Therefore, with a basis to improve quality of service, the need for the use of appropriate information technology. Based University of Palangka Raya Strategic Plan 2015 2019 period, there are several objectives to be achieved. The goal is to become a university with ICT based quality learning that efficient, accountable and transparent along to become independent universities and good governance good university governance . But in fact, both goals had not been implemented due to lack of maximum utilization of IS IT. Therefore, the information systems strategic planning is necessary to help realize University of Palangka Raya into a modern colleges and innovative in order to continue to compete with other universities in Indonesia. This study aimed to formulate a strategic plan of IS IT for the University of Palangka Raya are aligned with business strategy. Ward and Peppard methodology is used as a reference in the strategic planning of information systems. The expected result is the formulation of a strategic plan of IS IT and mapping of future applications that can help achieve the ICT goals of Palangkaraya University."

"Kebutuhan informasi dosen berbeda-beda sehingga ketika melakukan penelusuran informasi menggunakan OPAC, mereka menggunakan cara penelusuran yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penelusuran informasi menggunakan OPAC dosen Jurusan Tarbiyah Prodi PAI STAIN Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan informasi. Penelitian dilakukan di STAIN Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan teknik pengumpulan data berupa kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden setuju bahwa ketika melakukan penelusuran yang tepat dengan menggunakan OPAC sangat membantu untuk menemukan informasi yang mereka cari, walaupun penelusuran yang digunakan setiap responden berbeda-beda. Informasi yang dibutuhkan dalam bidang keahlian dosen, terkait dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka, akan dapat diwujudkan dan terpenuhi melalui penelusuran informasi yang mereka lakukan. Semakin tepat penelusuran informasi yang digunakan dosen maka semakin cepat dan tepat/relevan pula kebutuhan informasi terpenuhi.

---

Differentiation of lecturers information needs affect their information searching through OPAC, then they use different ways so. The objective of this research is to identify information searching of Tarbiyah lecturers' Departement of PAI Study Program STAIN Palangka Raya in fulfilling their information needs. This research was conducted in STAIN Palangka Raya. Method of this research is survey method and questionnaire was used as technique of data collecting.

The result of this research shows that respondent agree that it is very useful while conducting the appropriate information searching by using OPAC even though they use different ways. The information needs related to their expertise include teaching, research and social visit as their duty and their responsibility could be achieved and met through their information searching. The appropriate information searching would affect the fastest, relevancy and appropriateness of the information need fulfillment."

"Jumlah lansia hipertensi di Puskesmas Jekan Raya meningkat. Pengamatan lapangan, keluarga kurang memberikan dukungan dalam pengendalian hipertensi, sehingga menganggap sembuh jika tekanan darah lansia menurun. Tujuan penelitian mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia. Desain menggunakan cross sectional pada 108 lansia dan keluarga, dengan teknik klaster proporsional. Hasil menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia. Kesimpulannya semua elemen dukungan keluarga berhubungan bermakna terutama dukungan penghargaan. Faktor paling dominan adalah dukungan penghargaan (p=0,000) setelah dikontrol dengan pendidikan, penghasilan, asuransi kesehatan. Direkomendasikan pada pengambil keputusan keperawatan lansia agar meningkatkan program kesehatan lansia berbasis keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

---

Number of elderly hypertension was increased in Jekan Raya Public Health Center. Field observations, less family support in the control of hypertension, so consider elderly cured if blood pressure decreased. The purpose of this research was determined the correlation of family support quality of life of the elderly. Used cross-sectional design in 108 elderly and families, with a proportional cluster technique. Results showed correlation of family support with quality of life of elderly. In conclusion all the elements related to family support, especially award support. The most dominant factor was the award support (p = 0.000) after controlled by education, income, health insurance. Recommended in elderly nursing decision makers in order to improve the health of the elderly family-based programs to improve the quality of life of the elderly."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"Sumberdaya hutan memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi kerusakan hutan dan berbagai konflik yang terjadi sejak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2004 berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan sumber daya hutan yang menjadikan hutan berfungsi secara ekologis, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 1 31/Kpts-11/2001 yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Dari kebijakan HKm ini berkembang wacana kebijakan Social Forestry yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri pada bulan Juli 2003 di Kelurahan Petuk Bukit. Kebijakan Social Forestry dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya hutan pada Areal Kerja Social Forestry (AKSF)dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra datam pengelolaan hutan. Pengelolaan AKSF seluas 3.450 hektar di Kelurahan Petuk Bukit sebagai wilayah pengembangan Social Forestry pertama di Indonesia dirumuskan dalam Rancangan Teknis Social Forestry (RTSF) oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dan mitra didampingi oleh fasilitator untuk mewujudkan sistim usaha kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip-prinsip, rambu-rambu dengan strategi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sociai Forestry dilaksanakan di Keturahan Petuk Bukit yang dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penetitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan riil di Iapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpuian data studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara snowball. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini melibatkan aparat dari dinas/ instansi terkait, fasilitator, LSM dan KUP.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan persiapan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit tetah dilakukan sejak tahun 2002 yang diinisiasi oleh Yayasan Padi didukung oleh pemerinlah daerah dan pemerintah pusat. Penentuan Iokasi AKSF tersebut ternyata tidak didahului dengan menyusun rencana teknik inventarisasi dan penatagunaan Iahan (zonasi) terlebih dahulu, yang kemudian baru diusulkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengatasi dampak dari penentuan lokasi AKSF tersebut yaitu adanya ketidakjelasan Program Social Forestry di Iapangan, Pokja Social Forestry telah mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak, yaitu Yayasan Padi, masyarakat dan aparat pemerintah setempat.Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan Social Forestry di lapangan, telah diselenggarakan pelatihan fasilitator di Kelurahan Petuk Bukit. Pelatihan yang dilaksanakan dalam suasana kampung dimaksudkan agar peserta pelatihan tersebut dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata masyarakat sekitar hutan serta diharapkan dapat terbangunnya komunikasi yang baik antara birokrasi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.Dari kelola kawasan hasil transect AKSF, jenis usaha yang cocok adalah Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, Agroforestry, Silvofishery, dan Siivopasture. Sementara dalam pelaksanaan RTSF yang tertuang dalam Rencana Kerja Kelompok (RKK). diprioritaskan pada kegiatan kelola kelembagaan meliputi kegiatan pendampingan, studi banding, pendidikan dan latihan, serta kelola usaha dengan melakukan pembukaan Iahan. Di dalam kelola kelembagaan, pembentukan KUP di Kelurahan Petuk Bukit berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar hutan. Sementara kegiatan pendampingan kepada KUP dilakukan pada penanaman Aloe Vera, pendidikan dan latihan, dan studi banding ke Iuar daerah. Sedangkan kelola usaha dalam bentuk pembukaan lahan berupa pembangunan areal percontohan (demplot) seluas 60 ha di Kelurahan Petuk Bukit, ternyata belum dapat terealisasi. Kegiatan lain yang ada di kawasan AKSF Kelurahan Petuk Bukit adalah pembangunan demplot seluas 10 ha yang merupakan budidaya tanaman nilam dan karet yang masih dalam tahap pembersihan Iahan.Dari hasil analisis pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan, implementasi kebijakan Social Forestry di Keiurahan Petuk Bukit mendekati Model lmplementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom- Sementara beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Social Forestryntersebut antara lain belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinasi antara dinas/ instansi terkait, sikap dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan perubahan ke arah kemandirian, kurangnya konsistensi dari petugas Iapangan dalam menindaklanjuti hasit kegiatan yang sudah direncanakan atau dijalankan sebelumnya.Beberapa saran yang dikemukakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara Iain perlu keterbukaan antara aparat pemerintah di Iapangan dengan warga masyarakat, adanya konsistensi langkah dan tindakan yang diambil oieh aparat di Iapangan, perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan terus-menerus kepada anggota KUP maupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar AKSF dengan menggunakan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta memberikan motivasi kepada anggota Pokja untuk mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan Social Forestry di Petuk Bukit."

"Tesis ini membahas tentang kinerja Puskesmas Pahandut sebagai organisasi publik dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja Puskesmas Pahandut ditinjau dari aspek-aspek Balance Scorecard, yang meliputi perspektif pelanggan, keuangan, pertumbuhan dan pembelajaran dan proses internal organisasi. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskripsi.Hasil penelitian untuk prespektif pelanggan dinilai memuaskan untuk pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan, perspektif keuangan masih dinilai kurang efektif karena anggaran habis untuk belanja pegawai dan setiap tahun anggaran untuk Puskesmas Pahandut menurun, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dinilai cukup memuaskan karena pegawai banyak yang merasa kurang menjiwai pekerjaan yang ada dan prespektif proses internal organisasi dinilai cukup memuaskan karena kurangnya fasilitas sarana dan prasana yang mendukung.

---

This thesis discussed about the achievement of the Pahandut Community Health Centre as the organisation of the public by using the aspect-aspectBalance Scorecard method. The aim of this research of analyse the achievement of the Pahandut Community Health Centre was considered from the Balance Scorecard approach, that covered the perspective of the customer, finance, the growth and learning and the internal process of the organisation. The research method used quantitative the description.Results of the research to prespective the customer was judged satisfactory for the service that was accepted with that was hoped for, the perspective of finance was still being it was thought more ineffective because the budget completely for the official's expenses and every year the budget for the Pahandut Community Health Centre descended, the perspective of the growth and learning was considered quite satisfactory because of the official many that felt not all that inspired the available work and prespective the internal process of the organisation was considered quite satisfactory because of the shortage of means facilities that supported."

"This study aims to getempirical evidence about influence of incentive system to performence effectiviness of the local revenue collection Departemen of Palangka Raya City

---

"

"This research was made not only to find out scope of green area and total of carbondioxide?s emission in Palangka Raya which can be absorbed by vegetation but also to findout suitability of land use of green area of Palangka Raya with necessity of green openspace in Palangka Raya. The research was a description about environment condition inPalangka Raya which related to total of carbon dioxide?s emission and scope of vegetatedland. The result of the research based on analysis of land cover and carbon dioxideabsorption showed that scope of vegetated land in Palangka Raya was 219.498.7 hectaresand it was still able to absorb all carbon dioxide?s emission amount to 387.366,248 tonswhich came from energy consumption and respiration of Palangka Raya?s inhabitants.Based on the extent of its region, urban area of Palangka Raya needed green open space(RTH) with wide to 14.096,1 hectares, based on the number of inhabitants was needed581,84 hectares RTH which consisted of city park, city forest, median, river border andcemetery, based on equality of water use was needed 323,75 hectares RTH and based oncarbon dioxide?s emission was needed 3.331,38 ha RTH. Based on suitability plan of landuse of green area in urban area of Palangka Raya, there was lack of green open space. Subdistrict Pahandut lack of RTH based on extent of its district (-3.513,23 hectares), number ofinhabitants (-244,85 hectares), need of water (-142,45 hectares) and carbon dioxide?semission (-2.368,88 hectares) while sub district Jekan Raya lack of RTH based on extent ofits district (-9.071,96 hectares) and carbon dioxide?s emission (-5.660,93 hectares).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas kawasan hijau dan jumlah emisikarbondioksida yang mampu diserap oleh vegetasi serta untuk mengetahui kesesuaian tataruang kawasan hijau Kota Palangka Raya dengan kebutuhan ruang terbuka hijau KotaPalangka Raya. Penelitian berupa deskripsi tentang keadaan lingkungan di Kota PalangkaRaya yang berkaitan dengan jumlah emisi karbondioksida dan luas lahan bervegetasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis tutupan lahan dan serapankarbondioksida, diketahui luas lahan bervegetasi di Kota Palangka Raya adalah 219.498,7ha dan masih mampu menyerap seluruh emisi karbondioksida sejumlah 387.366,248 tonyang berasal dari konsumsi energi dan respirasi penduduk Kota Palangka Raya.Berdasarkan luas wilayah, kawasan perkotaan Kota Palangka Raya memerlukan RTHseluas 14.096,1 ha, berdasarkan jumlah penduduk diperlukan 581,84 ha RTH yang berupataman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai dan pemakaman, berdasarkankesetaraan penggunaan air diperlukan 323,75 ha RTH dan berdasarkan emisi karbondioksida diperlukan 3.331,38 ha RTH. Berdasarkan kesesuaian rencana tata ruanghijau kawasan perkotaan Kota Palangka Raya, diperoleh adanya kekurangan RTH.Kecamatan Pahandut kekurangan RTH berdasarkan luas wilayah (-3.513,23 ha), jumlahpenduduk (-244,85 ha), kebutuhan air (-142,45 ha) dan emisi karbondioksida (-2.368,88 ha),sedangkan Kecamatan Jekan Raya kekurangan RTH berdasarkan luas wilayah (-8.936,96ha) dan emisi karbondioksida (-2.849,04 ha)."