Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Socioeconomic history of Chinese Indonesian in Java, Indonesia; collected articles."

"Socioeconomic history of Chinese Indonesian in Java, Indonesia; collected articles"

"Penelitian ini menganalisis tentang kesetaraan jender di Hindia Belanda pada awal abad 20, khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan sebagaimana tercermin dalam karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit di surat kabar Doenia Baroe. Pada awal abad 20 Politik Etis dalam bidang pendidikan membawa perubahan besar terhadap pola pikir generasi muda di Hindia Belanda. Perubahan ke arah modernitas yang mengedepankan kesetaraan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk perempuan. Masalah kesetaraan jender yang menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan semakin mengemuka, tak terkecuali di lingkungan perempuan Tionghoa Peranakan. Karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit dalam surat kabar Doedia Baroe di Padang pada tahun 1930 didominasi oleh tema tentang kesetaraan jender. Mengapa terjadi dominasi tema tersebut dan sejauh mana pengaruh atau peran karya-karya itu terhadap perjuangan kesetaraan jender khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan, itulah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dan teori jender sebagai landasan konseptual.  Dari penelitian dan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa, kesetaraan jender yang ingin dicapai oleh perempuan Tionghoa Peranakan khususnya, adalah perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya mencakup pendidikan, pergaulan, dan kebebasan memilih pasangan hidup.

---

This study analyzes gender equality in the Dutch East Indies at the beginning of the 20th century, especially in the Tionghoa Peranakan community as reflected in the Tionghoa Peranakan literary works published in the Doenia Baroe newspaper. At the beginning of the 20th century the Politik Etis in the field of education brought major changes to the mindset of the younger generation in the Dutch East Indies. Changes towards modernity which put forward equality are felt by all groups, including women. The issue of gender equality which demands equal rights for men and women has increasingly surfaced, including the Tionghoa Peranakan women. The works of Tionghoa Peranakan literature that were published in the Doedia Baroe newspaper in Padang in 1930 were dominated by the theme of gender equality. Why the domination of this theme occurs and to what extent the influence or role of these works on the struggle for gender equality, especially in the Tionghoa Peranakan environment, is the subject of this study. The research was conducted using historical methods and gender theory as a conceptual basis. From the research and analysis conducted, it was found that the gender equality to be achieved by Tionghoa Peranakan women in particular is equal treatment between men and women which includes education, association, and the freedom to choose a life partner."

"Penelitian ini membahas sejarah dan sikap politik surat kabar Sin Tit Po mulai dari tahun 1929 sampai tahun 1942. Sejak diterbitkan pada tahun 1929, surat kabar Sin Tit Po selalu berpihak pada pergerakan nasional Indonesia. Ini terlihat dari sikap politik Sin Tit Po dalam menghadapi beragam isu politik dalam dalam pergerakan nasional Indonesia. Sikap politik Sin Tit Po yang diambil dalam penelitian ini berhubungan dengan enam isu politik penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pertama, sikap politik Sin Tit Po mengenai pergerakan nasional Indonesia. Dalam hal ini amat jelas terlihat sikap politik Sin Tit Po yang mendukung pergerakan nasional. Kedua sikap politik Sin Tit Po yang tidak setuju pada penagkapan para pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketiga, sikap politik Sin Tit Po pada Fraksi Nasional. Fraksi ini terdiri dari wakil-wakil kaum Bumiputera yang memilih jalan kooperasi. Sikap politk Sin Tit Po pad Fraksi Nasional dapat dilakukan mendukung sepenuhnya perjuangan Fraksi Nasional. Keempat, sikap politik Sin Tit Po pada Petisi Soetardjo yang mengusulkan perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda. Sin Tit Po amat mendukung petisi Soetardjo. Ini dapat dilihat dari berita-berita yang disajikan Sin Tit Po dalam menyikapi Petisi Soetardjo. Kelima, sikap politik Sin Tit Po yang juga mendukung Mosi Thamrin tentang perubahan penyebutan Inlander menjadi Indonesier. Keenam, sikap politik pada Gabungan Politik Indonesia. Dalam hal ini, sikap politik Sin Tit PO adalah unik. Unik dalam artian Sin Tit Po mendukung hal-hal yang diperjuangkan Gapi, tapi tidak menyukai Gapi secara kelembagaan karena Gapi tidak mau memasukkan kaum Tionghoa Peranakn menjadi anggota biasa Gapi. Sikap politik Sin Tit Po yang berpihak pada pergerakan nasional ini tetap tidak berubah sampai surat kabar Sin Tit Po ditutup oleh Pemerintah Pendudukan Jepang tahun 1942. Oleh karena itu, dapat dikatakan surat kabar Sin Tit Po, yang merupakan surat kabar milik kaum Tionghoa Peranakan, berpihak pada pergerakan nasional Indonesia untuk turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia"

"The dramatic change in some important aspects of this country after the collapse of New Order Regime, primarily in the political aspect, provided larger opportunity to Indonesian Chinese in constructing their real identity, included to the Indonesian Chinese Muslim. In one hand, Indonesian Chinese Muslim tended to re-strengthen their cultural identity shown by articulating some features of their ethnic identity, and they show more the involvement in developing discourse of national building and the life of majority group by using their Islamic identity in the other hand. At this point, they then could not be categorized as ?peranakan? and ?totok?, the binary category which is often used to refer to the asimilated and unasimilated Chinese into the cultural system practized by the native majority. After the state launched the new regulation of citizenship No. 12/2006, they were then positioned by the state as the ?real? citizen who had the same civil rights before the law as well as the other groups. The implication of this legacy in the social and cultural context is that they then developed the inclusive identity, such as absorbing the categories and features of identity of other group, involved in the activities of majority group, and occupied the same kind of majority group profession, until they felt that those had become part of their own identity. By sharing their identity with non-Muslim Chinese and majority group, they could take a strategic role as cultural mediators, political brokers and bridge builders."